Jakarta -Di awal 2016, tepatnya hingga akhir Januari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.220,98 triliun. Angka ini naik Rp 122 triliun dibandingkan akhir Desember 2015, yaitu Rp 3.098,64 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2015 adalah US$ 232,63 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 224,62 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Januari 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.459,34 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.346,73 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 761,64 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 751,92 triliun.

Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (22/2/2016).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:


2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)