Metroterkini.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR masa persidangan III tahun 2015-2016, di gedung DPR hari ini.

Dengan disahkannya UU ini, setiap pekerja diwajibkan membayar iuran Tapera sebesar 3 persen dari total upah yang diterimanya.

"Sekitar 2,5 persen dipotong dari gaji karyawan dan 0,5 pemberi kerja tapi itu maksimal,"jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin.

Pembayaran iuran tersebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Rencananya pemotongan gaji ini akan efektif diberlakukan paling lambat 2 tahun setelah UU disahkan.

"Itu (pemotongan) tidak ada di dalam UU. Pemerintah akan segera menerbitkan PP dan Badan Pengelola Tapera, jadi paling Februari 2018 diterapkan," paparnya.

Syarif menjelaskan, uang yang disetorkan pegawai nantinya akan dikelola Badan Pengelola Tapera.

Rencananya, uang iuran itu akan digunakan membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.

"Sementara bagi masyarakat non MBR dan yang sudah punya rumah ketika pensiun uang yang disetorkan akan dibayarkan kembali dengan jumlah sesuai setoran ditambah bunga. Jadi tidak ada yang dirugikan, seperti simpan uang," paparnya. [**lp6]

Jakarta -Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya disahkan menjadi Undang-undang (UU). Tujuannya supaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa punya rumah pribadi.

Seluruh pekerja wajib menyisihkan 3% gaji untuk Tapera, termasuk pekerja non MBR. Namun hanya pekerja miskin yang boleh membeli rumah pakai fasilitas Tapera.

"Yang bisa memanfaatkan uang ini hanya yang MBR. Dan yang non MBR itu bisa mengunakan dana ini sebagai tabungan. Nanti kalau mereka pensiun bisa diambil tabungan mereka plus pengembangan," kata Ketua Panitia Khusus Pembahasan RUU Tapera, Yoseph Umarhadi, usai paripurna di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/201).

Dengan demikian, maka masyarakat kecil sudah bisa membeli rumah dengan bantuan iuran dari masyarakat yang mampu. Sementara masyarakat yang mampu nanti akan menikmati uangnya kembali setelah pensiun plus uang hasil pengembangan.

"Jadi ini semangatnya gotong royong. Yang bisa memanfaatkan hanya mereka yang MBR. Yang mampu seperti saya misalnya ikut mengiur juga dengan iuran yang lebih besar bisa 20 kali lipat UMPmisalnya," katanya.

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan rumah yang tidak jauh dari tempat kerja. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan efisiensi dengan karyawan yang tinggal berdekatan.

"Mereka bisa mendapat pembangunan perumahan karyawan dekat dengan tempat kerjanya. Kalau sekarang kan, meskipun ada program FLPP, si pekerja kan tetap mencari rumah sendiri. Hanya pembiayaan pemilikannya saja yang dibantu pemerintah," katanya.

Nah dengan adanya Tapera ini, kata Yoseph, ada anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan rumah-rumah susun yang lokasinya dekat dengan tempat kerja.

"Manfaat yang didapat perusahaan adalah karyawannya lebih produktif karena tempat tinggalnya dekat dengan tempat kerja. Selain itu, karywannya juga lebih sejahtera. Karena tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya dekat sehingga karyawan bisa menghemat uang transportasi. Jadi itu untungnya untuk perusahaan.," jelasnya.

Original Posted By kabei►MBR ga pada punya rumah karena salah pemerintah sendiri. Semua pembangunan properti swasta yang melakukan sedangkan pemerintah tidak melakukan apapun selain cuma bikin kewajiban pembangunan rumah dengan ketentuan 1 rumah mewah, 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana. Alhasil untuk rumah sederhana pada dibangun di tempat jauh tak terhingga
Berbeda dengan jaman pak harto dimana pemerintah masih campur tangan dalam menyediakan rumah (misal rusun kebon kacang, klendar, dan sejenisnya) hasilnya harga properti masih rasional.
So mau pake skema apapun termasuk kewajiban membayar iuran wajib juga kalo penyediaan perumahan hanya dilakukan oleh kartel properti ya sampe kapanpun MBR juga bakalan susah memiliki rumah sendiri
So tanpa adanya UU tapera pun kalo pemerintah bisa menyediakan rumah layak murah ditengah kota (termasuk rusun di dalam kota jakarta) bisa dipastikan mafia properti bisa dikurangi keberadaannya

Original Posted By savire►Haha serius tambah kesini tambah ngakak .

Kmaren belanja kagak ditawarin tuh kantong kertas, dah gitu kasirnya ngomong nya bisik2 suara super kecil gitu, kecian ane jadinya, pasti abis sering kena sindir ama yang belanja tuh pada

Percuma kali kalo gak bisa ngedidik mental nya yang ada malah gajelas tujuannya. Orang mau sukses ya musti usaha, musti ngerti nabung dan berhemat berapa pun pendapatannya. Plus jangan bikin anak banyak2 kalo ga bisa hidupin dengan layak, karena ujung2nya pasti jadi sampah

Lagian yang punya usaha kontrakan kan secara ga langsung udah cover dan sekaligus mendidik yang low income buat ngerti nabung, kalo dah cukup bisa nyicil beli tanah dan rumah sendiri.

Mending fokus ke pendidikan biar masyarakat secara ga langsung meningkat taraf hidupnya karena berpeluang buat buka wawasan, paling nggak anak cucu mereka di masa depan.

Kecian ye yang masih jadi kuli di perusahaan2, yang sabar aja dah punya pemimpin gajelas

Original Posted By novi76►Duit yg ditabung sampe 68 th aka pensiun bisa dipake buat beli rumah saat itu?

Yg disuruh ngasih subsidi kok rakyat kelas menengah

Itu malah ada yg bandingin ama subsidi BBM

Jilat jokonya yg kenceng gan, biar dapet jatah komisaris bumn

Original Posted By novi76►

Loh emang ini memanjakan orang2 berpenghasilan rendah supaya mereka ga perlu giat bekerja biarlah gaji dikit yg penting bisa nyicil rumah pake program pemerintah jongos bodoh

Kek gini suruh kerja kerja kerja