Jumat 05 Feb 2016, 15:06 WIB
Gerindra: Kalau Kita Sendirian di DPR, Buat Apa Lagi KMP?
Hardani Triyoga - detikNews


Foto: Zaki Alfarabi / Tim Infografis detikcom

Jakarta - Pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut secara de facto Koalisi Merah Putih dibenarkan koleganya sesama partai Gerindra. Ketua DPP Gerindra Desmond Mahesa mengatakan sebenarnya KMP dinyatakan bubar saat rapat internal fraksi yang dilaporkan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Ya kita kan ada rapat, ada evaluasi awal tahun di DPR. Setelah kita evaluasi dari perjalanan satu tahun ini sesungguhnya dengan adanya partai-partai pendukung pemerintah, KMP-KIH sudah tak ada lagi. Ngapain lagi ada KMP," ujar Desmond saat dihubungi, Jumat (5/2/2016).

Dia menyebut dalam rapat evaluasi itu, Fraksi Gerindra merasa tak ada temen satu visi seperjuangan. Misalnya, saat pembahasan APBN serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau kita sendirian pas pembahasan APBN, revisi Undang-Undang KPK, ini jadi evaluasi. Ngapain lagi kita sendirian di parlemen. Ngapain ada KMP, kalau sendirian," sebut Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Lantas, hasil dari evaluasi fraksi ini disampaikan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Saat itu, menurutnya, Prabowo percaya terhadap kader Gerindra di parlemen.

Secara langsung, eks Komandan Jenderal Kopassus itu mengingatkan agar program Gerindra selalu mendukung pro rakyat. Termasuk bila program pemerintah yang pro rakyat didukung Gerindra. Namun, yang tak pro rakyat, Gerindra harus siap mengkritik.

"Kita konsultasikan ke Pak Prabowo, menurut kalian seperti itu ya oke bersikap. Karena fraksi di DPR yang lebih paham. Pak Prabowo kasih kepercayaan kepada kami. Sesuai pesan beliau yang tidak pro rakyat akan kita tentang, yang pro rakyat akan kita dukung," terangnya.

Terkait posisi Gerindra, saat ini, menurut Desmond tak masalah bisa hanya sendiri di luar pemerintah. Tak masalah bila memang nanti Gerindra hanya sendiri di parlemen. Sesuai komitmen, Gerindra akan mengontrol kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.

"Kalau kita berada di luar pemerintahan ya, itu pasti. Jadi, kita siap. Secara personal kita masih berkomunikasi. Tapi, secara kebijakan sudah pasti beda. Karena kan mereka mendukung pemerintahan, buat apa, ngapain lagi KMP," tuturnya