margind.com-Jakarta. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, telah merilis dan memblokir daftar 106 broker (pialang) ilegal asing dan 24 broker ilegal lokal per 31 Oktoberi 2013. Broker ilegal itu melakukan kegiatan yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Kebijakan Bappebti tersebut, rupanya banyak menuai kontroversi di dunia maya, baik di twitter, facebook dan beberapa forum online seperti kaskus dan blog blog lainnya. Bahkan, ada pihak yang mengatas namakan “Trader Indonesia” melakukan petisi online di website www.change.org dengan judul petisi ‘Mempetisi Syahrul R Sampurnajaya’. Dan hingga berita ini diturunkan, Selasa (3/12), petisi ini telah mendapat 451 dukungan.

“Bappebti: Batalkan pemblokiran atas situs broker luar negri yang jelas-jelas memiliki legalitas dan kredibelitasnya sudah di akui di dunia !!!” demikian tema petisi tersebut.

Yang menarik, petisi tersebut ternyata salah alamat. Pasalnya, posisi Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya telah digantikan oleh Sutriono Edi pada 25 Juni 2013 lalu. Saat itu, Sutriono Edi dilantik Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Selain itu, petisi ini juga mengatakan, Syahrul R Sampurnajaya sebagai Kepala Bappebti dan Kepala Biro Hukum Bappebti. Padahal, Kepala Biro Hukum Bappebti saat ini dijabat oleh Sri Haryati sejak 30 April 2013 lalu, menggantikan Alfons Samosir yang memasuki masa pensiun.

Adapun seraca rinci, isi petisi tersebut antara lain;

“Untuk:

Syahrul R Sampurnajaya, kepala bappebti dan kepala biro hukum bappebti

Tifatul Sembiring, Depkominfo

Azhar Hasyim, direktur e-business kominfo

LAPOR (lapor.ukp.go.id), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Kami meminta kepada Bappebti dan Depkominfo serta Departemen lainya yang terkait, untuk segera membatalkan pemblokiran atas hampir semua situs broker luar negri. Padahal beberapa di antara broker luar negri tersebut merupakan broker multiregulasi dan kredibelitasnya sudah di akui di dunia!

Pemblokiran ini di lakukan tanpa tujuan yang jelas dan tidak memberi manfaat apapun kepada masyarakat bahkan sangat meresahkan. Masyarakat sudah tidak percaya lagi untuk menikmati layanan broker lokal yang sudah sangat kacau-balau, oleh karena itu pemblokiran ini hanya memberikan kesengsaraan serta kerugian yang besar. jika ingin melakukan pemblokiran, seharusnya pemerintah lebih bijaksana dengan mempelajari terlebih dahulu mana scam, mana yang bukan!”
sumber: http://margind.com/index.php/home/de...i-Salah-Alamat

Salah alamat tuh,,,,makanya bikin petisi yang bener dong...