Jumat 12 Feb 2016, 22:36 WIB
Bakal Calon Gubernur DKI Marco Sebut Ahok Tak Boleh Paksa Relokasi Kalijodo
Mulya Nur Bilkis - detikNews


Foto: Hasan Alhabshy

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan segera merelokasi warga di Kalijodo. Ahok akan menggandeng TNI dan Polri.

Salah satu bakal calon (balon) Gubernur DKI, Marco Kusumawijaya menentang rencana Ahok. Dia juga menentang rencana Ahok untuk menggandeng TNI dalam proses relokasi.

"UU kita yang baru pasca reformasi 98, tentara tidak boleh digunakan untuk menggusur dan melawan masyarakat. Tentara itu untuk perang dan keamanan negara. Rencana Ahok (yang akan mengikutikan TNI). Melanggar hukum. Jelas," kata bakal calon gubernur DKI Marco Kusuma Atmaja usai menghadiri silaturahmi partai Gerindra di Hotel Aryaduta,Tugu Tani, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).

Ia mengakui tak memahami dengan mendalam sejarah wilayah Kalijodo. Namun menurutnya, penggusuran tak bisa dilakukan secara paksa terlebih melibatkan aparat. Apalagi, untuk persoalan Kalijodo yang terbilang kompleks.

"Kalau dianggap perlu digusur karena sungai, kalau itu harus diselesaikan dengan penataan fisik. Kalau sosial ya harus membuat lapangan kerja yang lebih baik buat mreka. Tapi mereka tidak boleh dipaksa," sambungnya.

Relokasi ini disebutnya harus dilakukan secara persuasif. Karena menggunakan langkah persuasif, ia pun tak mempersoalkan jika proses relokasi memakan waktu lama sementara itu praktik prostitusi tetap berjalan.

"Saya adalah orang yang berpikir solusi memakan waktu. Saya tidak mau memakan korban. Enggak apa-apa memakan waktu dan prostitusinya tetap berjalan. Toh mereka sudah berjalan puluhan tahun. Kalau nunggu 1-2 tahun enggak apa," ujar Marco.

"Kalau milih pindah, ya harus dengan proses yang baik. Kalau tidak, ya nanti hidup mereka akan lebih sulit. Mau menawarkan kerjaan lebih baik, kita harus lihat keterampilannya apa dan itu kondisinya sangat spesifik. Tapi soal perbaikan sungai bisa dilakukan tanpa menggusur," pungkasnya