Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai banyak penolakan.Itu lantaran poin-poin yang hendak direvisi dinilai melemahkan lembaga antikorupsi. Salah satu penolakan datang dari para tokoh lintas iman.

"Pelemahan pemberantasan korupsi bisa dilihat dari revisi UU KPK dengan memasukkan empat poin, pembentukan dewan pengawas, penambahan kewenangan mengeluarkan SP3, pengaturan penyadapan dan kewenangan pengangkatan penyelidik dan penyidik," tutur Pengurus Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Hal senada diutarakan intelektual muslim dan mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Gus Dur, Djohan Effendi. Ia menolak pelemahan KPK baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menginginkan KPK dapat bekerja secara optimal.

"Kita menolak segala usaha dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung yang menghambat optimalisasi KPK," ujar Djohan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PGI Krise Gosal mengingatkan Presiden Joko Widodo agar bersungguh-sungguh memimpin pemberantasan korupsi sebagaimana janjinya. Menurut Krise, kalaupun UU KPK akan direvisi, maka itu dilakukan demi penguatan dan kemandirian KPK, bukan pelemahan KPK.

Dukungan penguatan kepada KPK pun datang dari Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid. Ia menegaskan Jokowi harus bertindak setegas-tegasnya untuk memberantas korupsi. Pasalnya, penyakit korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar saat ini. Harapan untuk memberantas korupsi berada di lembaga antirasywah tersebut.

"Harapan kita satu-satunya adalah KPK. KPK yang ada di garis depan untuk memerangi korupsi justru malah dilemahkan oleh anggota DPR atau pemerintah," tandas Shinta.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-revisi-uu-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait REVISI UU KPK :

- Baleg Kecewa Pimpinan KPK Tidak Hadiri Rapat Revisi UU KPK

- Tokoh Lintas Iman Tolak Revisi UU KPK

- Pimpinan KPK Sampaikan Surat Penolakan Revisi UU KPK ke DPR