Jakarta - BIN berencana untuk menambah jumlah sumber daya manusia sebanyak 2.000 personel. Untuk itu, lembaga pimpinan Sutiyoso tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 700 miliar.

Hal tersebut disampaikan KaBIN Sutiyoso dalam rapat tertutup dengan Komisi I di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2016). Sutiyoso mengatakan BIN masih kekurangan untuk SDM, khususnya untuk intelijen di daerah-daerah.

"Akan ada penambahan rekruitmen anggota BIN. Rekruitmen yang disebutkan melalui pendidikan, untuk BINDa-BINDa," ungkap Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin usai rapat bersama Sutiyoso.

Untuk anggaran dalam penambahan itu, Sutiyoso baru menyebut angka keseluruhan dan belum memberikan rinciannya. Rekruitmen itu akan bekerja sama dengan KemenPANRB.

"Sekarang ini sudah ada 3.000-an sekian (personel), butuhnya 5.000. Rekruitmen kerja sama dengan MenpanRB. (Soal anggaran) belum, baru diusulkan untuk rekrutmen 2.000 orang itu, butuh Rp 700 miliar," jelas TB.

Komisi I DPR disebut TB belum memutuskan apakah menyetujui penambahan dana itu. DPR masih menunggu rinciannya.

"Kita belum tahu disetujui tidak, belum ada rincian. Kita setuju butuh dan kurang orang, kalau anggaran segitu kita tunggu nanti. Tapi itu bukan berarti uangnya diserahkan ke BIN semua," tutur TB.

"Mungkin uangnya yang pelatihan dasar di MenPANRB, untuk pelatihan lanjutan mungkin ke situ (BIN). Jadi dikelola negara," imbuh politisi PDIP itu.

Penyebaran personel baru BIN nanti akan dilakukan di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Namun untuk porsinya, dikatakan TB, itu bergantung dari status masing-masing daerah.

"Ngeplot orang-orang intelijen harus lihat status daerahnya itu. Jadi bagaimana ancamannya. Kedua jumlah penduduknya dan luas daerah. Artinya itu dibagi sesuai kebutuhan di 34 provinsi," terang TB.

Sementara itu soal penguatan personel intelijen, kata TB, itu juga perlu diperhatikan oleh BIN. Seorang intelijen menurutnya harus terus menerus meningkatkan kemampuan.

"Pelatihan seperti kursus-kursus intelijen. Mulai dari pangkat bawah, yang namanya intelijen harus ada peningkatan. Apalagi kalau kemampuannya belum di atas ancaman. Kalau (kemampuan) sudah di atas ancaman tetap kewajiban KaBIN untuk meningkatkan," beber TB.

Dalam rapat hari ini, disebut TB, Komisi I dan BIN juga membahas mengenai isu-isu terkini. "Soal progres-progres aja. Bagaimana situasi di Poso, Papua, dan sebagainya," tutupnya.
(ear/tor)

SUMUR