- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
'Teror' baru untuk PNS: 93.721 PNS Masuk Daftar Hitam gara2 tak isi PUPN online
TS
ts4l4sa
'Teror' baru untuk PNS: 93.721 PNS Masuk Daftar Hitam gara2 tak isi PUPN online
PENGUMUMAN: 93.721 PNS Masuk Daftar Hitam
Kamis, 11 Februari 2016 , 00:50:00
JAKARTA – Sebanyak 93.721 PNS dari seluruh Indonesia masuk daftar hitam (black list) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka adalah PNS yang hingga 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).
Belum ada data persis berapa dari jumlah per daerah.Data lama, hingga 31 Desember 2015, dari seluruh Indonesia ada sebanyak 106.038 PNS yang belum melakukan registrasi PUPNS. Angka tersebut berkurang karena ada perpanjangan masa registrasi hingga 31 Januari 2016.
Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan, 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKN dengan nomor : K 26-30/V 2-1/99 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS yang diterbitkan pada pada 5 Januari 2015 BKN.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pendaftaran/registrasi susulan e-PUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016. Sementara bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS/belum menyampaikan berkas (dokumen) untuk diverifikasi, diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016. Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016.
Tumpak mengatakan, BKN menutup layanan kepegawain bagi 93.721 PNS tersebut.
“Ditutupnya layanan kepegawaian membawa arti 93.721 PNS tersebut tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian,” terang Tumpak dalam keterangan persnya kemarin (10/2).
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan konsekwensi tidak responsnya mereka terhadap imbauan melakukan registrasi sebagai sebuah program nasional menuju terwujudnya database kepegawaian yang update, akurat dan terpercaya.
“Kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS,” imbuh birokrat asal Medan itu.
Sebagai informasi, berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan unit Pengolahan Data BKN, pada kondisi per 1 Februari 2016, terdata sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi PUPNS atau sebanyak 97,9% dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang.
Dalam proses pelaksanaan PUPNS, pascapenutupan registrasi per 31 Januari 2016, BKN akan lebih berkonsentrasi pada proses verifikasi data PNS yang sudah melakukan registrasi dan update data.
Selain itu, lanjutnya, BKN juga akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi PNS yang telah tertuang dalam PUPNS. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit, seperti yang menjadi amanah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.
“Yang dimaksud dengan sistem merit dalam Undang-Undang tersebut adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, rasa, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan,” pungkas Tumpak
http://www.jpnn.com/read/2016/02/11/...-Daftar-Hitam-
Registrasi E-PUPNS Bermasalah, Inilah Keluh Kesah PNS di Seluruh Tanah Air
September 10, 2015
Sampai hari ke-10 nampaknya akses registrasi E-PUPNS masih memiliki kendala. Ratusan komentar mengalir ke redaksi Bidhuan.com. Di halaman ini mencoba menampung aspirasi dan keluh kesah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diseluruh tanah air yang tentunya bisa dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama tim E-PUPNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik ditingkat pusat maupun daerah.
Registrasi E-PUPNS Bermasalah, Inilah Keluh Kesah PNS di Seluruh Tanah Air yang dihimpun di komentar yang masuk ke bidhuan.com.
Berikut adalah keluh kesah dari PNS di luar pulau Jawa
Hendri Yanto · Works at Smpn 3 / 4 Merangin
Ass…. Wahai bapak=bapak yang berkompeten, apakah bapak mengeluarkan suatu kebijakan sudah dipikirkan bagaimana pelaksanaanya dilapangan. Setiap PNS /guru harus melaksanakan PUPNs, jika tidak diikuti konsekwensinya bisa-bisa pensiun dini, Kami para guru merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang kurang bersahabat ini. Guru harus mengajar 24 jam, tinggal dipelosok dunia, listrik tak punya, apalagi yang namanya jaringan internet. Perlu bapak bapak ketahui sampai saat ini rekan saya masih banyak yang belum tau tentang hal ini (PUPNS) karena sulitnya akses informasi, sementara waktu yg tuan -tuan berikan untuk PUPNS semakin mepet. jangankan yg tinggalnya dipelosok dunia sana, Pegawai, guru yg tinggalnya dikotapun sulit untuk mengakses situs PUPNS. Wahai tuan – tuan buka mata, buka telinga, buka hati , jika buat kebijakan bayangkan kami yang didesa, dipelosok, diujung dunia sana, Indonsia tidak semuanya sam seperti Jakarta, bandung ataupun kota-kota besar lainnya.
Eman Keo · Seminari Mataloko
naikan nilai proyeknya sehingga bandwitdhnya ditambah. sebagai pelaksana pelayanan publik, PNS ada yang merasa galau, pening dll dikarenakan harus melayani masyarakat juga harus menunggu pendaftaran sampai dewi fortuna muncul untuk bisa masuk ke server https://epupns.bkn.go.id/ini. BAGAI MAKAN BUAH SIMALAKAMA, antri daftar e-PUPNS pelayanan tidak optimal, melayani penuh optimal e-PUPNS terbengkalai yang resikonya pensiun dini…..dll. yang benar saja, kalau sistemnya begini BKD nanti kerjanya apa? masa PNS yang bekerja di lapanagan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan pelayanan publik harus kembali untuk mengurus datanya sendiri, ibarat Ayah pulang bekerja harus masak masak sendiri ya jelas makanan pasti kurang enak karena Ayah sudah kecapaian.
Sedhenk Putra · Merauke
sudah registrasi giliran mau entri data mo login sj susah bgt…kayaknya perlu ada pembenahan nih portal…
Debby Agusta · Tolitoli, Sulawesi Tengah, Indonesia
Teman2 yg berada di wilayah DTPK ( Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan ) cari di mana signalnya di pohon pisang atau di karang laut.
Jumberi Bakran · Univ. Palangkaraya
Pada tahap uji coba lancar banget
Saat diresmikan semuanya error… ahhh .. BKN
Saya pakai Verifikasi cetak pada reg uji coba z yaa…
Kenapa BKN gak berbagi server z tiap provinsi…
apalagi tiap kabupaten/Kota… kan cakep bgt booo…
Rudiuntag Kelasf · Anggota Pokja Ahli Pengadaan Barang Jasa at Unit Layanan Pengadaan 2 (ULP) Kabupaten Kutai Kartanegara
Kl bisa untuk jadwal registrasi ePUPNS di addendum aja. Sampai desember 2016 aja masa gk bisa sih. Kontrak aja bisa
Alfandary Ijal-fitri · Staf Administrasi at UPTB Pelatihan PMG – BPM ACEH
jelas ada permainan waktu penerimaan CPNS.. masa sih waktu ikut tes sistem CAT jaringannya aman2 aja,,,gk ngadat kek gini,,, giliran registrasi ulang (PU-PNS) macetnya luar biasa,,,
Gauri Nandani
saya di Bali sangat sulit mengakseE-PUPNS tlg server supaya diperbaiki, trimakasi
Van Genta Sudirtha · Guru Pembina at SMA Negeri 1 negara
Masalahnya kenapa sih pendataan PNS tidak pernah selesai-selesai Bukankah selama ini sudah terlalu banyak data yang sudah diinfut. Itu semua dibawa kemana? kenapa PT ASKES bisa secara otomatis menjadikan data kartu ASKES menjadi BPJS. Guru misalnya tidak bisakah pemerintah mengambilnya saja dari data Depodik. Kalau itu bisa dilakukan tentu lebih baik PUPS tinggal hanya memperifikasikannya saja.
A.m. Widjayanto · Rembang, Jawa Tengah, Indonesia
Mungkin harus diambil cara yang “win2 solution”. Apakah per provinsi buka aksesnya atau mungkin online per BKD (Kab/Kota) saja. Yang penting jangan saling menyalahkan, karna (mungkin) PNS tidak akan melewatkan entri PUPNS ini. Selain itu dengan kegiatan ini jangan sampai mengorbankan pelayanan kepada masyarakat, entah karna sakit (habis begadang), kurang tidur dsb.
Rosvita Atos · Kinali, Sumatera Barat, Indonesia
registrasi nya udah,tapi masuk pengisian data guru katanya skl tidak ditemukan,gimana lagi cara nya nih,kita mau login lagi dicoba jam 2 malam sampai jam 6 pagi nggak bisa jugak,gimana dong………….
Dadan Wildansyah · Indonesia University of Education
Mutasi saya 2008. Masa perubahan data-data belum up to date di bkn?ah bikin masalah saja
Wiro Sembarang
buat aplikasi berbasis web kok ga siap kayak mainan saja, tentunya buat aplikasi berbasis web tuh direncanakan yg matang apa bisa mumpuni server yg ada di BKN untuk melayani sekian juta PNS, tentunya sangat sulit untuk bisa mengaksesnya. hal itu sudah menunjukan gagal produk
Topcomp Comp Lhokseumawe · SMEA Negeri 1 Lhokseumawe
Yang di atas aja nggak siap mau pecat yang bawah kalau tidak sanggup mikir turun, ada orang gila lain yang sanggup mikir masalah ginian
Wajar saja PNS saat ini resah karena Perka no 19 . SANKSI menegaskan hal yang kurang humanis yaitu:
1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telath ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan
tidak akan diproses.
Kalimat dalam perka tersebut tentu saja membuat PNS kalang kabut, sebagai guru saya melihat bahwa teman-teman saya begitu panik dan kehilangan konsentrasi mengajarnya di kelas. Jika ini berlanjut saya kawatir revalusi menta yang diharapkan Pemerintah hanya omong kosong saja.
http://bidhuan.com/2015/09/10/regist...ruh-tanah-air/
Ada yang "tidak wajar' di rezim Pemerintahan sekarang ini, yang menterinya banyak di isi oleh para POLITISI Parpol itu, yaitu seringkali melontarkan informasi-informasi yang terkesan menteror dan memprovokasi PNS. Padahal mereka itu semua adalah abdi Negara. Coba perhatikan pemberitaan media dibawah ini:
Menteri Yuddy Berencana Pangkas 1 Juta PNS
Selasa, 05 Januari 2016 | 17:07
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandi menyatakan, pihaknya berencana mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah ASN saat ini mencapai 4,7 juta orang.
"Kira-kira (dikurangi) 1 juta orang," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).
Salah satu alasan pemangkasan ASN yakni efisiensi penggunaan belanja pegawai. Disinggung mengenai penghematan yang didapat dengan adanya pemangkasan, dia lantas memberikan asumsi. "Kira-kira sebulan (ASN) dengan tunjangan terima Rp 3 juta, kalikan 12 bulan. Kalikan 1 juta (jumlah ASN yang rencananya dipangkas)," ujarnya.
Rencana ini, menurutnya memang belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Namanya rencana, masih dalam proses pengkajian. Jika udah matang lapor untuk dapatkan persetujuan Presiden. Pengkajian sedang berlangsung, dua minggu ini elesai."
Sebelumnya, dia mengatakan, proses pengurangan ASN dilakukan secara bertahap. "Proses pengurangan pegawai akan kami lakukan hingga 2019 mendatang. Pengurangannya secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi yang ada," kata Yuddy, Senin (4/1).
http://www.beritasatu.com/nasional/3...-juta-pns.html
PNS Resah Dengar Rencana Pemerintah "PHK" 1 Juta Aparatur Negara
Sabtu, 09-01-2016 | 14:15
Jakarta pojokpitu.com, Rencana rasionalisasi alias pemutusan hubungan kerja (PHK) PNS, menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Para PNS merasa waswas bila pemberhentian massal akan menimpa mereka.
"Kalau benar apa yang ditulis media, berarti ini kali pertama ada PHK PNS. Saya bela-belain masuk PNS karena tahu ini profesi paling aman," kata Masda Mohamad, PNS di Kementerian Agama Sulawesi Utara kepada JPNN, Sabtu (9/1/2016) sebagaimana dilansir jpnn.com.
Meski ibu tiga putri ini sudah berusaha menambah kompetensinya dengan mengikuti berbagam pelatihan dan diklat, serta menempuh pendidikan S2, namun rasa waswas ikut menimpanya. Dia khawatir bila kebijakan ini diberlakukan tanpa pandang bulu.
"Khawatir saja takutnya indikator rasionalisasi itu tidak jelas, ujung-ujungnya PNS yang kapabel malah yang di-PHK," ujarnya.
Lain halnya dengan salah satu PNS di instansi di bilangan Sudirman. Menurut PNS yang menolak disebutkan namanya itu, daripada di PHK, dia memilih paket pensiun dini, karena lebih jelas hitungannya.
"Kalau di PHK kayaknya kok gak enak bener didengarnya. Dipensiunkan dini saja sudah tidak enak, apalagi di PHK," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, rasionalisasi PNS merupakan cara pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hanya saja rencana ini akan dilakukan ekstra hati-hati. Saat ini jumlah PNS di seluruh Indonesia sekitar 4,5 juta orang dan bakal dikurangi sekitar sejuta PNS hingga 2019.
http://www.pojokpitu.com/baca.php?id...yjdl=phk%20pns
Menteri Yuddy Tegaskan Moratorium PNS Masih Berlaku
04 Jan 2016 at 13:00 WIB
Liputan6.com, Cirebon - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan bahwa pada 2016 masih tetap memberlakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, di tahun ini tidak akan ada perekrutan PNS.
"Pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen hingga moratorium CPNS dibuka kembali. Jadi info yang beredar di internet terkait perekrutan CPNS itu bohong," sebut Yuddy saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) transit di Cirebon, Minggu (3/1/2016).
Dia menegaskan, saat ini Kemenpan RB masih memperpanjang moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Langkah untuk melakukan moratorium kami ambil untuk memangkas anggaran belanja pegawai yang sudah terlalu membengkak,” ujar Yuddy.
Ia melanjutkan, tidak ideal suatu daerah anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran belanja infrastruktur. Lebih dari 125 daerah di Indonesia belanja pegawainya bahkan sudah melebihi 50 persen. “Makanya moratorium CPNS lebih baik dilanjutkan,” ujarnya.
Namun, perekrutan CPNS dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap akan dilakukan. P3K atau tidak lebih dari sebutan PNS kontrak ini akan dilakukan begitu pemerintah pusat usai menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).
“Kami tinggal tunggu PP saja. Begitu PP terbit, sistem perekrutan P3K akan langsung berlaku. Mau tidak mau hanya rekrutmen seperti ini saja yang masih bisa dilakukan, karena kami tidak bisa menutup mata dengan kebutuhan daerah akan kurangnya ribuan PNS,” katanya.
Dijelaskan, antara PNS dengan rekrutmen biasa dan P3K terletak pada penerimaan berbagai tunjangan. Di antaranya PNS dari rekrutmen P3K tidak bisa menerima tunjangan pensiunan. “Karena tunjangan pensiunan pemerintah sangat besar yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 90 triliun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon, Yoyoh Rokayah menyebutkan jumlah tenaga honorer K2 di Kota Cirebon 292 orang, sementara secara keseluruhan, Kota Cirebon saat ini kekurangan 3.000 PNS. “Keran PNS ditutup sudah 6 tahun. Ketika di tahun 2016 keran PNS batal dilakukan, maka tenaga PNS di Kota Cirebon semakin berkurang. Setiap tahunnya saja minimal 100 orang PNS pensiun,” bebernya.
Dia mengatakan, tahun depan akan ada 145 PNS yang pensiun dari tenaga pendidik dan struktural. Sementara jumlah PNS aktif saat ini ada 6.263 orang.
Dia mengakui belum ada reaksi dari tenaga honorer K2 di lingkungan pemkot. Namun, pihaknya berhadap agar pemerintah pusat dapat merealiasasikan pengangkatan K2 menjadi CPNS. “Setidaknya masih ada harapan di APBN perubahan. Mudah-mudahan harapan tenaga honorer K2 menjadi CPNS dapat terwujud saat memasuki APBN Perubahan 2016,” imbuhnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/2403...-masih-berlaku
430 Ribu Honorer K2 Batal Diangkat CPNS, Menteri Yuddy ‘Diserang’Nasional Ridwan
Selasa, 5 Januari 2016 | 17:55 WIB
JAKARTA – Sebanyak 430 ribu honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) batal diangkat menjadi CPNS tahun 2016. Padahal, mereka sudah dijanjikan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk diangkat menjadi PNS.
Pembatalan pengangkatan 430 ribu honorer K2 menjadi PBS itu mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago.
“Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data,” kata Irma di Jakarta, Selasa (5/1).
Menurutnya, jika sudah tahu pemerintah tidak punya anggaran untuk mengangkat mereka, kenapa Yuddy berani memberikan janji. Karena seharusnya seorang menteri tidak asal mengumbar janji tanpa didukung data akurat.
“Perilaku tidak bijak seperti ini merugikan pemerintah. Karena, pasti honorer K2 dan Bidan PTT yang notabene adalah rakyat akan menganggap pemerintah melakukan ingkar janji,” ujar Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI itu.
Anggota Komisi IX DPR itu mengaku kecewa karena kesepakatan MenPAN-RB dengan Menkes terkait pengangkatan Bidan PTT sudah dibahas di Komisi IX, tapi batal dilakukan dengan dalih pemerintah tidak ada anggaran.
“Kado tahun baru yang diterima tenaga K2 dan Bidan PTT malah berita yang menyedihkan. Mereka gagal diangkat dengan alasan pemerintah tidak punya dana. Memang kemarin pak Menteri nggak lihat anggaran waktu janji memutuskan pengangkatan,” pungkasnya.
http://pojoksatu.id/pojok-news/berit...uddy-diserang/
Honorer K2: Menteri Yuddy Seperti Pembunuh Berdarah Dingin
Rabu , 20 Januari 2016 13:02
Yuddy Chrisnandi.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Perwakilan honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah yang menghadiri raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, hanya bisa terdiam saat mendengar kebijakan tidak adanya pengangkatan mereka menjadi CPNS.
Sesaat setelah Menteri Yuddy menyatakan tidak bisa mengangkat, suasana ruang rapat langsung senyap. Honorer K2 yang ikut menyaksikan jalannya rapat sebagian besar melongo dan tidak percaya.
“Kami tidak bisa ngomong lagi, dan hanya bisa melongo saja. Kami benar-benar syok,” kata Siti Supardinah, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kota Serang Banten, Rabu (20/1).
[baca juga: Menteri Yuddy: Maaf, Saya Tidak Bisa Angkat Honorer K2 jadi CPNS!]
Hal yang sama diungkapkan Indy Partingsih, pengurus FHK2I dari Magelang. Dengan mata berkaca-kaca dia mengatakan, tidak menyangka pemerintah bisa bersikap seperti seorang pembunuh.
“Menteri Yuddy sudah seperti pembunuh berdarah dingin. Dia sudah membunuh 400 ribu honorer beserta keluarganya. Benar-benar tidak punya hati menteri ini,” ujarnya sambil terisak.
http://fajar.co.id/nasional/2016/01/...ah-dingin.html
---------------------------------
Beginilah jadinya kalo politisi yang ditunjuk sebagai pembina utama PNS, nasib mereka hanya dipolitisir melulu untuk kepentingan parpol masing-masing. Mendagrinya dipegang PDIP, sementara menteri Menpan-RB juga politisi asal HANURA. Sungguh, setahun yang menakutkan dan mencemaskan bagi 4,5 juta PNS di Endonesah saat ini
Kamis, 11 Februari 2016 , 00:50:00
JAKARTA – Sebanyak 93.721 PNS dari seluruh Indonesia masuk daftar hitam (black list) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka adalah PNS yang hingga 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).
Belum ada data persis berapa dari jumlah per daerah.Data lama, hingga 31 Desember 2015, dari seluruh Indonesia ada sebanyak 106.038 PNS yang belum melakukan registrasi PUPNS. Angka tersebut berkurang karena ada perpanjangan masa registrasi hingga 31 Januari 2016.
Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan, 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKN dengan nomor : K 26-30/V 2-1/99 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS yang diterbitkan pada pada 5 Januari 2015 BKN.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pendaftaran/registrasi susulan e-PUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016. Sementara bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS/belum menyampaikan berkas (dokumen) untuk diverifikasi, diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016. Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016.
Tumpak mengatakan, BKN menutup layanan kepegawain bagi 93.721 PNS tersebut.
“Ditutupnya layanan kepegawaian membawa arti 93.721 PNS tersebut tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian,” terang Tumpak dalam keterangan persnya kemarin (10/2).
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan konsekwensi tidak responsnya mereka terhadap imbauan melakukan registrasi sebagai sebuah program nasional menuju terwujudnya database kepegawaian yang update, akurat dan terpercaya.
“Kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS,” imbuh birokrat asal Medan itu.
Sebagai informasi, berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan unit Pengolahan Data BKN, pada kondisi per 1 Februari 2016, terdata sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi PUPNS atau sebanyak 97,9% dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang.
Dalam proses pelaksanaan PUPNS, pascapenutupan registrasi per 31 Januari 2016, BKN akan lebih berkonsentrasi pada proses verifikasi data PNS yang sudah melakukan registrasi dan update data.
Selain itu, lanjutnya, BKN juga akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi PNS yang telah tertuang dalam PUPNS. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit, seperti yang menjadi amanah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.
“Yang dimaksud dengan sistem merit dalam Undang-Undang tersebut adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, rasa, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan,” pungkas Tumpak
http://www.jpnn.com/read/2016/02/11/...-Daftar-Hitam-
Registrasi E-PUPNS Bermasalah, Inilah Keluh Kesah PNS di Seluruh Tanah Air
September 10, 2015
Sampai hari ke-10 nampaknya akses registrasi E-PUPNS masih memiliki kendala. Ratusan komentar mengalir ke redaksi Bidhuan.com. Di halaman ini mencoba menampung aspirasi dan keluh kesah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diseluruh tanah air yang tentunya bisa dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama tim E-PUPNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik ditingkat pusat maupun daerah.
Registrasi E-PUPNS Bermasalah, Inilah Keluh Kesah PNS di Seluruh Tanah Air yang dihimpun di komentar yang masuk ke bidhuan.com.
Berikut adalah keluh kesah dari PNS di luar pulau Jawa
Hendri Yanto · Works at Smpn 3 / 4 Merangin
Ass…. Wahai bapak=bapak yang berkompeten, apakah bapak mengeluarkan suatu kebijakan sudah dipikirkan bagaimana pelaksanaanya dilapangan. Setiap PNS /guru harus melaksanakan PUPNs, jika tidak diikuti konsekwensinya bisa-bisa pensiun dini, Kami para guru merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang kurang bersahabat ini. Guru harus mengajar 24 jam, tinggal dipelosok dunia, listrik tak punya, apalagi yang namanya jaringan internet. Perlu bapak bapak ketahui sampai saat ini rekan saya masih banyak yang belum tau tentang hal ini (PUPNS) karena sulitnya akses informasi, sementara waktu yg tuan -tuan berikan untuk PUPNS semakin mepet. jangankan yg tinggalnya dipelosok dunia sana, Pegawai, guru yg tinggalnya dikotapun sulit untuk mengakses situs PUPNS. Wahai tuan – tuan buka mata, buka telinga, buka hati , jika buat kebijakan bayangkan kami yang didesa, dipelosok, diujung dunia sana, Indonsia tidak semuanya sam seperti Jakarta, bandung ataupun kota-kota besar lainnya.
Eman Keo · Seminari Mataloko
naikan nilai proyeknya sehingga bandwitdhnya ditambah. sebagai pelaksana pelayanan publik, PNS ada yang merasa galau, pening dll dikarenakan harus melayani masyarakat juga harus menunggu pendaftaran sampai dewi fortuna muncul untuk bisa masuk ke server https://epupns.bkn.go.id/ini. BAGAI MAKAN BUAH SIMALAKAMA, antri daftar e-PUPNS pelayanan tidak optimal, melayani penuh optimal e-PUPNS terbengkalai yang resikonya pensiun dini…..dll. yang benar saja, kalau sistemnya begini BKD nanti kerjanya apa? masa PNS yang bekerja di lapanagan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan pelayanan publik harus kembali untuk mengurus datanya sendiri, ibarat Ayah pulang bekerja harus masak masak sendiri ya jelas makanan pasti kurang enak karena Ayah sudah kecapaian.
Sedhenk Putra · Merauke
sudah registrasi giliran mau entri data mo login sj susah bgt…kayaknya perlu ada pembenahan nih portal…
Debby Agusta · Tolitoli, Sulawesi Tengah, Indonesia
Teman2 yg berada di wilayah DTPK ( Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan ) cari di mana signalnya di pohon pisang atau di karang laut.
Jumberi Bakran · Univ. Palangkaraya
Pada tahap uji coba lancar banget
Saat diresmikan semuanya error… ahhh .. BKN
Saya pakai Verifikasi cetak pada reg uji coba z yaa…
Kenapa BKN gak berbagi server z tiap provinsi…
apalagi tiap kabupaten/Kota… kan cakep bgt booo…
Rudiuntag Kelasf · Anggota Pokja Ahli Pengadaan Barang Jasa at Unit Layanan Pengadaan 2 (ULP) Kabupaten Kutai Kartanegara
Kl bisa untuk jadwal registrasi ePUPNS di addendum aja. Sampai desember 2016 aja masa gk bisa sih. Kontrak aja bisa
Alfandary Ijal-fitri · Staf Administrasi at UPTB Pelatihan PMG – BPM ACEH
jelas ada permainan waktu penerimaan CPNS.. masa sih waktu ikut tes sistem CAT jaringannya aman2 aja,,,gk ngadat kek gini,,, giliran registrasi ulang (PU-PNS) macetnya luar biasa,,,
Gauri Nandani
saya di Bali sangat sulit mengakseE-PUPNS tlg server supaya diperbaiki, trimakasi
Van Genta Sudirtha · Guru Pembina at SMA Negeri 1 negara
Masalahnya kenapa sih pendataan PNS tidak pernah selesai-selesai Bukankah selama ini sudah terlalu banyak data yang sudah diinfut. Itu semua dibawa kemana? kenapa PT ASKES bisa secara otomatis menjadikan data kartu ASKES menjadi BPJS. Guru misalnya tidak bisakah pemerintah mengambilnya saja dari data Depodik. Kalau itu bisa dilakukan tentu lebih baik PUPS tinggal hanya memperifikasikannya saja.
A.m. Widjayanto · Rembang, Jawa Tengah, Indonesia
Mungkin harus diambil cara yang “win2 solution”. Apakah per provinsi buka aksesnya atau mungkin online per BKD (Kab/Kota) saja. Yang penting jangan saling menyalahkan, karna (mungkin) PNS tidak akan melewatkan entri PUPNS ini. Selain itu dengan kegiatan ini jangan sampai mengorbankan pelayanan kepada masyarakat, entah karna sakit (habis begadang), kurang tidur dsb.
Rosvita Atos · Kinali, Sumatera Barat, Indonesia
registrasi nya udah,tapi masuk pengisian data guru katanya skl tidak ditemukan,gimana lagi cara nya nih,kita mau login lagi dicoba jam 2 malam sampai jam 6 pagi nggak bisa jugak,gimana dong………….
Dadan Wildansyah · Indonesia University of Education
Mutasi saya 2008. Masa perubahan data-data belum up to date di bkn?ah bikin masalah saja
Wiro Sembarang
buat aplikasi berbasis web kok ga siap kayak mainan saja, tentunya buat aplikasi berbasis web tuh direncanakan yg matang apa bisa mumpuni server yg ada di BKN untuk melayani sekian juta PNS, tentunya sangat sulit untuk bisa mengaksesnya. hal itu sudah menunjukan gagal produk
Topcomp Comp Lhokseumawe · SMEA Negeri 1 Lhokseumawe
Yang di atas aja nggak siap mau pecat yang bawah kalau tidak sanggup mikir turun, ada orang gila lain yang sanggup mikir masalah ginian
Wajar saja PNS saat ini resah karena Perka no 19 . SANKSI menegaskan hal yang kurang humanis yaitu:
1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telath ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan
tidak akan diproses.
Kalimat dalam perka tersebut tentu saja membuat PNS kalang kabut, sebagai guru saya melihat bahwa teman-teman saya begitu panik dan kehilangan konsentrasi mengajarnya di kelas. Jika ini berlanjut saya kawatir revalusi menta yang diharapkan Pemerintah hanya omong kosong saja.
http://bidhuan.com/2015/09/10/regist...ruh-tanah-air/
Ada yang "tidak wajar' di rezim Pemerintahan sekarang ini, yang menterinya banyak di isi oleh para POLITISI Parpol itu, yaitu seringkali melontarkan informasi-informasi yang terkesan menteror dan memprovokasi PNS. Padahal mereka itu semua adalah abdi Negara. Coba perhatikan pemberitaan media dibawah ini:
Quote:
Menteri Yuddy Berencana Pangkas 1 Juta PNS
Selasa, 05 Januari 2016 | 17:07
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandi menyatakan, pihaknya berencana mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah ASN saat ini mencapai 4,7 juta orang.
"Kira-kira (dikurangi) 1 juta orang," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).
Salah satu alasan pemangkasan ASN yakni efisiensi penggunaan belanja pegawai. Disinggung mengenai penghematan yang didapat dengan adanya pemangkasan, dia lantas memberikan asumsi. "Kira-kira sebulan (ASN) dengan tunjangan terima Rp 3 juta, kalikan 12 bulan. Kalikan 1 juta (jumlah ASN yang rencananya dipangkas)," ujarnya.
Rencana ini, menurutnya memang belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Namanya rencana, masih dalam proses pengkajian. Jika udah matang lapor untuk dapatkan persetujuan Presiden. Pengkajian sedang berlangsung, dua minggu ini elesai."
Sebelumnya, dia mengatakan, proses pengurangan ASN dilakukan secara bertahap. "Proses pengurangan pegawai akan kami lakukan hingga 2019 mendatang. Pengurangannya secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi yang ada," kata Yuddy, Senin (4/1).
http://www.beritasatu.com/nasional/3...-juta-pns.html
PNS Resah Dengar Rencana Pemerintah "PHK" 1 Juta Aparatur Negara
Sabtu, 09-01-2016 | 14:15
Jakarta pojokpitu.com, Rencana rasionalisasi alias pemutusan hubungan kerja (PHK) PNS, menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Para PNS merasa waswas bila pemberhentian massal akan menimpa mereka.
"Kalau benar apa yang ditulis media, berarti ini kali pertama ada PHK PNS. Saya bela-belain masuk PNS karena tahu ini profesi paling aman," kata Masda Mohamad, PNS di Kementerian Agama Sulawesi Utara kepada JPNN, Sabtu (9/1/2016) sebagaimana dilansir jpnn.com.
Meski ibu tiga putri ini sudah berusaha menambah kompetensinya dengan mengikuti berbagam pelatihan dan diklat, serta menempuh pendidikan S2, namun rasa waswas ikut menimpanya. Dia khawatir bila kebijakan ini diberlakukan tanpa pandang bulu.
"Khawatir saja takutnya indikator rasionalisasi itu tidak jelas, ujung-ujungnya PNS yang kapabel malah yang di-PHK," ujarnya.
Lain halnya dengan salah satu PNS di instansi di bilangan Sudirman. Menurut PNS yang menolak disebutkan namanya itu, daripada di PHK, dia memilih paket pensiun dini, karena lebih jelas hitungannya.
"Kalau di PHK kayaknya kok gak enak bener didengarnya. Dipensiunkan dini saja sudah tidak enak, apalagi di PHK," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, rasionalisasi PNS merupakan cara pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hanya saja rencana ini akan dilakukan ekstra hati-hati. Saat ini jumlah PNS di seluruh Indonesia sekitar 4,5 juta orang dan bakal dikurangi sekitar sejuta PNS hingga 2019.
http://www.pojokpitu.com/baca.php?id...yjdl=phk%20pns
Menteri Yuddy Tegaskan Moratorium PNS Masih Berlaku
04 Jan 2016 at 13:00 WIB
Liputan6.com, Cirebon - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan bahwa pada 2016 masih tetap memberlakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, di tahun ini tidak akan ada perekrutan PNS.
"Pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen hingga moratorium CPNS dibuka kembali. Jadi info yang beredar di internet terkait perekrutan CPNS itu bohong," sebut Yuddy saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) transit di Cirebon, Minggu (3/1/2016).
Dia menegaskan, saat ini Kemenpan RB masih memperpanjang moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Langkah untuk melakukan moratorium kami ambil untuk memangkas anggaran belanja pegawai yang sudah terlalu membengkak,” ujar Yuddy.
Ia melanjutkan, tidak ideal suatu daerah anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran belanja infrastruktur. Lebih dari 125 daerah di Indonesia belanja pegawainya bahkan sudah melebihi 50 persen. “Makanya moratorium CPNS lebih baik dilanjutkan,” ujarnya.
Namun, perekrutan CPNS dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap akan dilakukan. P3K atau tidak lebih dari sebutan PNS kontrak ini akan dilakukan begitu pemerintah pusat usai menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).
“Kami tinggal tunggu PP saja. Begitu PP terbit, sistem perekrutan P3K akan langsung berlaku. Mau tidak mau hanya rekrutmen seperti ini saja yang masih bisa dilakukan, karena kami tidak bisa menutup mata dengan kebutuhan daerah akan kurangnya ribuan PNS,” katanya.
Dijelaskan, antara PNS dengan rekrutmen biasa dan P3K terletak pada penerimaan berbagai tunjangan. Di antaranya PNS dari rekrutmen P3K tidak bisa menerima tunjangan pensiunan. “Karena tunjangan pensiunan pemerintah sangat besar yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 90 triliun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon, Yoyoh Rokayah menyebutkan jumlah tenaga honorer K2 di Kota Cirebon 292 orang, sementara secara keseluruhan, Kota Cirebon saat ini kekurangan 3.000 PNS. “Keran PNS ditutup sudah 6 tahun. Ketika di tahun 2016 keran PNS batal dilakukan, maka tenaga PNS di Kota Cirebon semakin berkurang. Setiap tahunnya saja minimal 100 orang PNS pensiun,” bebernya.
Dia mengatakan, tahun depan akan ada 145 PNS yang pensiun dari tenaga pendidik dan struktural. Sementara jumlah PNS aktif saat ini ada 6.263 orang.
Dia mengakui belum ada reaksi dari tenaga honorer K2 di lingkungan pemkot. Namun, pihaknya berhadap agar pemerintah pusat dapat merealiasasikan pengangkatan K2 menjadi CPNS. “Setidaknya masih ada harapan di APBN perubahan. Mudah-mudahan harapan tenaga honorer K2 menjadi CPNS dapat terwujud saat memasuki APBN Perubahan 2016,” imbuhnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/2403...-masih-berlaku
430 Ribu Honorer K2 Batal Diangkat CPNS, Menteri Yuddy ‘Diserang’Nasional Ridwan
Selasa, 5 Januari 2016 | 17:55 WIB
JAKARTA – Sebanyak 430 ribu honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) batal diangkat menjadi CPNS tahun 2016. Padahal, mereka sudah dijanjikan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk diangkat menjadi PNS.
Pembatalan pengangkatan 430 ribu honorer K2 menjadi PBS itu mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago.
“Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data,” kata Irma di Jakarta, Selasa (5/1).
Menurutnya, jika sudah tahu pemerintah tidak punya anggaran untuk mengangkat mereka, kenapa Yuddy berani memberikan janji. Karena seharusnya seorang menteri tidak asal mengumbar janji tanpa didukung data akurat.
“Perilaku tidak bijak seperti ini merugikan pemerintah. Karena, pasti honorer K2 dan Bidan PTT yang notabene adalah rakyat akan menganggap pemerintah melakukan ingkar janji,” ujar Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI itu.
Anggota Komisi IX DPR itu mengaku kecewa karena kesepakatan MenPAN-RB dengan Menkes terkait pengangkatan Bidan PTT sudah dibahas di Komisi IX, tapi batal dilakukan dengan dalih pemerintah tidak ada anggaran.
“Kado tahun baru yang diterima tenaga K2 dan Bidan PTT malah berita yang menyedihkan. Mereka gagal diangkat dengan alasan pemerintah tidak punya dana. Memang kemarin pak Menteri nggak lihat anggaran waktu janji memutuskan pengangkatan,” pungkasnya.
http://pojoksatu.id/pojok-news/berit...uddy-diserang/
Honorer K2: Menteri Yuddy Seperti Pembunuh Berdarah Dingin
Rabu , 20 Januari 2016 13:02
Yuddy Chrisnandi.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Perwakilan honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah yang menghadiri raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, hanya bisa terdiam saat mendengar kebijakan tidak adanya pengangkatan mereka menjadi CPNS.
Sesaat setelah Menteri Yuddy menyatakan tidak bisa mengangkat, suasana ruang rapat langsung senyap. Honorer K2 yang ikut menyaksikan jalannya rapat sebagian besar melongo dan tidak percaya.
“Kami tidak bisa ngomong lagi, dan hanya bisa melongo saja. Kami benar-benar syok,” kata Siti Supardinah, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kota Serang Banten, Rabu (20/1).
[baca juga: Menteri Yuddy: Maaf, Saya Tidak Bisa Angkat Honorer K2 jadi CPNS!]
Hal yang sama diungkapkan Indy Partingsih, pengurus FHK2I dari Magelang. Dengan mata berkaca-kaca dia mengatakan, tidak menyangka pemerintah bisa bersikap seperti seorang pembunuh.
“Menteri Yuddy sudah seperti pembunuh berdarah dingin. Dia sudah membunuh 400 ribu honorer beserta keluarganya. Benar-benar tidak punya hati menteri ini,” ujarnya sambil terisak.
http://fajar.co.id/nasional/2016/01/...ah-dingin.html
---------------------------------
Beginilah jadinya kalo politisi yang ditunjuk sebagai pembina utama PNS, nasib mereka hanya dipolitisir melulu untuk kepentingan parpol masing-masing. Mendagrinya dipegang PDIP, sementara menteri Menpan-RB juga politisi asal HANURA. Sungguh, setahun yang menakutkan dan mencemaskan bagi 4,5 juta PNS di Endonesah saat ini
0
4.2K
20
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan