JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, munculnya permintaan sejumlah anggota komisi bidang hukum DPR supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dilatarbelakangi kontroversi yang menyertainya.

Ditegaskan Arsul, kapasitas Komisi III bukan mengawasi proyek tersebut melainkan merespon adanya polemik di tengah masyarakat tentang transportasi massal yang dikerjakan konsorsium BUMN-China Railways itu.

"Proyeknya tidak, tapi karena menimbulkan kontroversi. Kenapa Jakarta-Bandung dengan jarak lebih pendek, kemudian antara Teheran-Iswahan (Iran, red) itu 400 km, builder-nya sama, kok biayanya jauh lebih besar hampir dua kali lipat. Ini harus dijelaskan," kata Arsul di gedung DPR Jakarta, Jumat (29/1).

Dalam rapat antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK beberapa hari lalu, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu terkesan menantang Agus Rahardjo dkk dengan menanyakan apakah ada markup pada proyek yang baru ground breaking-nya diresmikan Presiden Joko Widodo tersebut.

Pertanyaan itu juga muncul dengan membandingkan proyek yang sama di Iran, dibangun kontraktor itu juga tapi dengan harga jauh lebih murah meski di Iran panjangnya lebih dua kali lipat (400 km).

Inilah menurut Arsul yang harus dijelaskan kepada publik oleh pemerintah. Misalnya di Iran tanahnya tidak perlu dibebaskan, kedua tidak banyak bangun jembatan karena di sana gurun pasir.

"Ini kan harus dijelaskan, apakah yang di Iran itu besinya kw 1 di sini kw 3, itu misalnya, hehee..Tapi tidak boleh juga kita simpulkan ada markup," pungkasnya.

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyampaikan kecurigaannya terhadap proyek kereta cepat atau ‘High Speed Train (HST)’ Jakarta – Bandung. Masinton menduga adanya mark up dalam megaproyek senilai USD5,5 miliar tersebut.

Dalam rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo hari ini, Rabu (27/1), ia mengungkapkan bahwa proyek serupa di Iran nilainya jauh lebih murah dengan nilai yang ada di Indonesia.

Padahal, proyek kereta cepat di Iran jauh lebih panjang dari proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Bahkan perbedaannya sampai dua kali lipat. Kecurigaan lainnya juga berangkat dari kontraktor yang menggarap proyek kereta cepat, sama-sama dari China.

“Kereta api cepat di Iran menggunakan kontraktor yang sama jarak tempuh lebih jauh biaya lebih murah,” terang Masinton.

Ia menambahkan, proyek di Iran yang lebih panjang menghabiskan anggaran sekitar USD 2,7 miliar, sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar USD 5,5 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya meminta KPK memantau proyek tersebut.

“Di Indonesia bisa saja presiden tak diberikan informasi yang utuh. BUMN ini kan dibentuk konstitusi, apakah ada markup di sini,” demikian Masinton.

RMOL. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seolah tak berhenti dirundung kontroversi. Setelah dipermasalahkan karena izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum tuntas, kini proyek itu dinilai sarat penggelembungan (markup) harga.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono‎ mengatakan indikasi penggelembungan harga dalam proyek tersebut sangat nyata.

Proyek dikerjakan melalui kerjasama public-private partnerships (PPPs) or private finance initiatives (PFIs) antara China Railway International Group dengan empat perusahaan pelat merah, PTPN 8 ,PT KAI,PT Jasa Marga, PT INKA dan PT WIKA.

"Nilai proyek kereta cepat 5,5 miliar dolar AS, berarti untuk 1 KM infrastruktur high speed line 150 KM dibutuhkan sebesar 33,3 juta dolar AS/KM. Ini sangat tidak masuk akal," kata Arif.

Dia membandingkan, ketika membangun proyek kereta cepat Haikou-Sanya di China sepanjang 308 KM, China Railway Group mematok biaya per KM hanya 10 juta dolar AS. Artinya, bila dibandingkan dengan pembangunan kereta cepat tersebut, terjadi markup sebesar 23,3 juta dolar AS dari setiap 1 KM pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Padahal jalur Haikou- Sanya secara geological jauh lebih sulit dibandingkan Jakarta Bandung," katanya.

Indikasi penggelembungan harga makin kuat karena lahan yang digunakan untuk jalur kereta banyak mengunakan lahan milik PTPN 8. Menurut Arif, tidak perlu ada biaya untuk pembebasan lahan sebab PTPN 8 sudah dilibatkan sebagai perusahaan yang ikut dalam penyertaan modal.

"Karena itu diduga ada mark up yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 3,5 miliar dolar AS jika menggunakan acuan biaya proyek kereta cepat Haikuo-Sanya," demikian Arief.[dem]