Insiden penembakan yang terjadi di Polsek Sinak, Kab. Puncak, Papua, cukup mengundang keprihatinan dari berbagai lapisan masyarakat. Seorang Politikus Partai menyuarakan keprihatinannya terkait penembakan yang menewaskan tiga personel kepolisian tersebut. Akan tetapi, keprihatinan yang disuarakannya terkesan “unik”. Dalam keprihatinan yang disampaikan, Seorang politikus partai menyelipkan kritikan pedas bagi pemerintah. Menurutnya, penembakan yang terjadi di Polsek Sinak merupakan ujung dari berbagai permasalahan yang kompleks di tanah Papua. Salah satu permasalahan tersebut menurutnya adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa di Papua. Selain itu, Effendi juga menilai bahwa kericuhan yang berulang terjadi di Papua adalah akibat ketidaktegasan Presiden Jokowi. Effendi dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Jokowi terlalu mementingkan lobi politik yang lunak. Dengan adanya kebijakan bebas visa di Papua, para WNA, termasuk wartawan maupun LSM asing, akan semakin mudah untuk memasuki tanah Papua. Para kelompok separatis maupun kelompok kriminal bersenjata pun “besar kepala”. Dengan banyaknya WNA yang masuk ke tanah Papua, pesan dari perjuangan para kelompok bersenjata pun akan semakin mudah untuk disuarakan di dunia internasional. Bahkan bukannya tidak mungkin kalau pergerakan kelompok bersenjata di Papua mendapatkan dukungan pihak asing dalam melakukan setiap aksi mereka. Intinya, kebijakan bebas visa membuka peluang yang makin besar bagi pihak asing untuk ikut campur tangan dalam kondisi keamanan di Papua.

Akan tetapi, analisis “sentilan” tersebut nampaknya kurang tepat. Kasus kekerasan di Papua, khususnya penembakan, sudah sering terjadi jauh sebelum pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa. Selain itu, sejauh ini juga belum ada data yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan di Papua meningkat setelah kebijakan bebas visa diberlakukan. Dengan kata lain, pemberlakuan kebijakan bebas visa tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya fenomena kekerasan di Papua. Fenomena kekerasan, khususnya penembakan, tetap akan terjadi apabila kelompok bersenjata di Papua merasa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Memang sebagian kalangan mengklaim bahwa fenomena kekerasan di Papua meningkat akhir-akhir ini. Akan tetapi, peningkatan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan aksi kekerasan di Papua dipicu oleh tiga hal. Pertama, karena adanya regionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan. Kedua, situasi menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada Desember 2015. Dan ketiga, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Manokwari.

Dengan demikian, jelas bahwa korelasi antara kebijakan bebas visa dengan kasus kekerasan khususnya penembakan di Papua sangatlah kecil. Pemerintah juga tentu saja tidak mungkin akan tinggal diam membiarkan para WNA bertingkah laku seenaknya di tanah Papua. Pemerintah pasti sudah memiliki sistem pengawasan yang ketat namun tetap humanis dan menghormati hak-hak WNA yang ingin memasuki Papua. Walaupun arus masuknya WNA ke tanah Papua akan semakin deras dengan adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa, hal tersebut tidak akan menjadi masalah selama pemerintah mengimbanginya dengan sistem pengawasan yang ketat terhadap WNA khususnya di tanah Papua.

Meskipun demikian, korelasi antara kebijakan bebas visa dengan kasus kekerasan khususnya penembakan di Papua bukannya nol sama sekali. Papua merupakan provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Wajar apabila banyak pihak asing yang memiliki kepentingan di bumi Cendrawasih tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak jarang diwujudkan salah satunya dengan cara menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusif. Walaupun pemerintah sudah memiliki sistem pengawasan terhadap WNA, tetap saja akan sulit untuk memberikan hasil yang optimal apabila masyarakat Papua sendiri tidak terlibat aktif membantu pemerintah. Menciptakan perdamaian di bumi Papua akan semakin cepat membuahkan hasil apabila masyarakat ikut bergandeng tangan menyukseskan program-program pemerintah, khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan. Apabila masyarakat dan pemerintah sudah saling bersinergi, ke depannya kasus kekerasan seperti yang terjadi di Polsek Sinak tidak akan terulang lagi.