TEMPO.CO, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan mengomentari protes Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait penolakan kunjungan rombongan Wakil Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial. Protes itu dilayangkan Ridwan Kamil melalui Twitter, bahkan ia juga membeberkan kronologis versi Pemkot Bandung di media sosial tersebut. “Kami sebenarnya tidak mau ramai-ramai seperti ini,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya, Muhammad Fikser dia saat ditemui Tempo di Balai Kota Surabaya, Kamis, 25 Februari 2016. Ia menegaskan bahwa Risma tak akan ikut bersuara menanggapinya.

Pemerintah Kota Surabaya menyayangkan cuitan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang membeberkan kronologis penolakan kunjungan versinya di media sosial. Menurutnya, Surabaya sudah terbiasa menerima kunjungan studi banding dari daerah lain dan Surabaya selalu berusaha melayani dengan baik siapapun yang ingin datang belajar.

Selama ini, ujar Fikser, Wali Kota Tri Rismaharini telah berpesan agar memberikan semua ilmu yang dimiliki. Tujuannya agar daerah lain dapat berkembang bersama Surabaya.

Namun, lanjut Fikser, bertamu ada prosedurnya. Mulai dari mengirim surat permohonan kunjungan serta komunikasi antarstaf. “Nanti saling mencocokkan jadwal, dengan siapa bertemu, ditemui di ruangan mana, dan lain-lain,” ujarnya.

“Ibaratnya kita berteman, saya ingin mengunjungi rumah anda. Tapi saya nggak bisa terima hari ini, tapi besok atau lusa bagaimana. Masak saya tetap memaksa datang?” ujarnya. Seorang tamu, kata Fikser, juga seharusnya berkomunikasi secara intens dan detil menjelang kedatangannya. Gunanya ialah untuk memastikan kedua belah pihak sama-sama siap. “Anda pasti memastikan lagi tho, saya mau datang tanggal segini. Bisa atau tidak?”

Dalam kasus kedatangan rombongan pejabat berjumlah 8 orang pada 18 Februari lalu itu, Pemkot Surabaya sejatinya berusaha melakukan konfirmasi ulang terkait jadwal studi banding. Apalagi, surat permohonan yang diajukan pemkot Bandung ditujukan kepada Pj Wali Kota Surabaya, bukan Wali Kota Tri Rismaharini yang baru saja dilantik. “Kami mau konfirmasi, harusnya bikin surat yang baru dan menyesuaikan jadwal. Tapi mereka sudah telanjur datang.”

Sementara itu, usai pelantikan pada tanggal 17 Februari 2016 di Gedung Negara Grahadi, Risma dan wakilnya, Whisnu Sakti Buana, sama-sama kebanjiran agenda. Ditambah lagi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang dituju, tengah mengadakan pertemuan awal tahun dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Artinya kalau dipaksa bertemu hari itu nggak bisa. Ya harus bisa maklum, karena kami juga memberikan pelayanan dan tugas lain,” tutur dia. “Kunjungan-kunjungan sebelumnya kan, kami terima. Kecuali jika kami tidak pernah mau menerima studi banding dari Bandung sama sekali, yang berarti kami tidak pernah terbuka dengan Bandung."

ARTIKA RACHMI FARMITA