- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
30% Pabrik di Batam Berencana Pindah ke Vietnam dan Malaysia
TS
neothinkpad
30% Pabrik di Batam Berencana Pindah ke Vietnam dan Malaysia
OH cuma ganti bosnya nanti dr china!
Buat yang suka demo2 nikmati saja tuh cuti khusus liburan kalian
Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain karena berbagai alasan. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain, Malaysia dan Vietnam.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto membenarkan hal ini.
"Yang jelas faktanya 30 persen dari total ratusan pabrik di Batam punya keinginan keluar. Kebanyakan adalah pabrik otomotif, elektronik, dan lainnya. Kemarin saja sudah banyak yang pindah," kata Nuryanto saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Lebih jauh, dia mengatakan, perusahaan atau pabrik tersebut berniat pindah karena berbagai alasan. Mulai dari tidak kompetitif, dualisme kewenangan, ketidakpastian berusaha sampai demo buruh yang marak terjadi di Batam.
"Mereka merasa tidak kompetitif lagi, karena ada negara lain yang lebih baik manajemennya, seperti di Malaysia dan Vietnam. Yang paling mempengaruhi memang demo buruh, orang mau dapatkan lebih baik dengan cara seperti itu," dia menjelaskan.
Dia menuturkan, perusahaan tersebut berniat pindah ke negara seperti Vietnam dan Malaysia karena dinilai lebih menjanjikan kemudahan dan kepastian berusaha.
Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa banyak pekerja yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika perusahaan di Batam tersebut jadi memindahkan usahanya.
"Belum tahu berapa karyawannya. Tapi dari berbagai diskusi, sebanyak 30 persen dari pabrik mau pindah. Itu niat mereka," tegasnya.
Investasi Masuk
Kabar baiknya. Seiring rencana kepindahan banyak perusahaan dari Batam, ternyata diikuti rencana investasi baru dari berbagai perusahaan asing.
Nuryanto menyebut, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) ini kebanyakan berasal dari China. "Ada yang mau keluar, tapi ada yang mau masuk juga. Sudah dalam antrean. Datang dari perusahaan asal Chinadan negara lain," dia mengungkapkan.
Namun demikian, dia mengaku rencana investasi tersebut terganjal masalah lahan di Batam. Saat ini, cukup sulit mencari tanah di Kota Batam. "Mereka mau lahan clean dan clear, tapi kenyataannya sudah banyak dikuasai orang lain," dia memaparkan.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperbaiki iklim investasi di Batam. Salah satunya mengakhiri dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
"Makanya kita perbaiki, kita benahi supaya mengurungkan niat 30 persen perusahaan itu hengkang," tandas Nuryanto.(Fik/Nrm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2440...m-dan-malaysia
BP Batam Bubar, Pemerintah Cari Solusi Nasib Para Pekerja
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah segera mengakhiri dualisme atau tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Keputusan finalnya, adalah membubarkan BP Batam dan membentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Dewan Nasional.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto memastikan, pemerintah akan memikirkan nasib pekerja maupun hal lain yang terkait BP Batam.
Dengan mengelola unit usaha mulai dari IT Center, pelabuhan laut, bandara, rumah sakit, balai agribisnis, kantor pengelolaan air sampai meteorologi, BP Batam mempunyai basis pegawai sekitar 2.500 orang.
"Ya nanti dipikirkan (status karyawan), termasuk menghitung asetnya. Tapi jangan terus bicara PHK, kalau bisa kita buka lapangan kerja," jelas dia di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Sebagai gantinya sebelum dialihkan ke Pemko Batam, tambah Nuryanto, pemerintah pusat akan membentuk Dewan KEK di Propinsi dan Dewan Nasional pada masa transisi mengingat kawasan Batam sangat luas dengan sekitar 12 kawasan industri.
"Ada Dewan Propinsi dan Nasional. Pembentukan Dewan Nasional tinggal menunggu Keppres, tapi ada juga yang pakai Peraturan Pemerintah (PP). Masa transisi bisa sebulan, dua bulan atau setahun tergantung perkembangan yang ada," tutur dia.
Dengan keputusan tersebut, dia berharap, tidak terjadi lagi dualisme kewenangan sehingga memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi para investor. Perizinan jadi lebih mudah, murah dan cepat.
"Pembenahan ini kan untuk yang lebih baik, bermanfaat bagi negara, daerah dan masyarakat. Kita ingin memperbaiki manajemen di Batam, jadi pembenahan ini tidak perlu diresahkan, tapi harusnya membahagiakan," terang dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo maupun Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani masih belum membeberkan perihal hasil keputusan Rapat Koordinasi terkait BP Batam yang digelar di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, pada Jumat ini.
Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah pusat akan merampungkan pembahasan keputusan soal BP Batam pada rapat koordinasi Jumat ini.
Dia mengatakan, keputusan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Batam sebagai KEK adalah membubarkan otorita atau BP Batam.
Kemudian digantikan sementara waktu oleh Dewan KEK di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara sampai Pemerintah Kota (Pemko) Batam diisi seorang Walikota baru.
"Tetap otorita Batam bubar, dengan keluarnya PP, otomatis BP Batam bubar. Lalu Dewan KEK untuk sementara sampai Walikota dilantik Maret nanti. Baru kemudian langsung diambilalih (kewenangan) oleh Pemkot Batam. Jadi nunggu PP dulu," dia menjelaskan.
Dewan KEK, lanjut Tjahjo, terdiri dari Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Kepri dan Ketua DPRD setempat. "Untuk sementara transisi dulu. Kita berharap semakin cepat semakin baik," paparnya. (Fik/Nrm)
UMK Batam Tahun 2016 Diketuk Rp. 2.879.819
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rapat penetapan upah minimun kota (UMK) telah diselesaikan dengan lancar dan aman oleh ke semua anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK) berbagai unsur.
Baik unsur Serikat pekerja, Pengusaha (Apindo) dan Pemerintah Pemko Batam.
Namun, dalam penetapan tersebut juga menyertakan beberapa pihak dan instansi terkait seperti PLN dan BP Batam.
Hal itu menjadi upaya wacana pemaparan tentang kondisi yang ada di Batam terkait dengan sejumlah kebutuhan tersebut.
"Kita dah selesaikan rapat puncak penetapan UMK. Bersyukur dan senang semua berjalan lancar. Ini sejarah baru untuk kota Batam. Dari awal hingga akhir pembahasan aman sesuai harapan kita semua," ujar Zarefriadi, Kepala Disnaker kota Batam yang juga sebagai ketua DPK, Selasa (27/10/2015) kemarin.
Nilai akhir diketuk diangka Rp 2.879.819 atau sama dengan survei nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan terakhir, yakni Oktober.
Angka ini naik dari tahun 2015 yang hanya Rp 2.685.302. Nilai tersebut terperinci dari kelas terendah atau golongan III yang menyetandarkan pekerja Pariwisata seperti Hotel, pekerja Mall dan lainya.
"Kita sudah ketuk untuk semua golongan I,II dan II. Semua telah menyepakati. Pengusaha dan Pekerja telah menyepakatinya," ujar Zaref begitu akrab disapa.
Golongan pertama, yakni UMK untuk pekerja seperti Galangan Kapal Industri, logam Berat serta sejenisnya disepakati dengan nilai Rp. 3.532.522.
Golongan kedua seperti pekerja di perusahaan Logam Elektro dan Mesin (LEM) serta sejenisnya menyepakati dengan nilai Rp. 3.345.127.
"Untuk upah pekerja usaha menengah Kecil, atau mikro (UMKM) kita sepakati dengan nilai golongan tiga atau sama dengan pariwisata. Atau upah jaring pengaman Dasa 2016," terang Zaref lagi.
Penerapan UMK ini akan dimulai per satu Januari 2016. Pihaknya tentunya masih terus berkoordinasi dengan pengusaha maupun pekerja dalam penerapan di lapangan.
Dengan harapan, tidak ada perusahaan yang masih 'curi-curi' atau tidak menetapkan UMK pada waktu dan nilai yang telah ditetapkan.
Pada rapat keempat pembahasan UMK ini, semua berlangsung cukup nyaman. Tidak ada bersi tegang seperti tahun sebelumnya. Bahkan, untuk turun ke jalan, tahun ini hampir sangat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun sebelumnya hingga ditentukan oleh kepala daerah. Sekarang cukup di kantor disnaker semua sudah menerima keputusannya. Alhamdullilaah," pungkasnya.(*)
Buat yang suka demo2 nikmati saja tuh cuti khusus liburan kalian
Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain karena berbagai alasan. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain, Malaysia dan Vietnam.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto membenarkan hal ini.
"Yang jelas faktanya 30 persen dari total ratusan pabrik di Batam punya keinginan keluar. Kebanyakan adalah pabrik otomotif, elektronik, dan lainnya. Kemarin saja sudah banyak yang pindah," kata Nuryanto saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Lebih jauh, dia mengatakan, perusahaan atau pabrik tersebut berniat pindah karena berbagai alasan. Mulai dari tidak kompetitif, dualisme kewenangan, ketidakpastian berusaha sampai demo buruh yang marak terjadi di Batam.
"Mereka merasa tidak kompetitif lagi, karena ada negara lain yang lebih baik manajemennya, seperti di Malaysia dan Vietnam. Yang paling mempengaruhi memang demo buruh, orang mau dapatkan lebih baik dengan cara seperti itu," dia menjelaskan.
Dia menuturkan, perusahaan tersebut berniat pindah ke negara seperti Vietnam dan Malaysia karena dinilai lebih menjanjikan kemudahan dan kepastian berusaha.
Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa banyak pekerja yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika perusahaan di Batam tersebut jadi memindahkan usahanya.
"Belum tahu berapa karyawannya. Tapi dari berbagai diskusi, sebanyak 30 persen dari pabrik mau pindah. Itu niat mereka," tegasnya.
Investasi Masuk
Kabar baiknya. Seiring rencana kepindahan banyak perusahaan dari Batam, ternyata diikuti rencana investasi baru dari berbagai perusahaan asing.
Nuryanto menyebut, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) ini kebanyakan berasal dari China. "Ada yang mau keluar, tapi ada yang mau masuk juga. Sudah dalam antrean. Datang dari perusahaan asal Chinadan negara lain," dia mengungkapkan.
Namun demikian, dia mengaku rencana investasi tersebut terganjal masalah lahan di Batam. Saat ini, cukup sulit mencari tanah di Kota Batam. "Mereka mau lahan clean dan clear, tapi kenyataannya sudah banyak dikuasai orang lain," dia memaparkan.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperbaiki iklim investasi di Batam. Salah satunya mengakhiri dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
"Makanya kita perbaiki, kita benahi supaya mengurungkan niat 30 persen perusahaan itu hengkang," tandas Nuryanto.(Fik/Nrm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2440...m-dan-malaysia
BP Batam Bubar, Pemerintah Cari Solusi Nasib Para Pekerja
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah segera mengakhiri dualisme atau tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Keputusan finalnya, adalah membubarkan BP Batam dan membentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Dewan Nasional.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto memastikan, pemerintah akan memikirkan nasib pekerja maupun hal lain yang terkait BP Batam.
Dengan mengelola unit usaha mulai dari IT Center, pelabuhan laut, bandara, rumah sakit, balai agribisnis, kantor pengelolaan air sampai meteorologi, BP Batam mempunyai basis pegawai sekitar 2.500 orang.
"Ya nanti dipikirkan (status karyawan), termasuk menghitung asetnya. Tapi jangan terus bicara PHK, kalau bisa kita buka lapangan kerja," jelas dia di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Sebagai gantinya sebelum dialihkan ke Pemko Batam, tambah Nuryanto, pemerintah pusat akan membentuk Dewan KEK di Propinsi dan Dewan Nasional pada masa transisi mengingat kawasan Batam sangat luas dengan sekitar 12 kawasan industri.
"Ada Dewan Propinsi dan Nasional. Pembentukan Dewan Nasional tinggal menunggu Keppres, tapi ada juga yang pakai Peraturan Pemerintah (PP). Masa transisi bisa sebulan, dua bulan atau setahun tergantung perkembangan yang ada," tutur dia.
Dengan keputusan tersebut, dia berharap, tidak terjadi lagi dualisme kewenangan sehingga memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi para investor. Perizinan jadi lebih mudah, murah dan cepat.
"Pembenahan ini kan untuk yang lebih baik, bermanfaat bagi negara, daerah dan masyarakat. Kita ingin memperbaiki manajemen di Batam, jadi pembenahan ini tidak perlu diresahkan, tapi harusnya membahagiakan," terang dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo maupun Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani masih belum membeberkan perihal hasil keputusan Rapat Koordinasi terkait BP Batam yang digelar di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, pada Jumat ini.
Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah pusat akan merampungkan pembahasan keputusan soal BP Batam pada rapat koordinasi Jumat ini.
Dia mengatakan, keputusan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Batam sebagai KEK adalah membubarkan otorita atau BP Batam.
Kemudian digantikan sementara waktu oleh Dewan KEK di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara sampai Pemerintah Kota (Pemko) Batam diisi seorang Walikota baru.
"Tetap otorita Batam bubar, dengan keluarnya PP, otomatis BP Batam bubar. Lalu Dewan KEK untuk sementara sampai Walikota dilantik Maret nanti. Baru kemudian langsung diambilalih (kewenangan) oleh Pemkot Batam. Jadi nunggu PP dulu," dia menjelaskan.
Dewan KEK, lanjut Tjahjo, terdiri dari Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Kepri dan Ketua DPRD setempat. "Untuk sementara transisi dulu. Kita berharap semakin cepat semakin baik," paparnya. (Fik/Nrm)
UMK Batam Tahun 2016 Diketuk Rp. 2.879.819
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rapat penetapan upah minimun kota (UMK) telah diselesaikan dengan lancar dan aman oleh ke semua anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK) berbagai unsur.
Baik unsur Serikat pekerja, Pengusaha (Apindo) dan Pemerintah Pemko Batam.
Namun, dalam penetapan tersebut juga menyertakan beberapa pihak dan instansi terkait seperti PLN dan BP Batam.
Hal itu menjadi upaya wacana pemaparan tentang kondisi yang ada di Batam terkait dengan sejumlah kebutuhan tersebut.
"Kita dah selesaikan rapat puncak penetapan UMK. Bersyukur dan senang semua berjalan lancar. Ini sejarah baru untuk kota Batam. Dari awal hingga akhir pembahasan aman sesuai harapan kita semua," ujar Zarefriadi, Kepala Disnaker kota Batam yang juga sebagai ketua DPK, Selasa (27/10/2015) kemarin.
Nilai akhir diketuk diangka Rp 2.879.819 atau sama dengan survei nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan terakhir, yakni Oktober.
Angka ini naik dari tahun 2015 yang hanya Rp 2.685.302. Nilai tersebut terperinci dari kelas terendah atau golongan III yang menyetandarkan pekerja Pariwisata seperti Hotel, pekerja Mall dan lainya.
"Kita sudah ketuk untuk semua golongan I,II dan II. Semua telah menyepakati. Pengusaha dan Pekerja telah menyepakatinya," ujar Zaref begitu akrab disapa.
Golongan pertama, yakni UMK untuk pekerja seperti Galangan Kapal Industri, logam Berat serta sejenisnya disepakati dengan nilai Rp. 3.532.522.
Golongan kedua seperti pekerja di perusahaan Logam Elektro dan Mesin (LEM) serta sejenisnya menyepakati dengan nilai Rp. 3.345.127.
"Untuk upah pekerja usaha menengah Kecil, atau mikro (UMKM) kita sepakati dengan nilai golongan tiga atau sama dengan pariwisata. Atau upah jaring pengaman Dasa 2016," terang Zaref lagi.
Penerapan UMK ini akan dimulai per satu Januari 2016. Pihaknya tentunya masih terus berkoordinasi dengan pengusaha maupun pekerja dalam penerapan di lapangan.
Dengan harapan, tidak ada perusahaan yang masih 'curi-curi' atau tidak menetapkan UMK pada waktu dan nilai yang telah ditetapkan.
Pada rapat keempat pembahasan UMK ini, semua berlangsung cukup nyaman. Tidak ada bersi tegang seperti tahun sebelumnya. Bahkan, untuk turun ke jalan, tahun ini hampir sangat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun sebelumnya hingga ditentukan oleh kepala daerah. Sekarang cukup di kantor disnaker semua sudah menerima keputusannya. Alhamdullilaah," pungkasnya.(*)
0
5.7K
58
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan