JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah data mengejutkan dilansir lembaga peneliti aktivitas pasar gelap, Havocscope, terkait perputaran uang dalam bisnis prostitusi, yang memasukkan Indonesia di posisi ke 12 sebagai negara dengan "belanja seks" terbesar di dunia.

Nilai tersebut mencapai angka 2,25 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 29 triliun. Riset ini dilansir dengan menggunakan data dari program kesehatan masyarakat, penegak hukum, dan media di tiap negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, berturut-turut di atas Indonesia, ada China, Spanyol, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, Turki, dan Swiss.

Baca: Ini 12 Negara Teratas soal Belanja Seks, Indonesia Jadi "Juru Kunci"

Data Havocscope ini belum bisa dikonfirmasi oleh pejabat terkait di Indonesia. Namun, keterangan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi bisa menjadi potret kecil terhadap geliat bisnis tersebut di Indonesia.

Rustam mengungkap, di kawasan Kalijodo yang belakangan ramai diperbincangkan menyusul rencana relokasi, ternyata mempunyai perputaran dana yang sangat besar dari bisnis seks tersebut.

Dia mengatakan perputaran uang di sana mencapai angka Rp 1 miliar per hari. Uang itu berasal dari bisnis prostitusi, dan juga bisnis "sampingan" yang hidup karena bisnis seks tersebut.

Seperti dilansir DW.com, UNICEF memperkirakan, 30 persen pramuria perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang juga masih berusia remaja.

Selain itu, akhir-akhir ini pun marak pemberitaan tentang artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi.

Sementara itu, berdasarkan Data Kementerian Sosial per tahun 2012, di Indonesia ada 161 lokalisasi pramuriaan. Beberapa di antaranya sudah ditutup.

Jumlah lokalisasi terbanyak berdasarkan data tersebut berada di Jawa Timur dengan 53 lokasi, yang lebih dari separuh sudah ditutup.

Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga menyumbang jumlah yang tak sedikit yakni 32 dan 12 lokalisasi.

Belakangan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun meluncurkan program untuk menjadikan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019.

"Kita lakukan proses monitoring dari lokalisasi yang sudah ditutup kemudian kita lakukan pemetaan kembali. Komitmen Dinsos menjadi sangat penting di sini," kata Khofifah seperti dikutip Antara.


http://internasional.kompas.com/read...Indonesia.Capa