kementrian perhubungan menstop proyek kereta cepat karena masalah keselamatan


JAKARTA - kereta api cepat pertama di Indonesia tidak akan menerima izin pembangunan sampai persyaratan termasuk usia pakai jaringan dan keselamatan seismik terpenuhi, menurut Kementerian Perhubungan.

Dengan jaringan sejauh 142 km yang menghubungkan Jakarta dan Bandung yang ground breakingnya dilakukan pada 22 Januari 2016 dalam upacara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa pejabat pemerintah mengatakan sebelumnya bahwa proyek tidak akan dimulai sampai semua izin telah dikeluarkan.

Tapi kemudian baru diketahui bahwa meskipun proyek mendapatkan izin kementerian lingkungan dan sesuai dengan rute yang direncanakan, Departemen Perhubungan menolak untuk mengeluarkan izin usaha dan izin konstruksi. Kedua izin harus didapatkan konsorsium yang dibentuk oleh beberapa perusahaan milik negara Cina dan Indonesia untuk memulai pembangunan kereta api cepat.

Hermanto Dwiatmoko, Direktur Jenderal untuk kereta api di Kementerian Perhubungan, mengatakan konsorsium perlu menyesuaikan beberapa rincian dalam desain dan pengembangan rencana sebelum perjanjian konsesi dapat dicapai dan dua izin final bisa dikeluarkan.

masalah 1
Dwiatmoko mengatakan kepada wartawan bahwa "kita ingin jaringan kereta api untuk memiliki masa hidup 100 tahun, tidak 60 tahun [sebagaimana tercantum dalam desain saat ini]." konsesi akan berlangsung hanya 50 tahun, katanya, setelah itu pemerintah akan mengambil alih properti. Rentang hidup diperpanjang akan membiarkan pemerintah mendapatkan keuntungan lagi dari pengambilalihan.

Kementerian itu menolak permintaan konsorsium untuk masa konsesi lagi, kata Dwiatmoko. laporan media sebelumnya mengatakan konsorsium yang diminta minimal 10 tahun tambahan karena kekhawatiran bahwa hal itu tidak bisa impas dalam 40 tahun.

masalah 2
Masalah besar lain menyangkut jarak antara pusat track, Dwiatmoko mengatakan, jaringan kereta api Jakarta-Bandung dirancang untuk berjalan pada trek ganda. Desain saat ini dibuat pada jarak 4,6 meter untuk kereta yang bergerak dengan kecepatan 350 km/h. Padahal seharusnya jarak antar pusat track harus 5 meter terpisah untuk kecepatan seperti itu, kata dia, sementara jarak 4,6 meter hanya memungkinkan kecepatan maksimum hanya 250 km/h.

"Ini akan menjadi sangat berbahaya jika jaraknya tidak cukup lebar," katanya. "Kereta [berjalan pada trek berlawanan] dengan kecepatan yang sangat tinggi bisa terjadi tabrakan. Ini adalah masalah keselamatan yang sangat penting."

Lebih jauh, konsorsium juga membutuhkan survei seismik untuk beberapa wilayah di rute luar Bandung karena kerentanan mereka terhadap gempa bumi, dan lokasi track atau kekuatan struktural harus disesuaikan, Dwiatmoko mengatakan, mengutip rekomendasi dari lembaga meteorologi dan geofisika negara (BMKG).

"Semua ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsorsium jika mereka ingin melanjutkan proyek tersebut," katanya. "Tidak ada ruang untuk negosiasi."

masalah paling gila nih
Selain meminta perpanjangan masa konsesi lagi, konsorsium juga meminta agar tidak ada rel lain yang dijalankan secara paralel. Kementerian perhubungan dengan cepat menolak permintaan tersebut, Dwiatmoko mengatakan, karena beberapa bagian dari rencana proyek kereta api cepat rute Jakarta-Surabaya tidak akan pernah bisa terwujud karena akan dijalankan secara paralel dengan jaringan kereta Jakarta-Bandung, khususnya antara Jakarta dan Karawang, Jawa Barat.

Kementerian perhubungan hanya membutuhkan jarak minimal 10 km antar stasiun dari kedua jaringan kereta api itu. "Jika pemerintah mengabulkan permintaan mereka, pemerintah atau investor lain tidak akan mampu membangun jaringan kereta api cepat Jakarta-Surabaya" kata Dwiatmoko.

Dia mengatakan, pemerintah setuju untuk memberikan konsorsium jaminan hukum untuk pembangunan lanjutan dan operasi berdasarkan konsesi 50 tahun meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan nasional. jaminan, kata dia, akan ditentukan dalam perjanjian konsesi yang akan ditandatangani setelah semua persyaratan telah dipenuhi.

sumber :
http://asia.nikkei.com/Politics-Econ...-safety-issues

http://www.bbc.com/indonesia/berita_...in_keretacepat

http://www.suara.com/bisnis/2016/02/...awet-100-tahun

http://www.merdeka.com/uang/bos-kcic...100-tahun.html

------------------------------------------------------------
1. Usia design jaringan dan infrastruktur cuman dipatok 60 tahun.
jawaban media pro.
http://www.merdeka.com/uang/bos-kcic...100-tahun.html
akhirnya dijawab lagi oleh kementrian perhubungan.
http://www.pubinfo.id/beritapub-ini-...100-tahun.html

stasiun jakarta kota saja sudah hampir berusia 100 tahun lho .....
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Jakarta_Kota

2. jarak antar rel sangat dekat 4,6 m, padahal untuk kereta api cepat bagusnya di jarak 5 m.


3. Meminta monopoli jaringan kereta .... ini baru greget namanya
http://www.merdeka.com/uang/kemenhub...eta-cepat.html

karena bertentangan dengan :
UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen.../UU_1999_5.pdf

UU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen...UU_2007_23.pdf

Kalo ada orang di kementrian perhubungan dan dirjen perkeretaapian yang baca ini thread saran ane cuman satu :

"Belajarlah dari pengalaman PLN, karena berbisnis sama negara yang baru maju berbeda dengan negara yang sudah lama maju".
http://bisnis.tempo.co/read/news/201...it-buatan-cina