PEKANBARU – Korban dari bencana kabut asap di Riau terus berjatuhan. Kali ini seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muhammad Iqbal Hali meninggal dunia karena kebanyakan menghirup polusi udara.

Muhammad Iqbal Hali yang merupakan PNS dilingkungan Kemenag Riau tidak sempat dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dengan meninggalnya M Iqbal menambah daftar panjang korban tewas akibat bencana kebakaran hutan dan lahan. Hari ini, jenazah PNS itu diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cipta Karya Pekanbaru menuju Tempat Pemakanam Umum di Panam.

"Anak saya ini mengidap penyakit asma. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Kata dokter yang menanganinya, memang karena terkena asap yang menyebabkan asma kambuh dan semakin parah," ujar Hasan Amal ayah dari Muhammad Iqbal Hali di rumah duka, Selasa (6/10/2015).

Dia mengisahkan pada Senin 5 Oktober 2015, anaknya berangkat kerja dengan sepeda motor. Karena asap sangat tebal, dia mengingatkan anaknya untuk memakai masker. Namun ternyata Muhammad Iqbal Hali tidak menggenakan masker ketika mengunakan motor.

Kemudian pada siang harinya, Hasan mendapat kabar jika kesehatan anaknya dalam kondisi memburuk. Kemudian teman-teman sekerja anaknya membawa pulang Muhammad Iqbal Hali ke rumah.

"Sampai di rumah, saya lihat wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Kemudian saya membawanya ke rumah sakit. Namun sampai di rumah sakit nyawanya sudah tidak tertolong," ucapnya lirih.

Kasus kematian akibat kabut asap bukan kali ini saja, pada 10 September 2015 lalu seorang anak SD Muhanum Anggriawati (12), putri dari Mukhlis juga meninggal akibat kabut asap karena sulit bernafas.

Kemudian pada 18 September 2015 seorang mahasiswa Pekanbaru tewas saat berkendara dekat lokasi kebakaran dan menabrak mobil pemadaman. Petugas menyebut Sardi Ramadoni (19) tidak bisa melihat jalan dan menabrak mobil karen asap pekat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dua kali menolak bantuan pemerintah Singapura untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan serta dampaknya di beberapa provinsi. Indonesia punya alasan tersendiri sehingga menolak bantuan dari Negeri Singa tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan jika pemerintah kembali menolak bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan serta dampaknya berupa kabut asap. Pramono mengatakan pemerintah menolak karena belum sepakat dengan bantuan yang ditawarkan pemerintah Singapura. "Sementara ini belum ada kata sepakat," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2015.

Saat kebakaran lahan dan hutan meluas di lima provinsi di Sumatera dan Kalimantan awal bulan ini, pemerintah Singapura menawarkan bantuan lewat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ketika diwawancarai Tempo, dua pekan lalu, Siti Nurbaya mengatakan pemerintah menerima tawaran dari militer Singapura yang bersedia mengirimkan pesawat C-130 dan pesawat Chinooks dengan maksud membuat hujan buatan. Tapi, kata Siti Nurbaya, pemerintah menolaknya bantuan tersebut dengan alasan masih sanggup menanganinya.

Untuk kedua kalinya, pemerintah Singapura kembali menawarkan bantuan kepada Indonesia, beberapa hari lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Vivian Balakrishnan menelepon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar untuk menawarkan keinginan negaranya membantu Indonesia. Namun tawaran itu kembali ditolak.




Menurut Pramono, saat ini pemerintah sedang berupaya menangani sendiri bencana kebakaran lahan dan hutan ini dengan mengandalkan kekuatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Presiden Joko Widodo, kata Pramono, menyerahkan sepenuhnya kepada semua institusi yang ada untuk menangani kebakaran lahan dan hutan tersebut. Selain itu, katanya, Presiden juga meminta pelaku yang membakar lahan dan hutan agar ditindak dengan tegas. "Siapa pun, baik perorangan maupun perusahaan yang melanggar akan diblacklist dan dicabut izinnya," kata Pramono.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan sudah ada tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan. Ketujuh perusahaan itu sudah ditindak.

Selain itu, Pramono mengatakan pemerintah sedang memikirkan pula langkah jangka panjang agar masalah kebakaran lahan gambut dapat teratasi. Pemerintah juga memikirkan cara memberi pemahaman kepada masyarakat agar menghentikan tradisi membuka lahan dengan cara membakar. "Harus ada pendidikan kepada masyarakat. Harus diubah," ujarnya.

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, industri sawit nasional harus dilindungi oleh pemerintah, karena industri tersebut menjadi salah satu kunci kemandirian ekonomi.

"Industri sawit nasional harus berkembang dan harus menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi tugas pemerintah," katanya dalam sambutan pada pengukuhan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Selasa.

Menurut Luhut, kelapa sawit harus menjadi komoditas unggulan strategis mengingat andil yang besar bagi perekonomian nasional.

Oleh karena itu ia mengaku sejak menjabat Menteri Perdagangan di era Pemerintahan Gus Dur terus mendorong perkembangan kelapa sawit dan industri sawit nasional.

"Kalau ada kementerian yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, kita buldoser saja," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Umum GAPKI yang baru, Joko Supriyono yang juga Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk mengemukakan, salah satu program kerja GAPKI periode 2015-2018 adalah memperkuat kerjasama dengan pemerintah, apalagi Presiden Jokowi mematok target peningkatan ekspor 300 persen hingga tahun 2019.

Menurut Joko, produksi minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada akhir 2014 mencapai 31,5 juta ton dan tetap mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah tenaga kerja, petani, serta pihak lain dalam mata rantai industri kelapa sawit mencapai lebih dari lima juta orang, sedangkan sumbangan devisa ekspor produk minyak sawit mentah dan turunannya pada periode yang sama mencapai sekitar 21 miliar dolar AS.