Memperjelas Tugas Wapres, Ketua DPD: Perlu Amandemen UUD 1945 untuk Perkuat Peran Wapres
Senin 24 Aug 2015, 12:58 WIB

Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman angkat bicara tentang peran Wakil Presiden yang masih samar. Irman Gusman menilai diperlukan amandemen UUD 1945 untuk memperkokoh sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Sejak Indonesia Merdeka, menurut Irman, Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan Presiden pertama RI Soekarno disiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu Bung Karno menyatakan UUD akan mengikuti perkembangan di masyarakat.

"Apa yang disampaikan Bung Karno ternyata benar, tahun 1998 terjadinya reformasi salah satu agenda itu kan mengamandemen UUD 1945. Cuma, apa yang diingatkan oleh Bung Karno itu karena ada faktor eksternal, jadi ada krisis ekonomi yang mengakibatkan krisis politik, akhirnya jatuhnya rezim Soeharto," kata Irman dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (24/8/2015).

Bagi Irman, amandemen UUD 1945 yang sudah empat kali dilakukan tidak memiliki konsep yang rapi. Setelah 15 tahun lebih reformasi bergulir, menurut Irman, ternyata masih ada sistem ketatanegaraan yang belum sesuai harapan dan cita-cita besar bangsa Indonesia.

"Artinya demokrasi tidak boleh ada lembaga yang surplus kewenangan, tidak ada defisit kewenangan, harus ada check and balances baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Demikian juga hubungan lembaga negara," kata Irman.

"Jadi apakah sistem presidensial kita sudah kokoh belum, termasuk juga hubungan presiden dan wapres, yang kita baca itu memang kesannya peran wapres seolah-olah sama-sama pembantu dengan menteri. Jadi artinya menurut saya ini harus diperjelas," kata Irman.

Posisi wapres di Amerika Serikat cukup jelas. Wapres Amerika Serikat ex oficio ketua senat. Wapres di Amerika menjalankan peran menjaga hubungan pusat dan daerah. Tentu di Indonesia punya mekanisme sendiri karena perbedaan sistem negara serikat dan negara kesatuan.

"Jadi menurut saya presiden dan wapres itu harus dijelaskan umpamanya di Amerika itu tidak boleh presiden dan wapres yang berasal dari provinsi yang sama, nah kita kan pernah terjadi presiden dan wapres berasal Jawa Timur. Ini penting supaya ada representasi yang luas apalagi negara Indonesia ini negara yang majemuk sehingga meletakkan posisi wapres itu agak lebih kokoh," kata Irman.

Jika posisi wapres sudah kokoh, imbuh Irman, tentu ada pengaruhnya dengan komposisi kabinet pembantu presiden. "Kalau posisi wapres kokoh pertanyaannya apakah diperlukan Menko, harus dikembangkan wacana itu. Kalau otonomi daerah itu dikembangkan dengan baik apakah tidak perlu membagun pos kabinet yang lebih ramping yang lebih efektif," ujar Irman yang sudah sejak tahun 1999 menjadi anggota MPR RI ini.

Selain itu, masih menurut Irman, amandemen UUD 1945 juga perlu diarahkan untuk memperjelas peran dan hubungan antara lembaga legislatif MPR, DPR, dan DPD. Juga peran dan hubungan lembaga yudikatif MK, MA, dan KY.

"Menurut saya peran DPD mutlak untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi menurut saya amandemen ini harus dikaji apalagi di MPR sekarang sudah ada pusat pengkajian yang sudah diamanatkan di Keputusan MPR Nomor 4 tahun 2014. Pada saat periode Bung Karno dan Pak Harto tidak pernah ada amandemen bahkan seperti kitab suci, tapi sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi, jadi kita kan sekarang supremasi konstitusi artinya supremasi terhadap Undang-undang," pungkasnya.
http://news.detik.com/berita/2999506...t-peran-wapres


10 Usulan DPD RI untuk Amandemen ke-5 UUD 1945
27 Jan 2015 at 01:11 WIB

Liputan6.com, Jakarta - DPD RI mengajukan 10 pokok pikiran dalam usulan amandemen atau perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu dipaparkan dalam rapat membahas rencana amendemen ke-5 UUD 1945 yang diikuti Ketua Fraksi MPR dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Wakil Ketua Fraksi Hanura MPR.

Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah mengatakan, 10 usulan itu perlu dibahas lebih lanjut. Setelah diputuskan pasal-pasal apa saja yang akan diamandemen atau apakah usulan tersebut terakomodir, baru kemudian diumumkan ke masyarakat.

"Kalau sudah kita sepakati pasal-pasal yang kita ubah, maka kita umumkan ke publik pasal-pasal yang akan diubah," kata Basarah dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Kelompok DPD Bambang Sadono di Ruang GBHN DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Adapun isu-isu strategis yang diangkat DPD RI sebagai pokok-pokok usul amandemen UUD 1945, yakni:

1. Memperkuat Sistem Presidensial
Bangsa Indonesia harus memperjelas dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial, guna menjamin stabilitas politik secara nasional berdasarkan karakteristik dan latar belakang sejarah bangsa.

2. Memperkuat Lembaga Perwakilan
Guna meningkatkan kualitas kebijakan dari segi derajat keterwakilan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan mekanisme check and balances antarkamar dalam fungsi legislasi lembaga perwakilan.

3. Memperkuat Otonomi Daerah
Negara perlu mengatur pola hubungan antara pusat-daerah secara bertingkat, serta lebih memberikan ruang kepada daerah untuk menjalankan otonominya.

4. Calon Presiden Perseorangan
Mekanisme pemilihan pemimpin bangsa sebaiknya tidak saja melalui partai politik, melainkan membuka pintu bagi calon perseorangan.

5. Pemilahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal
Pemilahan pemilu nasional dengan pemilu lokal secara teknis dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu lebih sederhana, sekaligus memetakan isu-isu pemilu secara nasional dan lokal.

6. Forum Previlegiatum
Diperlukan suatu kepastian hukum bagi seorang pejabat negara yang menghadapi proses peradilan, agar tidak 'tersandera' proses hukum yang berlarut-larut.

7. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai court of law (pengadilan) perlu mempunyai kewenangan yang lebih optimal dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil Pemilukada, dan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

8. Penambahan Pasal Hak Asasi Manusia
Semangat yang dibangun adalah bahwa negara harus berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan jaminan-jaminan hak asasi manusia (HAM) yang sudah diakui dalam konvensi. Secara khusus perlu diatur mengenai hak terhadap perempuan, pekerja, dan pers.

9. Penambahan Bab Komisi Negara
Terdapat 5 komisi negara yang perlu dimasukkan dalam UUD 1945, yakni Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebebasan Pers, sebagai pilar-pilar penunjang negara hukum.

10. Penajaman Bab tentang Pendidikan dan Perekonomian
Negara perlu menegaskan jaminan hak warganegara dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Negara juga perlu melakukan penguasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
http://news.liputan6.com/read/216679...-ke-5-uud-1945


DPD Jangan Amandemen UUD untuk Kepentingan Sendiri
Senin, 28 September 2015 | 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Hanura di MPR Sarifuddin Sudding tidak setuju dengan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, usulan amandemen itu terkesan hanya ditujukan untuk meningkatkan kewenangan DPD, bukan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.

"Apabila amandemen UUD untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, kita setuju. Tapi, kalau hanya untuk kepentingan institusi, untuk memperlebar kewenangannya, itu hanya jangka pendek," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Sudding, akan lebih baik bila amandemen UUD 1945 didasarkan pada hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan dapat berefek jangka panjang. Dia mencontohkan tentang dimunculkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara yang sempat dihapus pada saat amandemen keempat UUD 1945. Dia menilai keberadaan GBHN penting untuk mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

"GBHN itu tetap perlu dijadikan pedoman," ucapnya.

Sudding merasa pesimistis bahwa amandemen UUD 1945 ini akan terwujud jika DPD hanya menyasar pada penguatan lembaga mereka. Hal itu karena amandemen harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya oleh dua pertiga anggota MPR. Setelah itu, usulan tersebut harus disetujui oleh minimal dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang.

Wacana DPD mengamandemen UUD 1945 muncul setelah upaya DPD melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi tidak berhasil. Sejumlah langkah, mulai dari perumusan konsep amandemen hingga pendekatan politik, diambil untuk mendapat dukungan sejumlah pihak.

"Tentunya, untuk saat ini, kami akan mengimplementasikan dulu apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, putusan itu tidak mengurangi semangat kami untuk mendorong amandemen UUD 1945 dan memperkuat kewenangan DPD," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, Minggu (27/9/2015), seperti dikutip harian Kompas edisi Senin (28/9/2015).

Pada 22 September lalu, MK hanya mengabulkan sebagian permohonan uji materi DPD. MK hanya mengabulkan ketentuan terkait dengan kewenangan DPD mengusulkan dan turut membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, kemandirian dalam penyusunan anggaran DPD yang harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, serta mekanisme pengusulan RUU, yaitu dari pimpinan DPD disampaikan kepada pimpinan DPR dan presiden (sebelumnya hanya kepada pimpinan DPR).

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan DPD terkait dengan perubahan penyampaian pertimbangan DPD dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta RUU di bidang pajak, pendidikan, dan agama. DPD ingin pertimbangan disampaikan pada rapat paripurna (pembahasan tingkat II), tetapi MK menyatakan pertimbangan DPD sebaiknya diberikan sebelum pembahasan RUU.
http://nasional.kompas.com/read/2015...tingan.Sendiri