- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menteri Jokowi ini bergelar Professor Doktor, tapi dibilang anggota DPR, baik!
TS
pakdejoy
Menteri Jokowi ini bergelar Professor Doktor, tapi dibilang anggota DPR, baik!
Anggota DPR Sebut Menteri Yuddy bodoh
22 FEB 2016 20:51
Rimanews - Komisi II DPR RI kecewa dengan sikap dan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, Menteri Yuddi tak menepati janjinya untuk menggangkat tenaga honorer K2.
Menteri Yuddy pun disemprot anggota Komisi II DPR saat rapat kerja Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/02/2016).
"Saya kecewa dengan sikap Menteri Yuddi yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah terkait pengangkatan tenaga K2," kata anggota Komisi II DPR RI, Idham Samawi.
"Saya kecewa pada pak menteri, yang mengatasnamakan presiden. Jangan-jangan ada agenda lain," imbuh Idham.
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Arteria Dahlan pun ikut menimpali kekecewaan Idham. "Saya dari PDIP, tidak takut pada kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Camkan itu pak Menteri," ketus Arteria.
Mendengar hal itu, Yuddy pun mencoba mengalihkan isu dengan mengancam anggota Komisi II DPR RI yang dinilai melecehkan Presiden Joko Widodo
Bukannya takut, anggota DPR justru berang. "Forum ini dicatat dan direcord, harusnya kami kecewa karena pemerintah tak juga angkat tenaga honorer. Jangan-jangan Presiden Jokowi tersesat dengan informasi yang disampaikan Yuddy," kata Arteria.
Apa yang disampaikan Yuddy, katanya, adalah upaya pengalihan isu karena ketidakmampuan Yuddy menepati janji untuk mengangkat tenaga honorer. "Presiden Jokowi harus tahu soal Yuddy," pungkasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar menyebut, Yuddy tidak punya kemampuan sebagai menteri meski memiliki gelar doktor. "Percuma anda punya gelar doktor, tapi bodoh," kata politisi Partai Golkar itu.
http://nasional.rimanews.com/politik...ddy-i-bodoh-i-
Disebut Anggota DPR Bodoh, Menteri Yuddy: Jaga Etika Lah!
22 FEB 2016 21:27
Rimanews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengatakan tak masalah kalau dirinya disebut seorang profesor dan doktor yang bodoh.
"Kalau itu tidak apa-apa, kalau ditujukan pada saya nggak apa-apa. Kalau kepada Presiden jangan," kata Yuddy usai rapat kerja Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/02/2016).
Ia juga meminta anggota Komisi II DPR RI untuk menjaga etika dan tidak melecehkan Presiden.
"Jaga etika lah, kan sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam ketatanegaraan. Tidak etis lah, karena menghardik presiden, menyebut-nyebut namanya, saya menyayangkan," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar menyebut Yuddy sebagai doktor dan profesor yang bodoh, Hal itu karena Yuddy tak menepati janjinya untuk mengangkat tenaga honorer K2.
http://nasional.rimanews.com/peristi...aga-Etika-Lah-
Yuddy Chrisnandi akan dikukuhkan sebagai guru besar
Jumat, 22 Mei 2015 15:29 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik, oleh Universitas Nasional (UNAS), Sabtu (23/5).
"Besok UNAS akan menyelenggarakan pengukuhan guru besar untuk saya, di bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik. Besok saya akan berpidato dengan tema tersebut," kata Yuddy di rumah dinasnya Komplek Widya Chandra Nomor 22, Jakarta, Jumat.
Yuddy mengatakan selama ini tidak banyak orang yang mengetahui perjalanan karirnya di bidang akademisi. Publik menurut dia, lebih mengikuti perjalanan karir politik dirinya di Golkar dan Hanura.
"Sekarang saya jadi profesor, guru besar. Itu tentu tidak tiba-tiba," kata Yuddy.
Dia mengatakan perjalanan karirnya diraih dengan usaha keras dan perjalanan panjang. Setelah menyelesaikan kuliah Strata I di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, dan memutuskan berhenti kerja dari dunia perbankan di tahun 90-an, Yuddy mengatakan meneruskan kuliah Strata II di Universitas Indonesia dan menjadi staf honorer bagi dosen pembimbingnya sembari menimba ilmu politik di pokja kepemudaan Partai Golkar.
"Honor saya sebagai staf honorer kecil, dan kerjanya tidak pasti. Sampai akhirnya saya diundang sebagai pembicara dalam sebuah diskusi ekonomi politik yang diselenggarakan aktivis UNAS, dan saya lakukan itu," kata dia.
Yuddy melanjutkan, seusai menjadi pembicara dirinya ditawari mengajar di UNAS oleh rektor UNAS. Kesempatan yang menurutnya tidak datang dua kali itu langsung disambutnya dengan suka cita.
"Saya ditawari menjadi dosen, saya langsung ambil kesempatan itu. Saya mulai mengajar sejak tahun 1995, dan belum setahun sudah diangkat menjadi dosen tetap," terang Yuddy.
Di dunia kampus, Yuddy mengaku menemukan kebahagiannya. Idealisme dalam pemikirannya sebagai seorang akademisi terjaga lantaran dirinya bisa terus berinteraksi dengan mahasiswa.
"Setelah meneruskan Strata III dan terus mengajar, singkat cerita pada tahun 2000 saya menjabat sebagai rektor kepala di UNAS. Karir akademik saya panjang, dan tidak pernah cuti mengajar, walau saya sempat menjabat staf khusus Presiden Megawati," jelasnya.
Pada pertengahan tahun 2011 Yuddy memperoleh kesempatan penilaian atas kajian ilmiah, hingga akhirnya ditawari mengikuti seleksi majelis guru besar UNAS pada Januari 2012.
"Kajian saya mengenai political engineering berupa rekayasa politik elit untuk pembangunan jangka panjang diterima dan saya menjadi guru besar tingkat universitas. Hasilnya pun dibawa lagi ke Kopertis dan diseleksi selama setahun, namun ternyata kala itu jurnal yang mengantarkan saya sebagai guru besar tingkat universitas dinilai ketinggalan jaman karena sudah terlalu lama," kata Yuddy.
Dia lalu membuat penelitian baru bekerja sama dengan akademisi Malaysia mengenai hubungan Indonesia-Malaysia yang kerap terjadi konflik yang ternyata lantaran ada ego masing-masing negara. Hasil penelitian itu lalu dikerucutkan pada penelitian terkait pecahnya Golkar dan terbentuknya sejumlah partai baru seperti Gerindra, Hanura dan Nasdem.
"Besok jika hadir di acara pengukuhan guru besar saya, anda akan mendapatkan copy jurnal saya, disana tertulis seluruh penelitian saya," kata Yuddy.
Yuddy membeberkan dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar esok, dirinya akan banyak berbicara hal-hal di luar posisinya sebagai seorang menteri Kabinet Kerja.
"Jadi jangan kaget dengan pidato saya besok. Itu semua akan saya utarakan dalam kapasitas sebagai akademisi, bukan menteri," kata dia.
Pengukuhan Yuddy Chrisnandi sebagai Guru Besar Universitas Nasional bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik akan dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu.
http://www.antaranews.com/berita/497...gai-guru-besar
Benarkah Menteri Yuddy sampai dibilang "gebleg" gara-gara memberi janji pengangkatan hononer K2 sebagai PNS?
Inilah awalnya kasus honorer K2 itu ...
Yuddy Putuskan Angkat Seluruh Honorer K2 jadi CPNS setelah Salat Istiqharoh
Rabu, 16 September 2015 , 08:04:00
Yuddy Chrisnandi.
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh honorer kategori dua (K2) untuk tidak mengait-ngaitkan lambatnya penanganan masalah K2 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian juga soal pengangkatan 5.421 guru bantu DKI Jakarta menjadi CPNS yang ternyata menggunakan PP 56/2012 dan sudah habis tenggat waktunya pada Desember 2014 lalu.
"Tolong ini jangan dikait-kaitkan dengan Presiden karena yang mengurus pengangkatan PNS adalah saya. Presiden tidak tahu menahu soal ini. Apapun keputusan dan kebijakan yang ditelorkan terkait masalah pengangkatan PNS adalah tanggung jawab saya. Kalau keputusan ini salah, maka saya lah yang salah dan bertanggung jawab," tutur Menteri Yuddy, Selasa (15/9).
Dia mengimbau, bila honorer K2 merasa marah atas ketidakadilan yang diterima, timpakan semua kepada MenPAN-RB dan bukan kepada presiden.
"Terlalu banyak urusan yang harus dipikirkan dan dikerjakan Pesiden Jokowi, jadi jangan salahkan beliau. Semuanya tanggung jawab saya, salahkan saya saja," ucapnya.
Mengenai kebijakannya mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes, menurut Yuddy, sudah dipikirkan matang-matang berdasarkan masukan berbagai pihak terkait.
"Setelah shalat Istiqharoh, saya mantap dengan pilihan mengangkat seluruh K2 menjadi CPNS," tandasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/09/16/...at-Istiqharoh-
Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji
Kamis, 11 Februari 2016 , 02:10:00
JAKARTA – Saat memantau aksi demo nasional honorer K2, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendengar langsung orasi dari semua perwakilan daerah. Seluruhnya menyudutkannya dan menyebut politikus Partai Hanura tersebut ingkar janji.
“Saya dengar semua tuntutan honorer K2. Saya diminta turun karena ingkar janji,” kata Yuddy saat memantau jalannya aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Rabu (10/2).
Hanya saja, Yuddy menampik ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, KemenPAN-RB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.
“Jadi itu ada catatannya juga, cuma karena rapatnya tertutup ya jadi tidak terungkap ke publik,” kilahnya.
Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara MenPAN-RB, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.
“Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran,” ujar Herman.
Menurut Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.
“Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil,” katanya.
Namun demikian, Herman menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. KemenPAN-RB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.
“Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," tandasnya
http://www.jpnn.com/index.php/authen...tail&id=356128
Politikus Gerindra Anggap Menteri Yuddy Paling Bertanggung Jawab Atas Nasib Honorer K2
Rabu , 27 Januari 2016 06:02
JAKARTA - Politikus Gerindra Bambang Riyanto menuding Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembatalan pengangkatan CPNS dari honorer K2.
Kalau saja MenPAN-RB punya nyali dan berani meyakinkan Presiden Joko Widodo, tidak ada keputusan pembatalan.
“Ini kesalahannya ada di MenPAN-RB. Pak Yuddy tidak punya nyali untuk meyakinkan presiden tentang keberadaan honorer K2,” kata Bambang kepada JPNN, Selasa (26/1).
Selain tak punya nyali, Bambang juga menyebut Yuddy sangat takut di reshuffle sehingga tidak sepenuh hati memperjuangkan honorer K2. Sebagai pejabat publik, Menteri Yuddy semestinya secara gentle mengatakan pembatalan itu lantaran presiden tidak setuju.
“Ini kan masyarakat hanya menduga-duga saja. Meski yakin presiden tahu, tapi kan tidak ada pernyataan tegas soal itu. Sekarang saatnyalah MenPAN-RB lebih gentle,” tandas anggota Komisi II DPR RI ini.
http://fajar.co.id/headline/2016/01/...onorer-k2.html
---------------------------------------
Yuddy sebelum diangkat menteri oleh Presiden Jokowi, adalah politisi HANURA, menjabat Sekjen. Begitu pula para anggota DPR itu, mereka semua adalah politisi yang mewakili parpolnya masing-masing. Saling tuding dengan kata-ata kasar "baik!" seperti itu, hanya saling membuka aib sesama rekan se professi mereka selaku politisi yang sedang berkuasa di negeri ini, bahwa mereka itu ternyata sesungguhnya memang 'baik' (bahkan kapan itu, kebaikan itu dipertontonkan di depan tivi dengan saling adu-jotossaatrapat dengan seorang menteri Jokowi). Fenomena ini hanya menambah keyakinan rakyat Indonesia saja, betapa kwalitas SDM para elit di negeri ini, ternyata pas-pasan aja! Makanya negara ini nggak maju-maju
22 FEB 2016 20:51
Rimanews - Komisi II DPR RI kecewa dengan sikap dan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, Menteri Yuddi tak menepati janjinya untuk menggangkat tenaga honorer K2.
Menteri Yuddy pun disemprot anggota Komisi II DPR saat rapat kerja Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/02/2016).
"Saya kecewa dengan sikap Menteri Yuddi yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah terkait pengangkatan tenaga K2," kata anggota Komisi II DPR RI, Idham Samawi.
"Saya kecewa pada pak menteri, yang mengatasnamakan presiden. Jangan-jangan ada agenda lain," imbuh Idham.
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Arteria Dahlan pun ikut menimpali kekecewaan Idham. "Saya dari PDIP, tidak takut pada kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Camkan itu pak Menteri," ketus Arteria.
Mendengar hal itu, Yuddy pun mencoba mengalihkan isu dengan mengancam anggota Komisi II DPR RI yang dinilai melecehkan Presiden Joko Widodo
Bukannya takut, anggota DPR justru berang. "Forum ini dicatat dan direcord, harusnya kami kecewa karena pemerintah tak juga angkat tenaga honorer. Jangan-jangan Presiden Jokowi tersesat dengan informasi yang disampaikan Yuddy," kata Arteria.
Apa yang disampaikan Yuddy, katanya, adalah upaya pengalihan isu karena ketidakmampuan Yuddy menepati janji untuk mengangkat tenaga honorer. "Presiden Jokowi harus tahu soal Yuddy," pungkasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar menyebut, Yuddy tidak punya kemampuan sebagai menteri meski memiliki gelar doktor. "Percuma anda punya gelar doktor, tapi bodoh," kata politisi Partai Golkar itu.
http://nasional.rimanews.com/politik...ddy-i-bodoh-i-
Disebut Anggota DPR Bodoh, Menteri Yuddy: Jaga Etika Lah!
22 FEB 2016 21:27
Rimanews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengatakan tak masalah kalau dirinya disebut seorang profesor dan doktor yang bodoh.
"Kalau itu tidak apa-apa, kalau ditujukan pada saya nggak apa-apa. Kalau kepada Presiden jangan," kata Yuddy usai rapat kerja Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/02/2016).
Ia juga meminta anggota Komisi II DPR RI untuk menjaga etika dan tidak melecehkan Presiden.
"Jaga etika lah, kan sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam ketatanegaraan. Tidak etis lah, karena menghardik presiden, menyebut-nyebut namanya, saya menyayangkan," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar menyebut Yuddy sebagai doktor dan profesor yang bodoh, Hal itu karena Yuddy tak menepati janjinya untuk mengangkat tenaga honorer K2.
http://nasional.rimanews.com/peristi...aga-Etika-Lah-
Quote:
Yuddy Chrisnandi akan dikukuhkan sebagai guru besar
Jumat, 22 Mei 2015 15:29 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik, oleh Universitas Nasional (UNAS), Sabtu (23/5).
"Besok UNAS akan menyelenggarakan pengukuhan guru besar untuk saya, di bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik. Besok saya akan berpidato dengan tema tersebut," kata Yuddy di rumah dinasnya Komplek Widya Chandra Nomor 22, Jakarta, Jumat.
Yuddy mengatakan selama ini tidak banyak orang yang mengetahui perjalanan karirnya di bidang akademisi. Publik menurut dia, lebih mengikuti perjalanan karir politik dirinya di Golkar dan Hanura.
"Sekarang saya jadi profesor, guru besar. Itu tentu tidak tiba-tiba," kata Yuddy.
Dia mengatakan perjalanan karirnya diraih dengan usaha keras dan perjalanan panjang. Setelah menyelesaikan kuliah Strata I di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, dan memutuskan berhenti kerja dari dunia perbankan di tahun 90-an, Yuddy mengatakan meneruskan kuliah Strata II di Universitas Indonesia dan menjadi staf honorer bagi dosen pembimbingnya sembari menimba ilmu politik di pokja kepemudaan Partai Golkar.
"Honor saya sebagai staf honorer kecil, dan kerjanya tidak pasti. Sampai akhirnya saya diundang sebagai pembicara dalam sebuah diskusi ekonomi politik yang diselenggarakan aktivis UNAS, dan saya lakukan itu," kata dia.
Yuddy melanjutkan, seusai menjadi pembicara dirinya ditawari mengajar di UNAS oleh rektor UNAS. Kesempatan yang menurutnya tidak datang dua kali itu langsung disambutnya dengan suka cita.
"Saya ditawari menjadi dosen, saya langsung ambil kesempatan itu. Saya mulai mengajar sejak tahun 1995, dan belum setahun sudah diangkat menjadi dosen tetap," terang Yuddy.
Di dunia kampus, Yuddy mengaku menemukan kebahagiannya. Idealisme dalam pemikirannya sebagai seorang akademisi terjaga lantaran dirinya bisa terus berinteraksi dengan mahasiswa.
"Setelah meneruskan Strata III dan terus mengajar, singkat cerita pada tahun 2000 saya menjabat sebagai rektor kepala di UNAS. Karir akademik saya panjang, dan tidak pernah cuti mengajar, walau saya sempat menjabat staf khusus Presiden Megawati," jelasnya.
Pada pertengahan tahun 2011 Yuddy memperoleh kesempatan penilaian atas kajian ilmiah, hingga akhirnya ditawari mengikuti seleksi majelis guru besar UNAS pada Januari 2012.
"Kajian saya mengenai political engineering berupa rekayasa politik elit untuk pembangunan jangka panjang diterima dan saya menjadi guru besar tingkat universitas. Hasilnya pun dibawa lagi ke Kopertis dan diseleksi selama setahun, namun ternyata kala itu jurnal yang mengantarkan saya sebagai guru besar tingkat universitas dinilai ketinggalan jaman karena sudah terlalu lama," kata Yuddy.
Dia lalu membuat penelitian baru bekerja sama dengan akademisi Malaysia mengenai hubungan Indonesia-Malaysia yang kerap terjadi konflik yang ternyata lantaran ada ego masing-masing negara. Hasil penelitian itu lalu dikerucutkan pada penelitian terkait pecahnya Golkar dan terbentuknya sejumlah partai baru seperti Gerindra, Hanura dan Nasdem.
"Besok jika hadir di acara pengukuhan guru besar saya, anda akan mendapatkan copy jurnal saya, disana tertulis seluruh penelitian saya," kata Yuddy.
Yuddy membeberkan dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar esok, dirinya akan banyak berbicara hal-hal di luar posisinya sebagai seorang menteri Kabinet Kerja.
"Jadi jangan kaget dengan pidato saya besok. Itu semua akan saya utarakan dalam kapasitas sebagai akademisi, bukan menteri," kata dia.
Pengukuhan Yuddy Chrisnandi sebagai Guru Besar Universitas Nasional bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik akan dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu.
http://www.antaranews.com/berita/497...gai-guru-besar
Benarkah Menteri Yuddy sampai dibilang "gebleg" gara-gara memberi janji pengangkatan hononer K2 sebagai PNS?
Quote:
Inilah awalnya kasus honorer K2 itu ...
Yuddy Putuskan Angkat Seluruh Honorer K2 jadi CPNS setelah Salat Istiqharoh
Rabu, 16 September 2015 , 08:04:00
Yuddy Chrisnandi.
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh honorer kategori dua (K2) untuk tidak mengait-ngaitkan lambatnya penanganan masalah K2 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian juga soal pengangkatan 5.421 guru bantu DKI Jakarta menjadi CPNS yang ternyata menggunakan PP 56/2012 dan sudah habis tenggat waktunya pada Desember 2014 lalu.
"Tolong ini jangan dikait-kaitkan dengan Presiden karena yang mengurus pengangkatan PNS adalah saya. Presiden tidak tahu menahu soal ini. Apapun keputusan dan kebijakan yang ditelorkan terkait masalah pengangkatan PNS adalah tanggung jawab saya. Kalau keputusan ini salah, maka saya lah yang salah dan bertanggung jawab," tutur Menteri Yuddy, Selasa (15/9).
Dia mengimbau, bila honorer K2 merasa marah atas ketidakadilan yang diterima, timpakan semua kepada MenPAN-RB dan bukan kepada presiden.
"Terlalu banyak urusan yang harus dipikirkan dan dikerjakan Pesiden Jokowi, jadi jangan salahkan beliau. Semuanya tanggung jawab saya, salahkan saya saja," ucapnya.
Mengenai kebijakannya mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes, menurut Yuddy, sudah dipikirkan matang-matang berdasarkan masukan berbagai pihak terkait.
"Setelah shalat Istiqharoh, saya mantap dengan pilihan mengangkat seluruh K2 menjadi CPNS," tandasnya
http://www.jpnn.com/read/2015/09/16/...at-Istiqharoh-
Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji
Kamis, 11 Februari 2016 , 02:10:00
JAKARTA – Saat memantau aksi demo nasional honorer K2, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendengar langsung orasi dari semua perwakilan daerah. Seluruhnya menyudutkannya dan menyebut politikus Partai Hanura tersebut ingkar janji.
“Saya dengar semua tuntutan honorer K2. Saya diminta turun karena ingkar janji,” kata Yuddy saat memantau jalannya aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Rabu (10/2).
Hanya saja, Yuddy menampik ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, KemenPAN-RB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.
“Jadi itu ada catatannya juga, cuma karena rapatnya tertutup ya jadi tidak terungkap ke publik,” kilahnya.
Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara MenPAN-RB, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.
“Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran,” ujar Herman.
Menurut Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.
“Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil,” katanya.
Namun demikian, Herman menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. KemenPAN-RB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.
“Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," tandasnya
http://www.jpnn.com/index.php/authen...tail&id=356128
Politikus Gerindra Anggap Menteri Yuddy Paling Bertanggung Jawab Atas Nasib Honorer K2
Rabu , 27 Januari 2016 06:02
JAKARTA - Politikus Gerindra Bambang Riyanto menuding Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembatalan pengangkatan CPNS dari honorer K2.
Kalau saja MenPAN-RB punya nyali dan berani meyakinkan Presiden Joko Widodo, tidak ada keputusan pembatalan.
“Ini kesalahannya ada di MenPAN-RB. Pak Yuddy tidak punya nyali untuk meyakinkan presiden tentang keberadaan honorer K2,” kata Bambang kepada JPNN, Selasa (26/1).
Selain tak punya nyali, Bambang juga menyebut Yuddy sangat takut di reshuffle sehingga tidak sepenuh hati memperjuangkan honorer K2. Sebagai pejabat publik, Menteri Yuddy semestinya secara gentle mengatakan pembatalan itu lantaran presiden tidak setuju.
“Ini kan masyarakat hanya menduga-duga saja. Meski yakin presiden tahu, tapi kan tidak ada pernyataan tegas soal itu. Sekarang saatnyalah MenPAN-RB lebih gentle,” tandas anggota Komisi II DPR RI ini.
http://fajar.co.id/headline/2016/01/...onorer-k2.html
---------------------------------------
Yuddy sebelum diangkat menteri oleh Presiden Jokowi, adalah politisi HANURA, menjabat Sekjen. Begitu pula para anggota DPR itu, mereka semua adalah politisi yang mewakili parpolnya masing-masing. Saling tuding dengan kata-ata kasar "baik!" seperti itu, hanya saling membuka aib sesama rekan se professi mereka selaku politisi yang sedang berkuasa di negeri ini, bahwa mereka itu ternyata sesungguhnya memang 'baik' (bahkan kapan itu, kebaikan itu dipertontonkan di depan tivi dengan saling adu-jotossaatrapat dengan seorang menteri Jokowi). Fenomena ini hanya menambah keyakinan rakyat Indonesia saja, betapa kwalitas SDM para elit di negeri ini, ternyata pas-pasan aja! Makanya negara ini nggak maju-maju
Diubah oleh pakdejoy 23-02-2016 02:50
tien212700 memberi reputasi
1
6.6K
56
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan