KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memasuki ruang Kongres IV Partai Demokrat di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (12/5/2015). Kongres dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Jumat, 5 Februari 2016 | 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, proyek ini menelan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp 76 Triliun.

"Itu angka yang tak sedikit. Meski katakanlah nanti tak diambil dari APBN, tapi itu hakekatnya pakai uang rakyat. Oleh karena itu, rakyat tidak salah kalau peduli, ingin bertanya dan penasaran karena sekali lagi biayanya besar sekali," kata SBY dalam wawancara di akunYoutube resmi miliknya yang diunggah, Jumat (5/2/2016).

SBY mengatakan, belajar dari pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri ini, masalah pembangunan infrastruktur memang seringkali tak bisa berjalan secara lancar.

Apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, apapun yang diputuskan pemimpinnya akan mengundang pro dan kontra.

(Baca: Kenapa Jakarta-Bandung Jadi Jalur Pertama Proyek Kereta Cepat? )

"Pemeritah tak perlu berkecil hati," kata Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Hal yang terpenting, kata SBY, pemerintah harus mendengar suara pro kontra itu dan memberi penjelasan dengan gamblang mengenai seluk beluk proyek ini. Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan ke rakyatnya, maka sekencang apapun pro kontra yang ada pasti bisa dihadapi.

"Kalau tidak ada penjelasan, yang pasti akan begini (pro kontra) terus dan itu tidak baik," ucap SBY.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China.

(Baca: Rini: Soal Jaminan Kereta Cepat, Saya Keterluan Kalau Tak Bisa Jaga Komitmen BUMN)

BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.


http://nasional.kompas.com/read/2016...ai.Uang.Rakyat