Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengaku heran dengan cara kerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Effendi memberi contoh beberapa kasus besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernilai di atas Rp 1 miliar, mandek tanpa ada kejelasan lanjut atau tidak diproses.

"Asrama PDT yang berdekatan dengan proyek Hambalang, itu prosesnya tanpa tender dan temuan BPK ada potensi kerugian negara Rp 1 miliar. Ini sudah diserahkan ke ‎KPK sejak 2012, namun hingga saat ini tidak jelas perkaranya," ungkap Effendi saat jadi pembicara di sarasehan Refleksi 69 Tahun BPK RI, Selasa (19/1).

Demikian juga kasus Sumber Waras yang dari temuan BPK ada penyimpangan Rp 191 miliar. Lagi-lagi kasus ini masih tersimpan di KPK dan menunggu list untuk diproses.

"Saya heran, kasus yang nilai kerugiannya lebih besar malah mandek. Yang nilai Rp 200 juta malah diuber-uber. Ada apa ini, apakah aparat penegak hukum membuat list dan menunggu moment baru dibombardir," serunya.

Cara kerja aparat penegak hukum yang tidak jelas inilah sering menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah kerja penegak hukum ini mengikuti aturan atau disesuaikan dengan kondisi.

"Jangan salah kalau ada sebagian masyarakat kinerja aparat hukum kita ada nuansa politiknya. Sebab, kasus yang sudah lama tidak diutak-atik. Kasus baru yang ada kaitannya dengan politisi, itu duluan yang‎ digarap," bebernya. (esy/jpnn)


http://www.jpnn.com/read/2016/01/20/...a-Diuber-uber-


Nanti ahok mau nyagub kena isu negatif, mau nyapres kena isu negatif. Nah mendingan Sumber Waras dituntasin sekarang toh ? #AyoKPKGarapAhok