Hatree.net - Pemerintahan Jokowi-JK meluncurkan Program Indonesia Terang yang menargetkan enam provinsi di wilayah timur Indonesia yang rasio elektrifikasinya rendah. Melalui program ini, pemerintah berjanji membuat wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur dapat menikmati listrik 24 jam seperti di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat.

Target implementasi Program Indonesia Terang hingga tahun 2019 adalah tersedianya jaringan listrik di 10.300 desa di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai desa sasaran program. Dari total target tersebut, sebanyak 6.926 desa atau sekitar 67 persen berada di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yakni, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Total kapasitas yang perlu terpasang sebesar 350 MW, dengan asumsi konsumsi rata-rata listrik per hari 1,5 kWh/KK.



Gubernur Maluku, Said Assegaff menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menerangi wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN, baik desa yang sama sekali belum memiliki listrik atau desa yang memiliki listrik dengan sumber tenaga dari bahan bakar fosil.

"Saya menyambut baik program Indonesia terang. Saya kira dengan program ini, lima tahun mendatang sebagian besar wilayah Maluku itu terang," ujar Said Assegaff seperti dikutip situs kementerian ESDM, Minggu (7/2).

"Dengan program ini permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Maluku sebagian sudah terjawab," lanjut Said.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba juga menyatakan kegembiraannya terhadap rencana pemerintah ini. "Saya kira sama apa yang dikatakan Gubernur Maluku, NTB dan NTT semuanya sama, kita semua menyambut gembira program ini, semoga program ini dapat berjalan dengan baik," ujar Abdul Gani.

Program Indonesia Terang merupakan program kelistrikan bagi daerah-daerah remote yang sulit dijangkau PLN. Karenanya, untuk melistriki wilayah-wilayah tersebut pemerintah akan mengandalkan sumber-sumber energi baru terbarukan seperti, PLTS, PLTB, mikro hydro, biomasa dan geothermal. Sumber-sumber energi ini terutama PLTS yang akan menjadi andalan pemerintah menerangi wilayah-wilayah tersebut. 1



Percepatan Indonesia terang oleh Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat realisasi Program Indonesia Terang. Dalam program ini, pemerintah menargetkan enam provinsi di wilayah Indonesia Timur bisa mengelola listrik.

Keenam provinsi tersebut saat ini rasio kelistrikannya masih rendah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengatakan, keenam provinsi tersebut akan dikelola dengan khusus karena memiliki tantangan yang berbeda dengan kondisi di Indonesia Barat.

"Di Indonesia timur banyak sekali pulau-pulau, banyak sekali wilayah-wilayah terpencil yang tidak mungkin disambung dengan jaringan nasional secara terpadu,”ujar Sudirman dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terkait Program Indonesia Terang di Ambon, Kamis (4/2).

Sudirman menyebut untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian ESDM akan melakukan dua pendekatan, yaitu desentralisasi yang harus berbasis pada pulau-pulau dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Melalui Program Indonesia Terang, pemerintah mentargetkan dalam lima tahun kedepan akan dapat menerangi 12.669 desa yang 70% diantaranya ada di wilayah Indonesia timur yakni enam provinsi tersebut.

“Kami tadi baru mendapat masukkan dari Gubernur Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB melalui video conference dan kami juga sudah menjelaskan apa rencananya termasuk kami mendengar apa saja potensi-potensi EBT yang dimiliki,” kata Sudirman.

Program Indonesia Terang menargetkan sasaran bagi desa-desa yang belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN, baik desa yang sama sekali belum memiliki listrik atau desa yang memiliki listrik dengan sumber tenaga dari bahan bakar fosil.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan Program Indonesia Terang, antara lain, melibatkan secara aktif semua stakeholder yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program, dan penerapan harga langganan yang terjangkau dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat untuk listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga EBT.

Selain itu, pelaksanaan program secara bertahap dan berkesinambungan, asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dengan melibatkan pihak ke-3 yang terpercaya dalam proses audit dan evaluasi. 2



URL DCMA : http://www.hatree.net/2016/02/progra...#ixzz3zaJ3ysL6