Darmin: Ekonomi Melambat Karena Pemerintah Sebelumnya Telat Bangun Industri
Muhammad Idris - detikfinance
Selasa, 16/02/2016 11:20 WIB


Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan terlambatnya pemerintahan sebelumnya memperkuat industri, khususnya hilirisasi tambang jadi salah satu penyebab ekonomi melambat saat harga komoditas anjlok.

"Pemerintah SBY agak terlambat meng-enforce dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," katanyasaat membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/2/2016).

Selama belasan tahun, kata Darmin, Indonesia terlalu mengandalkan ekspor komoditas yang harga dan permintaannya sangat bergantung pada ekonomi China.

"Kita kembangkan banyak pertambangan maupun perkebunan. Itu bersamaan dengan negara raksasa seperti China. Kita nikmati dengan cepat hasil dari sumber daya alam, kita lupa kembangkan sektor industri yang sebenarnya merupakan tulang punggung," ujar Darmin.

Darmin mengungkapkan, siklus harga komoditas hampir tak pernah berumur panjang. Di sisi lain, saat Indonesia menikmati tingginya harga komoditas, sektor industri malah jadi anak tiri.

"Sayangnya, super siklus enggak lama umurnya. Sejak tahun 2011, kemudian harga-harga komoditi sumber daya alam (SDA) merosot sampai hari ini, dan masih akan terus berlanjut karena ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda yang mumpuni. Dalam situasi seperti itu, kita harus bisa jangan sampai terseret oleh arus yang merosot itu dan tidak ada jalan lain, sektor industri harus bangkit kembali," jelasnya.

Darmin melanjutkan, dengan kondisi yang serba terlambat tersebut, mengingat pembangunan industri membutuhkan jangka waktu yang lama, jalan keluar paling cepat saat ini ada pada peningkatan devisa lewat pariwisata dan perikanan.

"Kita masih bisa dorong pariwisata dan perikanan. Dari deregulasi yang dihasilkan beberapa bulan terakhir, bahkan paket 10 ada DNI (Daftar Negatif Investasi) ada kebijakan yang coba dirancang agar pariwisata dan perikanan bertumbuh," tutupnya.
(ang/ang)