Tjahjo Kumolo Ingin Penanganan Konflik Agama Mencontoh Orde Baru
Selasa, 23 Februari 2016 12:50 WIB


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin penanganan konflik sosial termasuk yang bersinggungan dengan agama bisa cepat ditangani seperti zaman Orde Baru (Orba).

"Kami mau (penanganan konflik sosial) itu seperti di zaman awal Orba," kata Tjahjo di sela-sela Kongres nasional kebebeasan beragama dan berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016)

Diungkapkan Tjahjo, dulu setiap gelas pecah di salah satu rumah saja unsur Muspida langsung rapat.

"Langsung dicari siapa yang bawa gelas, gelas dirumah siapa, siapa yang pecahin. Implikasinya apa? Ya semua masalah diantisipasi dengan baik," ungkapnya.

Tjahjo pun berharap agar seluruh pemda bisa bergerak cepat jika ditemukan adanya gerakan konflik sosial yang bisa berdampak kecil atau pun besar.

Apalagi kata Tjahjo saat ini kepala daerah mendapatkan dana taktis.

"Sekarang tiap kepala daerah ada dana taktis. Jadi harus bisa antisipasi dengan baik. Eskalasi pelanggaran HAM meningkat. Kontrol dan langkah yang cepat perlu dilakukan," kata mantan Sekjen PDIP itu.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ntoh-orde-baru


Tjahjo: Radikalisme dan Terorisme itu Ancaman, Intelijen Jangan Kecolongan
Selasa 23 Feb 2016, 12:30 WIB

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut radikalisme dan terorisme sudah mengancam kehidupan beragama di Indonesia. Dia pun meminta aparat dan intelijen terus siaga mengantisipasi.

Tjahjo mengatakan, terorisme dan radikalisme adalah ancaman bagi semua agama. "Ini bukan hanya keluarga muslim, tapi agama lain juga mulai menjerit. Ya itu karena tanpa sengaja anaknya masuk ke kelompok tertentu dan terpengaruh, sebagainya," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo dalam sambutannya di acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2016).

Tjahjo berharap pihak intelijen bisa memantau kelompok-kelompok yang selalu menebar terorisme dan radikalisme. Jangan sampai intelijen kecolongan.

"Ini yang harus dicermati dengan baik. Mudah-mudahan intelijen kita tak ada istilah kecolongan. Saya kira masalah radikalisme, terorisme ini sebuah ancaman," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menyinggung soal kebebasan beragama. Menurutnya setiap orang bebas memeluk agama apapun sepanjang tidak menimpang atau sesat.

"Setiap warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing dan juga diberikan kebebasan beragama sepanjang keyakinan itu tidak sesat dan merusak akidah-akidah agama," tuturnya.
https://news.detik.com/berita/314884...gan-kecolongan


Nuansa Orde Baru Muncul di Era Jokowi
Kamis, 5 November 2015 - 06:46 wib


Presiden Jokowi dan Wapres JK

JAKARTA - Kini netizen tidak akan sebebas sebelumnya untuk mengutarakan pendapatnya di media sosial menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, surat edaran tersebut bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan para aktivis pada Mei 1998 dengan turun ke jalan. Bahkan, puluhan aktivis harus ada yang menjadi korban penculikan dan sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya.

"Iya sudah banyak yang masuk penjara (aktivis 1998), harusnya sudah 16 tahun lalu ini dilestarikan nilai-nilai tentang kebebasan demokrasi," ujar Natalius kepada Okezone, Kamis (5/11/2015).

Karenanya, dia melihat dengan adanya surat edaran hate speech tersebut tanda-tanda rezim era orde baru muncul kembali. Sehingga dikhawatirkan surat edaran yang terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut bakal memasung kebebasan demokrasi.

"Ini sudah 16 tahun dilakukan malah dilakukan pengekangan demokrasi. Ini kan tidak produktif lagi. Ini nuansa-nuansa orde baru bisa muncul lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) pada 8 Oktober 2015. Surat tersebut bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Sementara itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Hukuman ini diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
http://news.okezone.com/read/2015/11...-di-era-jokowi


Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Jauh Lebih Buruk dari Orde Baru
Jan 17, 2016 6774 2

BataraNews.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan orde baru.

Selain tidak menampakkan hasil kerja yang baik untuk rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga terlalu sering membuat kegaduhan yang tidak penting bagi kehidupan rakyat.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), M Budyatna mengatakan, banyak orang yang telah membandingkan pemerintahan saat ini dalam berbagai aspek sama dengan era Orde Baru (Orba).

“Buat saya Orde Baru masih jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini,” ujar Budyatna saat dikonfirmasi, kemarin.

Pemerintahan Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto, kata dia, meski menggunakan gaya otoriter, demokrasi dibungkam, hukum dijalankan sesuai kebutuhan, namun pembangunan tetap berjalan.

Rakyat menurutnya, masih bisa menikmati dan diperhatikan oleh pemerintah. Budyatna mengatakan, di era Orde Baru, rakyat masih bisa merasakan enaknya mendapatkan BBM murah bersubsidi dan pembangunan tetap berjalan.

Berbeda dengan Pemerintah Jokowi-JK saat ini. Meski semuanya dibungkus demokrasi, namun kenyataannya sangat manipulatif. Seolah-olah hanya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saja yang benar dan semua yang lain salah.

“Saat ini sudah semuanya tidak jalan, subsidi untuk rakyat pun dicabut. Cuma gaya saja yang sok prorakyat, tapi faktanya tidak ada keberpihakan sama sekali kepada rakyat,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para petani merasakan keberpihakan Soeharto di era Orde Baru dengan mendapatkan sistem irigasi yang baik, pupuk dan bibit tersedia dengan murah, hasil produksi beras petani dibeli negara.

Namun diakuinya saat ini, irigasi sendiri sudah hancur-hancuran, pupuk dan bibit mahal dan hasil pertanian dikuasai tengkulak.

“Jangankan bangun irigasi, janji memberi traktor pada petani saja cuma omong kosong. Petani suma diberi traktor secara simbolis, habis itu traktornya dibawa pulang lagi. Petani gigit jari,” tandas Budyatna.
http://bataranews.com/2016/01/17/pem...ari-orde-baru/

-------------------------------

Sudah kuduga ....