2016, Pemerintah Buka Lowongan 237.000 CPNS
16/2/2016 - 20 hours ago



JAKARTA, WOL – Pemerintah pada tahun 2016 akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setidaknya akan ada sekitar 237.000 calon yang akan diterima.

Jumlah tersebut akan dibagi dua formasi yaitu formasi penerimaan CPNS di pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai 71.436 lowongan.

Formasi kedua penerimaan CPNS daerah yang jumlahnya mencapai 166.684 lowongan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, sebagian besar lowongan CPNS dibuka untuk tenaga kesehatan, pendidikan.

Untuk calon pegawai negeri sipil di tingkat pusat saja misalnya, alokasi untuk kedua posisi tersebut mencapai 20% dan 25% dari total lowongan.

Sementara itu di daerah, posisi yang dibuka untuk tenaga kesehatan dan pendidikan mencapai masing-masingnya mencapai 30% dan 30%.

“Tapi ini jangan dipegang (jadi patokan) dulu angkanya, ini baru didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja saat ini,” katanya, Selasa (16/2).

Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, lowongan CPNS 2016 untuk memenuhi tuntutan para bidan tidak tetap dan dokter honorer.“Akan kami penuhi, teknisnya bagaimana nanti diatur,” katanya
http://waspada.co.id/warta/2016-peme...-237-000-cpns/


RESMI! Rekrutmen CPNS 2016 Kuota 71.436 Orang
Selasa, 16 Februari 2016 , 14:47:00

JAKARTA--Meski jadwal rekrutmen CPNS 2016 belum dipastikan kapan, namun pemerintah sudah menyiapkan kuota PNS sebanyak 71.436 orang.

Kuota tersebut hanya untuk PNS di pusat, lantaran masih dalam kerangka moratorium PNS.

"Kuota PNS pusat yang kami alokasikan adalah 71.436 orang. Itupun tidak seluruhnya harus dihabiskan kuotanya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi usai rakor aparatur sipil negara di Kantor KemenPAN-RB, Selasa (16/2).

Dia menyebutkan, kuota 71.436 yang sudah ada anggarannya ini terutama ditujukan untuk program nawa cita yaitu bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan.

Dalam desain perencanaan pemerintah, 25 persen‎ untuk tenaga pendidikan, kesehatan 20 persen, penegak hukum 15 persen, teknis pendukung nawacita 30 persen, dan ikatan dinas 10 persen.

"Meski jadwal belum keluar, namun setiap instansi sudah bisa melakukan analisa berapa kebutuhan pegawainya," saran Menteri Yuddy
http://www.jpnn.com/read/2016/02/16/...-71.436-Orang-


MenPAN-RB Gagas Pangkas Sejuta PNS
Kamis, 07/01/2016 07:24 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan niatnya untuk memangkas sejuta pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai.

Yuddy menuturkan, dalam dua pekan ini pihaknya akan mengkaji secara komprehensif rencana tersebut, sebelum akhirnya melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo. Ia memperkirakan pengkajian rencana rasionalisasi jumlah PNS dan anggaran ini akan memakan waktu kira-kira dua pekan.

"Kami akan turunkan rasio kepegawaian yang sekarang ini jumlah rasio terhadap jumlah penduduk kan 1,77 persen, ya. Untuk efisiensi, kami, KemenPAN-RB melakukan kajian bahwa idealnya di angka 1,5 persen rasio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Politisi Partai Hanura itu memaparkan, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Menurutnya, jika total penduduk Indonesia saat ini kira-kira 250 juta orang, maka idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari total tersebut, yakni sekitar 3,75 juta orang. Hal ini berarti perlu ada pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.

"Kira-kira sejuta orang," katanya ketika ditanya berapa jumlah PNS yang akan menjadi sasaran pemangkasan itu.

Alasan utama dari pemangkasan jumlah PNS ini, tutur Yuddy, adalah belanja pegawai yang menyentuh hampir 40 persen dari total anggaran. Selain itu, ia berpendapat bahwa belanja modal dan barang yang terkait dengan belanja pegawai juga semakin tinggi. Padahal penerimaan pajak tidak sampai 100 persen dari targetnya, sehingga pemerintah perlu melakukan penghematan.

"Nah salah satu yang bisa dihemat adalah pengeluaran belanja pegawai. Oleh karenanya, kan ada moratorium. Tetapi kan moratorium ini sampai kapan? Karena itu, harus ada langkah-langkah progresif dalam melakukan penataan kepegawaian," ujarnya.

Langkah-langkah progresif itu, imbuhnya, salah satunya dengan menurunkan beban belanja pegawai melalui tingkat rasio yang paling memungkinkan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas birokrasi pemerintahan.

Menurut Yuddy, dengan memangkas sejuta PNS, maka anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat bisa menyentuh angka Rp36 triliun per tahunnya.

"(Anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat) besar. Kira-kira saja kalau sebulan rata-rata gajinya Rp3 juta plus tunjangan, kali sejuta, kali 12 (bulan)," katanya.

Yuddy pun memastikan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah masing-masing.

Siap hadapi reaksi negatif publik

Yuddy mengaku siap menghadapi reaksi negatif publik jika nantinya pemangkasan ini benar-benar terjadi. Ia beranggapan, reaksi publik pasti ada. Namun, menurutnya, sebagai pejabat publik harus berani menghadapi reaksi tersebut, apalagi kebijakan ini diambil demi masa depan yang lebih baik.

"Kami tidak ingin pemerintah terus-meneurs menambah biaya pegawainya, menjadi beban, dan birokrasi yang begitu besar, namun tanpa pengembangan, tanpa peningkatan kesejahteraan. Akan sulit menjadi birokrasi yang profesional," ujarnya.

Ia berharap ke depan birokrasi Indonesia bisa menjadi ramping, efektif, efisien, profesional, dan berkembang. Hal itu, menurutnya, bisa dicapai dengan rasionalisasi yang diputuskan melalui pengkajian dan penghitungan yang mendalam, termasuk dari segi biaya dan bentuk kebijakannya.

"Anda kan sering mengkritik, datang ke kantor-kantor pemerintah, pegawainya sepi. Sementara di sisi lain banyak yang minta pegawainya ditambah. Nah ini semua kami akan lakukan analisis beban kerja dan jabatan,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan minta seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk menyampaikan audit organisasi dan audit kepegawaian.

Yuddy mengatakan, kementeriannya memiliki pandangan untuk menata kepegawaian sebaik mungkin sehingga sektor ini tidak membebani keuangan negara di masa yang akan datang. Ia mengaku sadar bahwa pemerintahan akan berganti setiap lima tahun, namun pemerintah saat ini ingin memberikan warisan yang meringankan pemerintah-pemerintah selanjutnya.

"Kebetulan saya pembantu Presiden di bidang pendayagunaan aparatur, saya ingin menata aparatur dengan sebaik-baiknya, yang bersih, kredibel, memiliki akuntabilitas, bebas korupsi, pintar, dan tidak terlalu banyak biayanya," ujarnya.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...as-sejuta-pns/


2016, Kebijakan Pensiun Dini PNS Mulai Diterapkan
Minggu, 19 April 2015 , 17:19:00

JAKARTA--Siap-siap saja pegawai negeri sipil (PNS) yang berkompetensi rendah. Pemerintah akan memberlakukan pensiun dini tahap pertama bagi PNS yang dinilai berkinerja buruk.

"Sesuai road map moratorium CPNS yang telah kami susun, salah satunya memberlakukan pensiun dini bagi PNS berkompetensi rendah. Untuk tahap pertama dilakukan mulai 2016," ungkap Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Minggu (19/4).

Dia menambahkan, pensiun dini dilakukan secara bertahap hingga 2019, sesuai kebijakan moratorium ASN yang berlangsung lima tahun (2015-2019).

Jumlah ASN yang pensiun sejak 2014-2018 sebanyak 518.557 orang. Hanya saja jumlah pensiun itu tidak serta-merta diisi semua formasinya.

"Akan kami hitung dari 518.557 itu ada berapa pensiunan guru, medis, paramedis, dan fungsional umum," ucapnya.

Dijelaskan, jika yang pensiun itu paling banyak tenaga kesehatan dan pendidik, maka rekrutmen CPNS baru banyak. Sebaliknya bila paling banyak fungsional umum, formasi yang disiapkan pemerintah sedikit.

"Selama moratorium CPNS, kami tidak akan merekrut pegawai yang tidak dibutuhkan seperti tenaga fungsional umum. Malahan, ada kebijakan PNS yang kemampuannya terbatas dan tidak bisa dikembangkan akan dipensiunkan dini," tuturnya. (esy/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/04/19/...lai-Diterapkan


Pemecatan PNS paling cepat mulai Maret 2017
Selasa, 16 Februari 2016 / 20:47 WIB

Jakarta. Pemerintah serius melaksanakan niat merasionalisasi atau memecat pegawai negeri sipil (PNS). KIni pemerintah tengah menyusun payung hukum dan skema pemecatan PNS.

Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan, skema rasionalisasi PNS akan dilakukan dengan beberapa langkah. Salah satunya, audit organisasi dan sumber daya manusia.

Dalam audit ini, pemerintah akan melihat kinerja PNS berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan tingkat disiplinnya.

Setelah itu, akan dibuat pengelompokan PNS, untuk kemudian kelompok terjelek akan dirasionalisasi.

Pemerintah juga akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan posisi PNS mana yang layak dirasionalisasi.

Kementerian PAN-RB juga tengah mempersiapkan skema-skema kompensasi untuk PNS yang dirasionalisasi.

Salah satu skema yang disiapkan adalah pembayaran pensiun dini.

“Misal PNS yang sudah usia 50 tahun, masa kerja 10 tahun itu kami tawarkan, sisa kerja kan tujuh tahun, ini diberi gaji pokok selama tujuh tahun terus silahkan di rumah saja. Kalau skema itu jadi dan payung hukumnya selesai mulai Maret 2017 bisa rasionalisasi” katanya.

Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan jumlah PNS yang saat ini mencapai hampir 4,5 juta orang terlalu besar dan tidak ideal.

Dengan jumlah itu, rasio PNS terhadap masyarakat mencapai 1,77%.

Menurutnya, rasio ideal jumlah PNS harusnya hanya mencapai 1,5% dari total penduduk Indonesia.

Yuddy mengatakan, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini terlalu besar telah menyedot anggaran negara.

Anggaran tersebut, khususnya digunakan untuk pembayaran gaji PNS.

"Sangat menyedot, dan akibatnya ruang gerak anggaran untuk pembangunan menjadi sempit," kata Yuddy.
http://nasional.kontan.co.id/news/pe...lai-maret-2017

-----------------------

Zaman Jokowi, memang terkenal zaman nggak enak buat PNS ... yang ke'enakan itu cuman Panastak yang dekat Istana doank!