Rizal Ramli: SBY Tinggalkan "Bom Waktu" Quatro Deficit
Selasa, 27 Agustus 2013 , 15:07:00

JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, pada akhir pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan ‘bom waktu’ berupa quatro-deficits. Jika tidak segera diatasi, menurut Rizal, tidak mustahil 'bom waktu' itu akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis seperti pada 1998 silam.

"Bom waktu yang saya maksud itu adalah terjadinya quatro-deficits sekaligus. Yaitu, Defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$6 miliar, defisit Neraca Pembayaran -U$9,8 miliar, deficit Balance Of Payments -U$6,6 miliar pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp2.100 triliun. Ini berbahaya. Kita harus mencegah agar Indonesia tidak kembali terpuruk seperti tahun 1998,” kata Rizal Ramli, dalam rilisnya, Selasa (27/8).

Menurut Rizal, sebetulnya quarto deficit itu tidak terjadi dalam semalam. Tanda-tandanya sudah tampak sejak dua tahun silam. "Seharusnya, SBY dan para menteri ekonominya sudah bisa mengantisipasi sejak awal," tegas dia.

Dijelaskannya, selama tiga bulan terakhir cadangan devisa sudah berkurang –USD14,6 miliar. Kemerosotan lebih tajam jika dibandingkan posisi akhir tahun lalu, yaitu sebesar –USD20 miliar. Sampai 31 Juli 2013 cadangan devisa tinggal US$92,7 miliar. Padahal, sampai akhir Agustus 2011 cadangan devisa tercatat USD124,6 miliar.

“Pertanyaannya, kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena SBY dan para menterinya sibuk berpolitik? Yang pasti, akibat pemerintah telmi, rakyat menjadi korban. Setelah terpukul kenaikan harga ronde 1 akibat kenaikan harga BBM dan bulan puasa, rakyat kembali terpukul akibat kenaikan harga pangan ronde 2 (10-15 persen) akibat anjloknya nilai tukar Rupiah. Saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan sejak tiga bulan lalu ke Kepala Bulog, Menteri Perdagangan dan melalui media masa. Namun saran-saran itu diabaikan,” ungkap Rizal Ramli.

Terkait melemahnya rupiah, dia mengatakan upaya Bank Indonesia (BI) yang terus-menerus melakukan intervensi dengan menjual dolar hanya akan sia-sia. Langkah itu ibarat ‘menggarami laut’ yang justru berakibat makin tergerusnya devisa.

"Quatro-defisits itu ditambah pula dengan defisit kepercayaan dan kredibilitas terhadap kesungguhan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah. Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik," imbuhnya
http://www.jpnn.com/read/2013/08/27/...Quatro-Deficit


Pilpres 2014: Cari Tahu Utang Warisan Rezim SBY, Timnya Jokowi Ngobrol Dengan Mantan Gubernur BI
Minggu, 24 Agustus 2014 03:13 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Transisi menggelar pertemuan dengan Mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan sejumlah ahli ekonomi, di Rumah Aspirasi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto kepada wartawan usai pertemuan mengatakan Darmin salah satunya membicarakan persoalan pajak di Indonesia, dan hal itu juga yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi - JK.

"Masukan dari Darmin Nasution, bagaimana posisi utang pemerintah maupun juga swasta, juga hal-hal berkaitan dengan pemerintahan baru nanti, merespon harapan masyarakat dan pasar," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang pemerintahan yang mumpuni, sehingga kebijakan-kebijakannya bisa menjawab permasalahan nasional.

"Sehingga pemerintah mampu mempersiapkan kebijakan-kebijakan fiskalnya itu dengan hati-hati dan bisa menjawab permasalahan ekonomi nasional," terangnya.

Selain itu kata dia pertemuan tersebut juga membahas soal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sorotan, karena Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menyusun APBN 2015 tanpa melibatkan kubu Jokowi - JK.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Prabowo Subiano - Hatta Rajasa baru dikandaskan pada 21 Agustus lalu, walau pun Jokowi - JK sudah ditetapkan pemenangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun pemerintah menunggu keputusan MK7 Sedangkan SBY harus memaparkan APBN pada 15 Agustus lalu.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...an-gubernur-bi


PR Presiden Jokowi Dua Warisan Penyakit Birokrasi SBY ke Jokowi
"Reformasi birokrasi di era SBY tidak efektif, dan tidak dirasakan masyarakat"
Senin, 20/10/2014, 06:10 WIB

JAKARTA, KandidatCo-Revolusi mental menjadi jargon andalan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi reformasi birokrasi di Indonesia. Meski berat, namun Presiden ke-7 itu diyakini akan mampu membebaskan negara ini dari dua warisan birokrasi buruk semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha menilai, di akhir jabatannya, SBY banyak meninggalkan masalah besar terkait birokrasi yang sangat parah untuk pemerintahan baru.

"Birokrasi di pemerintahan SBY sakitnya parah. Jadi warisan dia bukannya bikin senang, malah menyedihkan karena reformasi birokrasi di era SBY tidak efektif, dan tidak dirasakan masyarakat," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (19/10).

Lebih jauh Miftah mengungkapkan, pemerintahan SBY selama ini menjalankan reformasi birokrasi dengan pendekatan kekuasaan. Dalam hal ini, sambungnya, penguasa atau atasan lah yang dapat memainkan peranan menindas yang lemah atau bawahan.

Dia menyebut, dua peninggalan buruk birokrasi pemerintahan SBY, antara lain, pertama suka korupsi. Dengan pendekatan kekuasaan itu, tambah dia, kinerja para atasan tak pernah dikontrol oleh bawahan maupun rakyat karena mereka selalu menganggap semua yang dilakukan benar.

"Kedua, pelayanan ke masyarakat tidak efektif. Pemerintahan SBY dalam menjalankan reformasi birokrasi masih arogan, lambat, berbelit-belit karena semuanya masih pakai manual, tradisional. Itu kan manajemen zaman Majapahit," kelakarnya.

Miftah mencontohkan, SK pengangkatan Eselon I dan Eselon II masih banyak menumpuk di lembaga terkait lantaran belum menggunakan informasi teknologi. "Akhirnya siapa Eselon I dan Eselon II yang dekat dengan atasan, bisa diterbitkan SK nya dengan cepat," tegas dia.

Pemerintahan baru tidak boleh tinggal diam. Jokowi harus memperbaiki sistem birokrasi yang sudah mengakar dan membudaya sejak lama ini. Salah satunya mengubah pendekatan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

"Jokowi sangat berat untuk bisa memperbaiki penyakit ini. Tapi harus dilakukan melalui pendekatan pemerintahan yang terbuka dengan wajah baru. Menggunakan IT dan pendekatan lebih demokratis sebagai wadah memperbaiki mental birokrat," pungkas Miftah.
[url]http://kandidaS E N S O Rnews/2014/10/318/PR-Presiden-Jokowi-Dua-Warisan-Penyakit-Birokrasi-SBY-ke-Jokowi[/url]


Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
Senin, 29 September 2014 17:15

Merdeka.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY.

"Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun," kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk 'Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa', di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun.

"Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit," ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN.

"Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian," tutupnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/len...2-triliun.html