Menhan Nilai LGBT Bagian dari "Proxy War" yang Harus Diwaspadai
Selasa, 23 Februari 2016 | 22:08 WIB


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. "Sejak 15 tahun lalu saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah," kata Menhan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Menurut Ryamizard, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Oleh karena itu, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai. "(LGBT) bahaya dong, kita tak bisa melihat (lawan), tahu-tahu dicuci otaknya, ingin merdeka segala macam, itu bahaya," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Ia menjelaskan, perang proksi itu menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. "Kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tetapi, kalau perang modern, semua hancur. Itu bahaya," ujarnya. Ia menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, tetapi menggunakan pemikiran. "Tidak berbahaya perang alutsista, tetapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara," tuturnya.
http://nasional.kompas.com/read/2016...rus.Diwaspadai


Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung:
Narkoba dan LGBT, Disetting untuk Merusak Bangsa
26/2/2016


Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewyk Pusung:"Tak Boleh Ada Prajurit TNI Berperilaku LGBT"(source)

Silaturahmi antara Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung dengan insan media sewilayah Kota Medan, yang berlangsung di Lounge Ballroom, gedung utama Makodam I Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (berlangsung begitu akrab. Dalam pemaparannya, (26/2/2016) pagi, tentara berdarah Manado itu menyinggung berbagai hal yang bersinggungan dengan ruang lingkup TNI, terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Disebutkan Lodewyk, dirinya punya beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Dia menyebutkan, terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini. Hal itu pula yang menggugahnya hingga selalu ingin mengajak kaum jurnalis untuk tetap berada di koridornya sebagai sosial kontrol.

Lodewyk mengajak agar wartawan peduli dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Era transparansi ini, katanya, harus dimanfaatkan untuk mengawal perjalanan negara dengan cara mengawasi aparatur pemerintah agar tetap melakukan tugasnya dengan benar “Mari kita dukung program-program pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau ada pejabatnya yang menyalah, termasuk bila ada kebobrokan di tubuh TNI, beritakan saja. Wartawan jangan takut. Kita siap demi perbaikan. Reformasi harus tetap dikawal,” katanya. Lodewyk mengaku miris sekaligus ngeri melihat kondisi yang terjadi sekarang ini. Terlalu banyak bahaya yang sedang mengancam keberlangsungan NKRI. “Di saat kita sedang gencar-gencar memberantas narkoba yang sudah meraja lela, negara kita diserang lagi dengan fenomena LGBT,” paparnya.

Jenderal bintang dua itu bahkan punya keyakinan, fenomena narkoba dan LGBT, adalah settingan dari pihak yang ingin merusak bangsa Indonesia. “Iya, ini settingan juga. Saya curiga ada tangan-tangan yang tak terlihat untuk merusak bangsa ini. Mungkin saja itu negara lain, atau kelompok mau pun golongan tertentu,” sebutnya. Karena itu, Lodewyk meminta semua pihak, terlebih kaum jurnalis untuk mau mewaspadai berbagai serangan yang hendak merusak keberlangsungan NKRI tersebut. Apalagi, ada support secara terang-terangan dari pihak tertentu yang hendak meloloskan aspirasi pengakuan terhadap kaum LGBT. “Mari kita semua harus waspadai. Jangan sampai itu disetujui. Itu kan pengingkaran. Jelas-jelas bertentangan dengan norma dan agama,” kata jenderal yang sebelumnya bertugas sebagai Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Masih terkait fenomena LGBT, tentara lulusan Akademi Militer tahun 1985 ini mengaku begitu heran, kenapa orang-orang seperti itu justru banyak fans-nya. Hal tersebut, kata mantan Kasdam V/Mulawarman itu, bisa dilihat dari sederatan nama artis papan atas Indonesia yang diduga kuat tergolong dalam kelompok tersebut. “Jangan-jangan di antara yang hadir ini, ada yang nge-fans sama mereka-mereka itu,” ujarnya yang spontan mengundang gelak tawa undangan yang hadir.

Disebutkannya, kalau orang dewasa yang nge-fans, tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi bagaimana bila yang nge-fans pada mereka adalah anak-anak kita yang masih di bawah umur? “Tentunya anak-anak kita bisa meniru kan? Coba bayangkan, kalau anak-anak kita meniru mereka, dan besarnya nanti seperti apa kalau jadi anggota dewan, atau jadi wartawan seperti Saudara-saudara? Bisa gawat kan?” katanya yang lagi-lagi memicu semua yang hadir tertawa.
http://metro-online.co/pangdam-ibb-n...erusak-bangsa/


Wakil Ketua MPR:
Komunitas LGBT Ancam Kedaulatan Indonesia
Kamis, 18 Februari 2016 , 12:29:00


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

JAKARTA – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah segera mengeluarkan larangan terhadap penggunaan dana asing untuk kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Tanah Air.“Pemerintah harus melarang karena komunitas (LGBT, red) akan membahayakan kedaulatan Indonesia ke depan,” tegas Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2).

Hidayat menyampaikan hal tersebut untuk menyikapi adanya organisasi asing yang menggelontorkan dana untuk membiayai kampanye ideologi komunitas tersebut. “Karena ini adalah ideologi mereka dan apalagi mengunakan dana asing maka ini jelas harus dilarang,” katanya.

Begitu juga kalau komunitas tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti tindakan tidak senonoh di depan publik maka juga harus dilarang. Politikus PKS itu lebih mendorong agar para pengidap LGBT disembuhkan baik melalui konseling atau lembaga-lembaga rehabilitasi dan cara yang dibenarkan hukum. “Ini bukan dalam rangka legalisasi atau legitimasi tapi dalam rangka untuk menyembuhkan mereka dari beragam penyimpangan yang terjadi pada diri mereka," tegasnya
http://m.jpnn.com/read/2016/02/18/35...tan-Indonesia-


UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia
Jumat 12 Feb 2016, 16:02 WIB


Inilah LAPORAN Proyek LGBT di Indonesia yang dibiayai UNDP-PBB dan USAID (Lembaga bantuan internasional Pemerintah AS)

Jakarta - Untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), sebuah badan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.

Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand. "Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI)," demikian disampaikan UNDP di situs resminya, Jumat (12/2/2016).

Disebutkan UNDP, inisiatif ini merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. Dalam keterangan di situsnya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang.

UNDP pun merinci beberapa tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBTI untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek ini, salah satunya adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBTI untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.
http://news.detik.com/internasional/...-3-negara-asia


Hancurkan Anak Bangsa, Kampanye LGBT Didanai Asing
February 20, 2016 i1:49



Aktivis LGBT Hartoyo keceplosan dan mengakui bahwa ada kucuran dana asing untuk melakukan kampanye LGBT di Indonesia. Pengakuan ini ini terungkap saat diskusi LGBT, Beda Tapi Nyata” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/02/2016).

Sebelumnya memang sempat ada bantuan-bantuan dari asing. Tapi bukan cuma LGBT, negara ini juga banyak dibantu asing,ujar Hartoyo sebagaimana dilansir hidayatullah.

Sadar telah mengeluarkan pernyataan kucuran dana asing, Hartoyo kemudian cepat merevisi pernyataannya bahwa dana asing saat ini sudah tidak cair lagi.

Saya awalnya didanai oleh Hivos dari Belanda, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang saya harus berjuang untuk bisa bergerak, yaitu dengan jualan kalung ini, jelas Hartoyo.
http://pancasilanews.com/2016/02/20/...didanai-asing/


Majelis Agama: LGBT Sangat Meresahkan
Kamis, 18 Februari 2016, 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gencarnya propaganda dan promosi terhadap kehadiran Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di tengah masyarakat Indonesia menimbulkan kekhawatiran Majelis-majelis Agama. Majelis Agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), menyimpulkan, LGBT jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

"Aktivitas LGBT juga sangat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia," ujar Majelis Agama dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/2) di Jakarta.

Selain itu, menurut Majelis Agama, aktivitas LGBT juga bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, LGBT juga dianggap tak sesuai dengan apa yang tertera di hukum perkimpoian, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Meski demikian, Majelis Agama mengimbau bahwa setiap warga Tanah Air yang masuk dalam golongan LGBT harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan. Namun, mereka harus mendapatkan rehabilitasi agar orientasinya dapat kembali normal.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Agama menyatakan menolak segala bentuk propaganda, promosi, serta dukungan terhadap upaya legalisasi dan perkembangan LGBT di Nusantara. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk melarang dana yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi aktivitas golongan tersebut. "Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk melarang segala bentuk dukungan dana yang diperuntukkan untuk kampanye LGBT yang dilakukan pihak manapun, termasuk organisasi dan perusahaan internasional," kata Majelis Agama.

Terakhir, Majelis Agama juga meminta semua pihak untuk waspada terhadap gerakan atau intervensi yang bermaksud mendukung LGBT. Hal ini sekalipun dikaitkan dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.
http://nasional.republika.co.id/beri...gat-meresahkan


Setelah MUI, Majelis Agama Juga Tolak LGBT
18 Feb 2016 at 15:11 WIB


Sejumlah tokoh lintas agama memberikan keterangan saat mengelar konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/2). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap seluruh aktivitas lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) pada 17 Februari 2016. Menyusul MUI, kini sejumlah organisasi keagamaan lain juga turut angkat bicara.

"Tentang LGBT maka pimpinan-pimpinan Majelis Agama yang terdiri dari MUI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia menimbang bahwa aktivitas LGBT bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, Pancasila, UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan UU Nomer 1 tahun 1974 tentang perkimpoian," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Najamudin Ramli di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

"Dan aktivitas LGBT sangat meresahkan masyarakat serta berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia," sambung dia.

Meski begitu, lanjut Najamudin, sebagai warga negara kaum LGBT pantas untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan sesegera mungkin untuk disembuhkan dan direhabilitasi. Namun, sikap Majelis Agama tetap menolak segala bentuk propaganda, promosi, dan dukungan terhadap upaya legislasi serta perkembangan LGBT di Indonesia. "Kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk melarang segala bentuk dukungan dana yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi serta dukungan terhadap aktivitas LGBT di Indonesia yang dilakukan oleh pihak mana pun, termasuk oleh organisasi internasional dan perusahaan internasional," ujar Najamudin. "Lalu kami mewaspadai gerakan atau intervensi pihak mana pun dengan dalih apapun, termasuk dalih hak asasi dan dalih demokrasi untuk mendukung LGBT," tandas Najamudin.

Pada Rabu 17 Februari 2016, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan jika LGBT itu haram dalam agama Islam dan juga agama-agama samawi lainnya. Selain itu, LGBT juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 serta Pasal 28J tahun 1974 tentang Perkimpoian. "Aktivitas LGBT bertentangan dengan Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa homoseksual baik lesbian maupun gay dan sodomi hukumnya adalah haram. Juga dalam fatwa MUI tahun 2010 tentang transgender," tegas Ma'ruf.
http://news.liputan6.com/read/243947...uga-tolak-lgbt


Peneliti INSISTS:
LGBT, Gerakan Feminisme yang Anti Agama
Selasa, 16 Februari 2016 10:32

LGBT dikembangkan oleh kelompok feminisme yang berangkat dari anti agama. Menurut gerakan feminisme, agama memperoleh kekuasaan untuk mengontrol tubuh dan seksualitas. Cara mereka memperoleh hasrat seksualitasnya tercermin dari kampanyenya menggaungkan “my body is mine”, soal seks terserah saya, bukan urusan anda. “Sangat disayangkan, jika Komnas Perempuan atau negara tidak punya standar moral moralitas. Akibatnya menjadi kacau,” ungkap Peneliti INSISTS DR. Wido Supraha dalam diskusi bertemakan “LGBT & Kebebasan Seksual: Perspektif Feminisme dan Islam” di Aula INSISTS, Jakarta, belum lama ini.

Dikatakan Wido, kaum feminisme berpandangan, wanita merasa termaginalkan dan menjadi pelengkap penderita., sehingg a mereka terdorong untuk membuat kelompoknya sendiri. Terhadap pihak yang berpandangan negatif terhadap LGBT, mereka mengatakan, yang bersangkutan belum memahami LGBT . “Kita dipaksa untuk menerima dengan permainan kata-kata para pendukung LGBT. Mereka berdalih, selama tidak membuat keresahan no problem. Padahal, justru mereka lah, kaum LGBT dan pendukungnya yang menghadirkan keresahan, minoritas tapi menjajah mayoritas,” ujar Wido.

Persoalannya, hari ini minoritas dianggap lebih. Definisi keresahan dan kekerasan cendrung pada orang-orang minortas. Wido menegaskan, kita harus kembali pada makna dasar, jangan terjebak dengan permainan kata-kata para pengusung kebebasan. “Kaum feminisme mendesak para wanita untuk melahirkan anak tanpa rasa sakit. Kaum feminis radikal juga mendorong wanita untuk bereksprimen dengan aktivitas seks yang kontroversial. Kaum feminisme pun jatuh kepada lesbian, dengan alasan semua manusia punya hasrat seksual.”

Para feminisme radikal berpendapat, dominasi laki-laki berpusat pada seksualitas, sehingga wanita merasa tersubordinasi. Kalau mereka jatuh pada laki-laki, mereka merasa terhina. Menurut pendukung LGBT, agama menjadi penghalang keberadaan LGBT. Itu artinya, mereka tidak memerlukan agama. Padahal Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Itulah sebabnya, tidak ada tempat bagi LGBT di Indonesia
https://www.islampos.com/peneliti-in...-agama-254033/


DPR Inisiasi RUU Anti LGBT Akibat Penolakan Banyak Fraksi
Sabtu, 20/02/2016 13:56 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deding Ishak mengatakan anggota legislatif berencana mengusulkan Rancangan Undang-Undang Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pembahasan informal telah dilakukan oleh Deding bersama koleganya di komisi yang membidangi isu sosial dan agama ini.

"Banyak kelompok masyarakat termasuk kelompok agama yang sampaikan pandangan perlunya UU Anti LGBT. Dari pertemuan informal antar fraksi hampir semua fraksi menolak LGBG dan diskusikan perlunya UU Anti LGBT," kata Deding usai mengisi diskusi "LGBT, Beda Tetapi Nyata" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/2).

Deding tak menampik akan ada pembahasan lebih serius soal beleid ini. Komisi VIII akan mendiskusikannya, termasuk menyusun naskah akademik yang akan diajukan dalam paripurna. Keseriusan ini bakal dilakukan dengan pembahasan RUU tersebut bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Meski demikian, DPR tak akan membuat Satuan Tugas Anti LGBT untuk memuluskan beleid ini.

Rancangan aturan ini dinilai dapat melindungi masyarakat dari upaya propaganda kaum LGBT. "Intinya bagaimana melindungi bangsa dari perilaku yang menyimpang," ujarnya. Deding menegaskan, bakal beleid ini tak akan bertentangan dengan Pancasila, norma hukum, serta sosial yang berlaku di masyarakat.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...banyak-fraksi/

--------------------------------------

Sudah lengkap dari semua pandangan daripada anak bangsa yang sangat peduli kepada keselamatan NKRI dan penduduknya. Masih adakah yang berani mengatakan kalau gerakan LGBT itu bukan gerakan untuk menghancurkan dan memecah-belah NKRI? Apa namanya upaya semacam itu, kalau bukan makar namanya? Yang namanya gerakan makar, semua anak bangsa pasti sepakat, itu adalah gerakan subversif untuk Indonesia, bukan?