Indonesia menjadi salah satu negara yang
terys mengkritik penggunaan hak veto di
Dewan Keamanan PBB oleh lima negara,
yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China
dan Inggris.
Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri
Indonesia, Hassan Kleib, mengungkapkan,
Indonesia bahkan meminta penghapusan
Hak Veto DK PBB tersebut yang
mengakibatkan tidak demokratisnya
keputusan organisasi internasional itu.
“Hak veto sangat tidak demokratis. Indonesia
meminta, reformasi (DK PBB) diadakan
menyeluruh,” ujar Kleib di Kementerian Luar
Negeri, Jakarta, Kamis (4/2).
Kleib menambahkan, selain tak demokratis,
hak veto DK PBB dinilai tidak mewakili suara
anggota PBB.
“Ya kita sangat mendukung reformasi DK
PBB. Satu, tidak representatif, kurang negara
berkembang, padahal dua pertiga anggota
PBB adalah negara berkembang. Kedua,
tidak demokratis di mana lima negara bisa
memutuskan ya apa tidak kepentingan 193
negara dengan hak veto,” katanya,
sebagaimana diberitakan Merdeka.
Meski demikian, diakuinya tidak mudah
untuk menghapuskan veto, karena harus
ada persetujuan dari negara pemegang hak
ini.
“Tapi kita mengerti hak veto (tak akan
dihapus) kecuali dari persetujuan negara
pemiliknya,” jelasnya.
“Karena itu kami pernah mengusulkan kalau
ada anggota tetap baru tak akan dikasih veto
dengan artian kita akan keluarkan limitasi
regulasi penggunaan hak veto mereka
menuju penghapusan,” ungkap dia.
Seperti diketahui, hak veto adalah hak untuk
membatalkan keputusan, ketetapan,
rancangan peraturan, dan undang-undang
atau resolusi PBB yang hanya dimiliki AS,
Rusia, China, Inggris dan Prancis dikarenakan
lima negara ini dinilai sebagai pemenang
perang. [merdeka/islamedia]