Bertemu Jokowi, Pimpinan DPR Ingin Tanya Kejelasan Sikap soal Revisi UU KPK
Senin, 22 Februari 2016 | 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR RI akan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016) siang ini. Salah satunya ialah untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan DPR akan menagih kejelasan sikap Presiden soal revisi UU KPK ini.

"Kita mendengar dulu maunya Presiden apa, mau terus membahas ini atau tidak. Kita ingin kejelasan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Fadli, Presiden harus menegaskan sikapnya karena revisi sebuah UU harus dilakukan bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Jika pemerintah memang tidak ingin UU KPK direvisi, DPR tidak akan melanjutkan.

"Sejak awal, revisi bukan keinginan DPR, melainkan pemerintah. Jangan DPR dijadikan tempat menjadikan inisiatif, padahal ini kepentingan pemerintah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Berdasarkan agenda harian Presiden, pertemuan Jokowi dengan pimpinan DPR akan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB.

Pagi tadi, tiga pimpinan KPK sudah bertemu Presiden di Istana. Pertemuan itu juga membahas hal yang sama.

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Sejauh ini, ada tiga fraksi menolak revisi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya menyetujui.

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.
http://nasional.kompas.com/read/2016....Revisi.UU.KPK


Saling Bela Diri. Giliran DPR Tuding Pemerintah Berkepentingan Revisi UU KPK
Selasa , 23 Februari 2016 02:42

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo salah satunya bertujuan untuk mendengarkan apa keinginan pemerintah terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

“Kami sebagai pimpinan mendengar dulu maunya presiden apa, terus membahas ini atau tidak. Kami ingin kejelasan,” kata Fadli, terkait rapat konsultasi DPR dengan Presiden Jokowi hari ini, Senin (22/2/2016).

Dia menegaskan bahwa revisi UU KPK tidak bisa dilempar begitu saja ke DPR karena itu berkaitan dengan proses legislasi yang sudah diatur mekanismenya. Karena itu, sikap tegas presiden diperlukan.
“Jangan DPR dijadikan tempat menjadikan inisiatif padahal ini kepentingan pemerintah,” tegasnya.

Rapat kali ini menurut Fadli, juga akan membahas mengenai puluhan RUU lain seperti Tak Amnesty dan RUU Terorisme.
http://fajar.co.id/headline/2016/02/...si-uu-kpk.html


Fadli Zon: Pemerintah yang Berkepentingan Revisi UU KPK
3 months ago

JAKARTA- Revisi UU No. 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibahas kembali oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus mengambil-alihnya dari pemerintah menjadi usul inisiatif DPR. Namun demikian, yang membutuhkan sesungguhnya bukan DPR RI melainkan pemerintah sendiri dalam evisi UU KPK tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/11/2015). “Sebaiknya revisi UU KPK dan juga tax amnesty itu keinginan pemerintah, sehingga harus diajukan oleh pemerintah, bukan oleh DPR. Karena itu, pemerintahlah yang lebih membutuhkan revisi UU tersebut. Itu sebatas usulan nanti DPR RI akan mengkaji lagi,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.

Fadli Zon menegaskan jika revisi UU KPK ini memang harus berasal dari pemerintah bukan dari DPR. Sebab, kalau begitu naantinya hanya DPR RI yang disalahkan oleh rakyat. “Logikanya di mana sebuah inisiatif itu harus datang dari pemerintah, harus ada survresnya. Jangan nanti ini jadi inisiatif DPR kemudian ada perubahan atau penolakan lagi. Jadi bagusnya ini jadi inisiatif pemerintah. Bukan hanya itu. Kenapa pemerintah yang butuh, kok DPR yang harus mengambil inisiatif. Logikanya di mana?” katanya mempertanyakan.

Pada Jumat (27/11) lalu, Baleg menyetujui revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR dan mulai dibahas tahun ini, dan itu akan diputuskan melalui paripurna DPR RI. Karena itu kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo, yang mempunyai otoritas adalah DPR dan pemerintah. “Kalau KPK mau kasih masukan, kami terima dengan senang hati,” kata politisi Golkar itu.

Sebelumnya Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menyebut sudah ada perjanjian antara KPK dengan pemerintah bahwa ketika UU 30/2002 akan direvisi maka KPK dipersilakan mengajukan draf. Hanya saja, kini bola sudah ada di tangan DPR. Dengan menjadi usul inisiatif DPR, maka yang berwenang mengajukan draf dan naskah akademik adalah politisi DPR RI.

Tapi, DPR lanjut Firman, tidak tahu-menahu soal perjanjian antara pemerintah dan KPK terkait draf revisi UU. Kini, draf revisi UU KPK yang boleh diajukan berasal dari anggota DPR yang kemudian dibahas bersama dengan pemerintah. “Saya tidak tahu soal perjanjian itu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan kesepakatan antara KPK dengan pemerintah itu dilakukan berbarengan dengan ditundanya revisi UU KPK pada pertengahan Oktober lalu. Saat itu pemerintah merupakan pihak pengusul. Muncul banyak pertentangan terhadap rencana revisi yang dinilai akan sangat melemahkan KPK ini.

“Sudah ada komitmen antara KPK dengan pemerintah. Bila ada yang direvisi, maka KPK akan setuju atas usulan beberapa poin dari KPK. Bukan draf usulan DPR atau pemerintah. Bahkan pemerintah sudah sepakat hanya akan usul revisi atas draf usul yang diberikan KPK,” jelas Indriyanto Seno Aji.

Sementara gagasan dari KPK terkait revisi UU 30 Tahun 2002, kata Indriyanto, dipastikan untuk memperkuat lembaga itu. Tak ada satu pun poin revisi untuk mengubah atau mengurangi kewenangan KPK. Dalam kesepakatan dengan pemerintah itu menurut Indriyanto sudah disetujui agar kalau nantinya ada upaya pelemahan, maka revisi akan dipertimbangkan untuk dibatalkan.
http://sumselpostonline.com/fadli-zo...revisi-uu-kpk/


Fadli Zon: Seolah DPR "Ngotot" Revisi UU KPK, Terus Presiden Jadi Pahlawan
Jumat, 19 Februari 2016 | 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta ketegasan sikap Presiden Joko Widodo soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika Presiden tidak tegas, Fadli khawatir DPR dijadikan kambing hitam.

Nantinya, kata Fadli, bisa saja DPR dicap oleh masyarakat sebagai pihak yang ngotot merevisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini. Setelah itu, lanjut dia, pemerintah menolak dan diapresiasi oleh masyarakat.

"Kita tidak mau seolah-olah DPR yang ngotot, terus tiba-tiba Presiden keluar jadi pahlawan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Oleh karena itu, lanjut Fadli, pimpinan DPR berencana melakukan rapat konsultasi dengan Presiden untuk meminta penegasan pemerintah soal revisi UU KPK ini.

Rapat konsultasi akan dilakukan sebelum rapat paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, Selasa (23/2/2016).

Jika pemerintah menolak, maka DPR tidak perlu melanjutkan karena revisi suatu UU harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPR.

"Pemerintah harus jelas sikapnya. Kalau setuju bilang setuju, tidak bilang tidak. Supaya jangan berlarut-larut," ucap Fadli.

Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan selama ini mendorong agar UU KPK direvisi.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebut bahwa pelemahan KPK akan terjadi jika dalam revisi diselipkan pasal yang membatasi masa tugas KPK, menghapus kewenangan penuntutan, dan diaturnya mekanisme penyadapan dengan izin pengadilan.

Adapun pimpinan KPK terus melontarkan penolakan atas rencana revisi UU KPK, yang dianggap akan mengganggu pemerantasan korupsi.

Penolakan itu secara resmi sudah disampaikan kepada DPR. Pimpinan KPK tidak hadir dalam pembahasan, tetapi hanya menyampaikan sikap lewat surat.

KPK menyarankan DPR bersama dengan pemerintah lebih mendahulukan membahas beberapa UU lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Bahkan, pimpinan KPK akan menemui Presiden untuk meyampaikan penolakan atas revisi itu.

Setidaknya ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Hingga saat ini, baru tiga fraksi yang menolak pembahasan revisi dilanjutkan karena menganggap akan melemahkan KPK. Ketiga fraksi itu yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. (Baca: SBY Makin "Pede" Tolak Revisi UU KPK Setelah Dengar Pendapat "Netizen")

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU KPK.
http://nasional.kompas.com/read/2016...ampaign=khiprd