Warga dan pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara berkeras penolak penggusuran yang bakal dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mereka pun menggeruduk Gedung DPRD didampingi kuasa hukum mereka, Razman Arif Nasution. Menurut Razman, warga Kalijodo bertekad menempuh segala upaya dengan cara dan konsekuensi apapun.

"Kalau benar-benar terjadi penggusuran saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena sebagian besar mereka urat malunya sudah putus. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau PSK-PSK itu telanjang bulat turun ke jalan. Ini yang harus diperhatikan," ujar Razman saat menyampaikan aspirasi warga Kalijodo di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/2/2016).

Saat itu, Razman menyampaikan hal tersebut saat diterima beraudiensi bersama pimpinan DPRD DKI yang diwakili Mohamad Taufik dan Abraham Lunggana (Haji Lulung).

Banyak yang disampaikan Razman dan warga ada kesempatan itu. Salah satunya warga mendesak agar DPRD dapat mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengurungkan niatnya menggusur Kalijodo atau memberikan kompensasi adil berupa ganti rugi bagi warga.

"Saya juga meminta agar Pak Taufik dan Bang Haji (Lulung) juga mengunjungi warga Kalijodo. Biar bapak-bapak paham bagaimana kondisi disana. Disana gak ada preman, gak ada judi, yang ada warga mencari duit," ungkapnya.


[URL="http://nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20160219/262795/PSK-Kalijodo-Ancam-Demo-tanpa busana-di-Depan-Ahok"]Sumber[/URL]

Kuasa Hukum Warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, mengungkapkan 1.000 Pekerja Seks Komersial (PSK) Kalijodo akan melawan dengan cara yang berbeda, bila penertiban akan tetap dilakukan di kawasan itu.

"Kalau terjadi penggusuran, PSK urat malunya sudah tutup. Mereka bisa saja telanjang 1.000 orang," ujar Razman saat audiensi bersama dua pimpinan DPRD DKI, Mohamad Taufik dan Abraham 'Lulung' Lunggana di lantai 9 gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).

Razman mengatakan, warga Kalijodo, Jakarta Utara tidak ada satu pun warga yang ingin pindah ke rumah susun sesuai keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ada informasi 36 KK (Kepala Keluarga) ingin pindah ke rumah susun, itu tidak benar," tegasnya.

Selain itu, dia juga membantah kalau ada intimidasi dari Abdul Azis akrab disapa Daeng Azis kepada warga.

"Beliau bukan preman. Pak Daeng Azis menyerahkan sepenuhnya kepada warga Kalijodo," kata Razman.

Saat audiensi, berkisar sepuluh orang perwakilan warga Kalijodo bertemu Taufik dan Lulung.

Selain keduanya, turut hadir anggota DPRD DKI Belly Bilalusalam, Syarif, dan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Yuliadi.

"Sudah tepat datang ke sini, karena ini adalah rumah rakyat dan kami menerima pengaduan teman-teman semua. Kami senang hati menerima teman-teman," ujar Taufik

Ratusan warga Kalijodo sempat erdemonstrasi di luar gedung DPRD DKI. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI untuk membatalkan penertiban.


Sumber