- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
🔊 'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'
TS
neothinkpad
🔊 'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'
DIBUTUHKAN SEGERA sespri dan tenaga ahli!
Kualifikasi:
- cantik dan menarik
- usia 20-30 thn
- TB/BB min 165/45
- rajin meramaikan sidang
-
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, dirinya sepakat apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak menunda rencana pembangunan Gedung baru DPR RI. Apalagi bila anggaran negara memang tak mencukupi.
"Pemerintah kan, kalau kita dengar tax amnesty tak tercapai, tak punya duit. Kalau tak punya duit, jangan dibangun dong (gedung DPR baru). Kan pembangunan itu bisa multiyears. Kalau tak ada duit, jangan dibangun," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Politisi PDIP ini menambahkan, jika mau jujur, gedung DPR saat ini memang sudah tidak cukup menampung aktivitas padat parlemen. Termasuk fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen Senayan tidak memadai.
Namun, tegas Trimedya, rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.
"Maka kalau mau bangun, disampaikan kepada masyarakat. Apa yang tak disetujui masyarakat jangan dibangun," tegas Trimedya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan kompleks DPR. Pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.
[eko]
http://www.merdeka.com/politik/kalau...-dpr-baru.html
216 Anggota DPR bolos, paripurna sahkan 2 RUU kerjasama pertahanan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar sidang paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak diikuti 216 anggota. Meski begitu 2 RUU kerjasama pertahanan disahkan.
"Apakah RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerjasama Aktivitas dalam bidang pertahanan dapat disetujui?" tanya Fadli dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
"Setuju," jawab seluruh anggota dewan.
Dua Rancangan Undang-Undang kerjasama bidang pertahanan ini merupakan ratifikasi dari nota kesepahaman (MoU) yang pernah ditandatangani pemerintah dengan Tiongkok serta Jerman. Setelah pengesahan kedua RUU tersebut, agenda lain dalam sidang paripurna adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas usul inisiatif DPR terhadap RUU tentang kewirausahaan nasional.
Pandangan pendapat fraksi disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan DPR. Seluruh fraksi setuju bahwa RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Dari 557 total anggota DPR, hanya 341 yang hadir dalam rapat paripurna ini. Dan 216 sisanya memilih absen alias bolos.
.
Kualifikasi:
- cantik dan menarik
- usia 20-30 thn
- TB/BB min 165/45
- rajin meramaikan sidang
-
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, dirinya sepakat apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak menunda rencana pembangunan Gedung baru DPR RI. Apalagi bila anggaran negara memang tak mencukupi.
"Pemerintah kan, kalau kita dengar tax amnesty tak tercapai, tak punya duit. Kalau tak punya duit, jangan dibangun dong (gedung DPR baru). Kan pembangunan itu bisa multiyears. Kalau tak ada duit, jangan dibangun," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Politisi PDIP ini menambahkan, jika mau jujur, gedung DPR saat ini memang sudah tidak cukup menampung aktivitas padat parlemen. Termasuk fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen Senayan tidak memadai.
Namun, tegas Trimedya, rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.
"Maka kalau mau bangun, disampaikan kepada masyarakat. Apa yang tak disetujui masyarakat jangan dibangun," tegas Trimedya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan kompleks DPR. Pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.
[eko]
http://www.merdeka.com/politik/kalau...-dpr-baru.html
216 Anggota DPR bolos, paripurna sahkan 2 RUU kerjasama pertahanan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar sidang paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak diikuti 216 anggota. Meski begitu 2 RUU kerjasama pertahanan disahkan.
"Apakah RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerjasama Aktivitas dalam bidang pertahanan dapat disetujui?" tanya Fadli dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
"Setuju," jawab seluruh anggota dewan.
Dua Rancangan Undang-Undang kerjasama bidang pertahanan ini merupakan ratifikasi dari nota kesepahaman (MoU) yang pernah ditandatangani pemerintah dengan Tiongkok serta Jerman. Setelah pengesahan kedua RUU tersebut, agenda lain dalam sidang paripurna adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas usul inisiatif DPR terhadap RUU tentang kewirausahaan nasional.
Pandangan pendapat fraksi disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan DPR. Seluruh fraksi setuju bahwa RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto. Dari 557 total anggota DPR, hanya 341 yang hadir dalam rapat paripurna ini. Dan 216 sisanya memilih absen alias bolos.
.
tien212700 memberi reputasi
1
1.4K
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan