Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) masih menunggu hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan indikasi korupsi dalam pengadaan tanah Sumber Waras DKI Jakarta. 

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terkait dugaan korupsi tersebut. Namun, untuk memulai penyelidikan, KPK memerlukan bukti permulaan. Salah satu instrumen untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut dengan menunggu hasil audit investigasi BPK. 

”Sangat lebih memiliki akurasi kalau sudah ada hasil audit investigasi BPK terkait kerugian negara dengan basis dugaan-dugaan penyimpangannya,” ungkap Indriyanto di Jakarta kemarin. Bila telah mendapatkan laporan audit tersebut maka akan dapat dijadikan sebagai akses untuk memperoleh bukti permulaan bagi penyidik untuk mendalami apa yang dimaksudkan oleh Pansus DPRD DKI Jakarta. 

Sebelumnya pada Jumat (30/10), Pansus DPRD DKI Jakarta mendatangi KPK. Mereka menyerahkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh aparat hukum, termasuk KPK. Rekomendasi itu terkait hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2014. Pada LHP BPK tersebut terdapat indikasi kerugian negara miliaran rupiah atas pembelian tanahSumber Waras.

Penyerahan laporan itu diantarkan langsung oleh Ketua Pansus DPRD DKI Triwisaksana beserta pimpinan DPRD DKI Jakarta lainnya. Triwisaksana mengatakan, rekomendasi dari pansus menginstruksikan pembatalan transaksi jual-beli tanah di Sumber Waras. Jika tidak bisa dibatalkan proses tersebut, uang yang telah dibayarkan untuk pembelian itu sebesar Rp191 miliar agar dikembalikan. 

Dia berharap KPK ataupun penegak hukum dapat menindaklanjuti. Bentuk kerugian negara diindikasikan dengan pembelian tanah yang berbeda dengan lokasi yang ditawarkan. Tanah yang ditawarkan dikawasan Jalan Kyai Tapa, tetapi yang dibeli di Jalan Tomang Raya. Wakil Ketua Pansus Prabowo Soenirman mengatakan, dalam waktu dekat, pansus juga akan menyerahkan laporan yang sama ke Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Upaya melaporkan kedua aparat hukum tersebut dalam rangka benar-benar mengawal agar dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara di Pemprov DKI Jakarta dapat dikawal dan ditindak. ”Sebelumnya KPK pernahberjanjiakanturunkalauada hasil audit investigasi BPK. Kini audit itu telah dijalankan BPK, namun hasilnya kami belum mengetahuinya,” ungkapnya. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap KPK tidak memandang sebelah mata laporan yang disampaikan Pansus DPRD tersebut.


http://m.koran-sindo.com/news.php?r=...ate=2015-11-02