Brunei terapkan hukum rajam, kelompok gay ketakutan
Muhaimin
Senin, 21 April 2014 − 14:04 WIB

Sindonews.com – Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam, resmi menerapkan hukum rajam bagi kelompok homoseksual, pezina dan pelaku "kejahatan" seksual lain, mulai besok (22/4/2014).

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang sedianya menggelar konferensi di hotel milik Sultan Brunei pun ketakutan dan memboikot hotel itu.

Semula kelompok LGBT akan menggelar konferensi di Hotel Beverly Hills, milik Sultan Hassanal Bolkiah pada akhir tahun ini. Namun dengan diterapkannya hukum rajam itu, kelompok tersebut memindah lokasi konferensi.

Pemboikotan hotel milik sultan kaya raya itu, disampaikan The Gill Action Fund, kelompok advokasi untuk LGBT. Penerapan hukum rajam yang mengacu pada Syariah Islam itu sejatinya sudah disampaikan Sultan Bolkiah setahun lalu, dan sempat disorot PBB.

”Mengingat kebijakan anti-gay yang mengerikan, yang disetujui oleh Pemerintah Brunei, Gill Action membuat keputusan untuk memindah lokasi konferensinya dari Beverly Hills Hotel ke hotel lain,” kata kata Direktur Eksekutif Gill Action, Kirk Fordham, seperti dilansir Mail Online, semalam (20/4/2014).

Dalam penerapan hukum Syariah Islam itu, Sultan Bolkiah mengatakan, eksekusi berlaku bagi siapa pun melakukan berbagai “kejahatan” seksual, termasuk sodomi, perzinahan dan pemerkosaan.

”Dengan karunia Tuhan, undang-undang ini berlaku. Tugas kita kepada Tuhan telah terpenuhi,” ucap Bolkiah pada konferensi hukum di Brunei setahun silam.

Namun, hukum itu hanya akan berlaku untuk umat Islam, yang jumlahnya penganutnya sekitar dua per tiga dari total penduduk di negara itu. Sedangkan umat agama lain, seperti Kristen dan Budha akan diatur oleh aturan adat.

PBB sudah mengkritik adopsi hukum Syariah Islam oleh Brunei. Mereka menganggap hukum rajam seperti itu tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional. ”Di bawah hukum internasional, merajam orang sampai mati merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan perlakuan hukum,” kata juru bicara Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville.
http://international.sindonews.com/r...tan-1398063837


Pengadilan Tertinggi Singapura Kukuhkan Undang-undang Anti-gay
Rabu, 29 Oktober 2014 | 18:21 WIB

Apabila Isu Gay Jadi Masalah Serius RUU Anti-gay Uganda Terus Ditentang UU Anti Gay, Venesia Putus dengan St Petersburg Vincent Wijeysingha, Politisi Gay Pertama Singapura MK Uganda Batalkan Undang-undang Anti-Homoseksual

SINGAPURA, KOMPAS.com — Pengadilan tertinggi Singapura, Rabu (29/10/2014), memutuskan undang-undang yang mengkriminalkan hubungan seksual antar-pria, sejalan dengan konstitusi negeri tersebut.

Keputusan itu sekaligus menggugurkan dua gugatan terpisah yang diajukan tiga orang yang menganggap undang-undang itu melanggar hak asasi manusia. Gugatan terhadap undang-undang anti-gay itu diajukan seorang pemijat, Tan Eng Hong, serta pasangan gay, Lim Meng Suang dan Kenneth Chee Mun-leon.

Ketiga orang ini menggugat undang-undang yang menjatuhkan hukuman penjara hingga dua tahun untuk pria yang terlibat dalam "perbuatan tidak senonoh" di ruang publik ataupun ruang pribadi.

Dalam gugatannya, mereka mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar persamaan hak serta kehidupan dan kebebasan personal di bawah undang-undang dasar Singapura. Klaim inilah yang ditolak pengadilan.

"Meski kami memahami perasaan personal para penggugat, tak ada yang bisa dilakukan oleh pengadilan ini untuk membantu mereka," demikian keputusan tertulis yang disampaikan hakim Andrew Phang, Belinda Ang, dan Woo Bih Li.

Pengadilan memutuskan undang-undang yang dikenal sebagai ayat 377A undang-undang pidana itu dinyatakan tidak melanggar konstitusi, khususnya bagian soal kesetaraan hak.

Tan Eng Hong ditangkap karena melakukan oral seks dengan pria lain di sebuah toilet umum pada 2010. Tan dan rekannya itu awalnya didakwa menggunakan undang-undang 377A, tetapi kemudian diubah dengan menggunakan aturan lain. Sementara itu, penggugat lainnya, Lim dan Chee, sudah menjalin hubungan selama 15 tahun.

Keputusan pengadilan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran bagi pelaksanaan HAM di Singapura. Demikian disampaikan M Ravi, seorang pengacara kasus HAM, yang mewakili Tan Eng Hong.

"Tampaknya, undang-undang yang absurd dan diskriminatif ini mengkriminalkan aspek dasar dari identitas pribadi seseorang, dalam hal ini pria homoseksual," ujar Ravi.

Ravi menambahkan, anehnya, undang-undang ini tidak berlaku untuk pasangan lesbian. "Perlakuan yang tak setara dalam undang-undang ini memang hanya didasari kebencian dan diskriminasi, bukan hal lain," tambah Ravi.
http://internasional.kompas.com/read...ndang.Anti-gay


Pengadilan Singapura Tolak Cabut Aturan Larangan Gay
10.04.2013

Para aktivis hak asasi manusia bereaksi marah pada Rabu (10/04/13) setelah Pengadilan Tinggi Singapura menolak sebuah petisi untuk mencabut produk hukum lama yang mengkriminalkan hubungan seks sejenis.

Dalam keputusannya, pengadilan mengatakan bahwa keputusan untuk mencabut produk hukum era kolonial itu ada di tangan parlemen. Aturan yang dikenal sebagai “Bab 377A”, selama ini dipertanyakan ke pengadilan oleh pasangan gay.

“Kasus terakhir ini tidak diragukan lagi adalah sebuah isu yang menantang dan penting, tapi tak seorang pun dalam pandangan saya, bisa membenarkan intervensi hukum yang berat untuk mendahului sebuah perubahan demokratis,” kata Hakim Quentin Loh dalam keputusannya.
“Dalam pikiran saya, mendefinisikan masalah moral membutuhkan waktu untuk berkembang dan yang terbaik adalah meninggalkan hal itu agar diselesaikan oleh para legislator,” tambah dia.

Warisan Kolonial

Produk hukum warisan pemerintah kolonial Inggris yang pernah berkuasa di Singapura itu, memungkinkan hukuman maksimum penjara hingga dua tahun bagi para pelaku homoseksual.

Aturan itu selama ini tidak ditegakkan secara aktif oleh pemerintah Singapura untuk menjerat pasangan yang melakukan hubungan homoseksual secara privat, dan itu menggerakkan para aktivis untuk mendorong reformasi di Negara makmur tersebut.
Dua orang yang merupakan pasangan homoseks meluncurkan petisi -- seorang desainer grafis bernama Gary Lim 44 tahun dan Kenneth Chee 37 tahun -- kini sedang mempertimbangkan apakah akan banding dan mengajukan kasus ini ke lembaga peradilan tertinggi.
Sebuah petisi kedua yang mempertanyakan secara konstitusional ketentuan itu, masih tertunda di pengadilan yang sama, namun para aktivis tidak optimis.

“Sekali lagi, Singapura yang modern kalah saat tiba pada urusan hak-hak mendasar. Tak ada tempat bagi aturan ini dalam negara yang berkembang secara modern seperti Singapura,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phil Robertson.
Ia menyebut hukum itu sebagai “sisa-sisa era kolonialisme Victoria”.
Sumber Diskriminasi

“Daripada tepekur pasif dalam soal peran pengadilan dalam mendefiniskan isu-isu moral, hakim seharusnya fokus pada isu utama tentang apakah Bab 377A bersifat diskriminatif atau tidak, ketimbang menendangnya balik ke parlemen,” tambah dia.
Jean Chong, salah satu pendiri kelompok aktivis lesbian Sayoni, mengatakan dia “sangat kecewa dan marah” atas keputusan pengadilan tersebut.

“Bab 377A tidak hanya mengkriminalkan gay laki-laki. Itu juga membenarkan berbagai prilaku kasar dan melembagakan diskrimnasi terhadap kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender-red). Itu (keputusan pengadilan-red) mengirimkan sinyal buruk kepada dunia bahwa Singapura adalah negara yang mundur dan terbelakang,” kata dia.

Semakin banyak orang Singapura yang berterus terang mendukung hak-hak kaum gay. Pada tahun 2012, penyelenggara mengatakan bahwa 15 ribu orang menghadiri sebuah acara tahunan yang disebut “Titik Merah Jambu“ yang mempromosikan kebebasan untuk mencinta tanpa memandang orientasi seksual -- jumlah ini meningkat enam kali lipat dibanding ketika acara ini pertama kali digelar tahun 2009.

Para pemimpin “Titik Merah Jambu“ mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa Pengadilan Tinggi “telah melewatkan sebuah kesempatan emas untuk mendorong inklusivitas dan merayakan keberagaman diantara orang Singapura“.
http://www.dw.com/id/pengadilan-sing...gay/a-16733360


Malaysia Perberat Hukuman Pelaku Homoseksual
Nov 12th, 2011

Dua negara bagian Malaysia sedang mempertimbangkan undang-undang yang lebih keras terhadap Muslim yang melakukan atau mendukung kegiatan yang terkait homoseksual karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

“Begitu banyak orang ingin mempromosikan hak asasi manusia, bahkan sampai ke titik mereka ingin mengijinkan kegiatan lesbian dan homoseksual,” Mohd Ali Rustam Ali, pimpinan menteri Malaka, kepada Reuters pada Jumat, 11 November.

“Dalam Islam, kita tidak bisa melakukan semua ini. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam,” katanya, menambahkan bahwa Muslim homoseksual juga akan diwajibkan untuk menghadiri konseling.

Ali, yang juga ketua Departemen Agama Islam Malaka, menambahkan bahwa negara akan meninjau ketentuan-ketentuan hukum Islam yang membuat gay dan lesbian muslim akan diadili di pengadilan dan dihukum dengan hukuman penjara atau denda untuk mencegah homoseksualitas.

Sikap yang sama juga ditegaskan oleh ulama di negara bagian Pahang, Abdul Rahman Osman.

Dikutip dalam surat kabar The Star, mengatakan negara juga akan mengubah hukum untuk memungkinkan tindakan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan homoseksual.

“Islam melarang orientasi seksual atau perilaku menyimpang,” Osman seperti dikutip The Star.

“Tindakan yang tepat harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Kami khawatir bahwa perilaku abnormal ini akan dianggap sebagai norma.”

Homoseksualitas dilarang dan dihukum berdasarkan hukum pidana di Malaysia dengan cambukan dan kurungan hingga 20 tahun penjara.

Amandemen hukum baru, direncanakan oleh otoritas agama Pahang dan Malaka, akan memberikan hukuman tambahan.

Jika perubahan yang diusulkan diberlakukan, seorang Muslim homoseksual bisa dihukum baik hukum federal dan agama negara bagian, yang berarti bahwa hukuman penjara bisa berjalan secara berurutan dan menghasilkan waktu yang lebih lama.

Hukuman yang diusulkan juga akan berlaku bagi mereka yang mendukung homoseksualitas bahkan jika mereka tidak mempraktekkannya.

Pekan lalu, polisi membatalkan festival tahunan hak-hak seksualitas di ibukota, Kuala Lumpur, mengatakan hal itu bisa membuat ketidaknyamanan dan gangguan publik yang luas.

Hubungan dan pernikahan sesama jenis benar-benar dilarang dalam Islam serta dalam semua agama lainnya.

Islam menganggap homoseksualitas tidak wajar dan merusak tatanan sosial.
http://www.muslimdaily.net/berita/in...moseksual.html