sumber : pojoksatu.id


POJOKSATU.id, JAKARTA – Hari ini, kawasan prostitusi Kalijodo akan digusur. Sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang disediakan Pemprov DKI. Kediaman mereka akan diratakan dengan tanah.

Terkait hal itu, pengacara warga Kalijodo, Jakarta Utara, Razman Arif Nasution, meminta lembaga negara turun ke lapangan untuk mengawasi proses pengggusuran. Sebab Razman menilai penggusuran Kalijodo telah melanggar hukum.

Razman meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPRD supaya turun memantau jalannya penggusuran.

“Saya minta besok Komnas HAM turun bisa memantau perkembangan. Di mana taring Anda? apakah besok sikap dari Pemprov DKI sesuai dengan azas-azas penegakkan HAM atau tidak,” ujar Razman di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (28/2).

Bahkan Razman mengimbau Komnas HAM untuk berhenti berkomentar soal Kalijodo di media massa. Sebagai lembaga yang digaji oleh negara, kata dia Komnas HAM berkewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia.

“Anda (Komnas HAM) digaji oleh negara untuk memperhatikan. Anda tidak usah bicara tentang pelanggaran HAM yang lain. Apakah anak-anak, orang tua. Ini pemerkosaan hak, saya minta Komnas HAM turun. Jangan hanya bicara di media. Buktikan Anda punya taring,” ujarnya.

Sementara untuk DPRD DKI Jakarta, Razman menuturkan, sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas dan fungsi khusus, lembaga itu harus bisa memastikan bahwa proses penggusuran telah melanggar hukum.

Pasalnya, kata Razman, penertiban kawasan Kalijodo tidak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2016.

“DPRD DKI saya minta untuk juga turun besok. Supaya lihat ini tanggungjawab anda. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi controling, fungsi budgeting, ada di sini. Ini tidak dianggarkan, tidak masuk APBD 2016,” ujarnya.

Razman juga mengimbau kepada pihak Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta untuk tidak melakukan kekerasan jika ada warga Kalijodo yang masih mempertahankan tempat tinggalnya.

(pt/os/ril/ps)