Masinton Pasaribu, Sosok Merakyat dan Anti-Korupsi
Sabtu, 19 Oktober 2013


Masinton Pasaribu, SH

PRIA ini banyak dikenal di dunia pergerakan. Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang benar-benar merangkak dari bawah dan mengusung tema perubahan, bersih dan merakyat sebagai tema perjuangan sepanjang hidupnya.

TripAdvisor Vacation RentalsDikenal sebagai aktivis berani, pria yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini sudah mempersiapkan berbagai jurus untuk memperkuat upaya yang pernah dia lakukan di luar parlemen. Ia ingin tetap merakyat, berjuang membangun tradisi politik baru; bertanggung jawab dan antikorupsi.

Aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) tahun 1998, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (PPPI). Pernah mengalami pahit manisnya perjuangan hidup mulai menjadi buruh pelabuhan di Belawan, buruh pabrik di Medan, aktivis mahasiswa, aktivis buruh di Jakarta hingga menjadi politisi seperti saat ini.

Hal yang kemudian membuatnya menjadi pribadi yang sangat mudah memahami masyarakat lemah, sekaligus tidak mudah menyerah dalam perjuangan.

“Sejak kecil saya diajarkan prihatin, peduli dan toleran terhadap perbedaan, karenanya bagi saya politik adalah perjuangan dan pengabdian sepenuh-penuhnya untuk rakyat,memperjuangkan perbedaan dan membebaskan yang lemah,” ungkap Masinton di Jakarta, belum lama ini, terkait pencalonannya menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

***

MASINTON lahir di Sumatera Utara, dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil dia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan mandiri. Usai pulang dari sekolah Masinton berjualan keliling hingga membantu orang tuanya berkebun ditanah sepetak yang dikelola orang tuanya dengan bertanam sayuran.

Berlatar belakang suku Batak, lingkungan Masinton tinggal dan sekolah terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Suku Jawa, Batak, Melayu, Minang, Aceh, India, dan Cina/Tionghoa. Mereka sering bermain bola bersama-sama di sekolah.

Pada saat menginjak bangku sekolah SMP dan SMA, Masinton sudah aktif berorganisasi melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Liburan sekolah Masinton selalu mengisi hari liburnya dengan berjualan dan bekerja menjadi buruh harian lepas di Pelabuhan Belawan, Medan.

Setelah lulus SMA, Masinton tidak bisa langsung mengenyam bangku kuliah dikarenakan keterbatasan ekonomi orang tuanya. Keadaan orang tuanya yang tidak mampu melanjutkan Masinton kuliah di perguruan tinggi tidak membuatnya kecil hati, karena dia tau dan sadar diri dengan kondisi perekonomian orang tuanya.

"Saya tidak kecil hati. Kurang lebih selama dua tahun saya kemudian bekerja menjadi buruh harian lepas di pelabuhan Belawan, Medan," kata dia.

Saat ada lowongan pekerjaan buruh pabrik baja di Medan, Masinton ikut melamar. Menjadi buruh pabrik dia geluti selama hampir setahun, akhirnya diberhentikan karena memprotes perusahaan yang memperlakukan buruh dengan semena-mena.

Usai berhenti bekerja sebagai buruh di pabrik, kemudian Masinton pindah ke Jakarta. Di ibu kota, Masinton bekerja sambil melanjutkan cita-citanya bisa kuliah di perguruan tinggi. Di sela-sela kesibukannya bekerja dan kuliah, Masinton selalu menyisihkan waktunya dalam aktivitas organisasi dan pergerakan mahasiswa.

Sejak saat itu lah dunia Masinton makin berkembang sekaligus menghadapi tantangan yang luar biasa. Masalahnya, dia tidak bisa tinggal diam melihat kesulitan masyarakat kecil, dunia yang pernah dia rasakan sendiri.

Sejak mahasiswa dia pun sudah mulai mengorganisir penarik becak di wilayah Benhil dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melakukan advokasi; pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi korban ketidak-adilan negara. Misalnya, advokasi kesehatan terhadap warga tidak mampu yang dipersulit memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Melakukan advokasi terhadap buruh yang terancam PHK. Serta melakukan advokasi warga yang pemukimannya terancam digusur.

“Sekecil apapun yang bisa kita kontribusikan dan lakukan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, ayo lakukan. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian,” ucap Masinton.

Menurut dia, politik dan pergerakan adalah ruang pengabdian.

***

SETELAH lulus kuliah, derap langkah pergerakan dan perjuangannya tidak berhenti. Bersama dengan aktivis pergerakan pro-demokrasi (Masinton, Budiman Sudjatmiko, Beathor Suryadi, dkk) meneruskan pergerakan dan perjuangannya melalui partai politik PDI Perjuangan dengan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan.

Kongres II Repdem di Jakarta 2011 memilih Masinton Pasaribu menjadi Ketua Umum DPN Repdem, periode 2011-2016. Namun, kedekatan Masinton dengan berbagai tokoh, pimpinan partai maupun pejabat tidak serta -merta membuat sikap dan idealismenya berubah.

"Saya beruntung bisa belajar langsung dari Pak Taufiq Kiemas yang selalu mengajarkan nilai-nilai politik ideologis dan bersahaja. Belajar beradaptasi kepartaian dari Bang Ondos dan Mas Ganjar Pranowo. Serta belajar berpendirian teguh dalam prinsip-prinsip perjuangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Masinton.

Sebagai aktivis dan politisi muda yang memiliki idealisme, Masinton kerap melakukan kritik dan protes terhadap berbagai sikap dan keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya, protes terhadap sikap pemerintah yang lamban menangani persoalan kebhinnekaan dan keberagaman, perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, kenaikan harga BBM, penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh asing.

Selain melontarkan kritik dan protes, Masinton juga menyampaikan solusi ide dan konsep alternatif yang berpihak pada kepentingan nasional, demokrasi dan kerakyatan Indonesia.

Salah satu impian dia adalah mewujudkan Indonesia yang "Trisakti" yakni berdaulat di bidang politik, berdikari/mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian Indonesia di bidang kebudayaan.

Kemudian memperjuangkan anggaran pro-rakyat, undang-undang yang pro-kedaulatan nasional, pengawasan kritis dan konseptual; melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, memastikan terselenggaranya program-program pemerintah untuk menwujudkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dia pun berkomitmen jika nanti terpilih menjadi anggota DPR RI, dia tetap melaksanakan fungsi advokasi; pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat, serta aspiratif antara lain dengan membuka rumah aspirasi di daerah pemilihan, mendatangi warga dan menerima laporan pengaduan masyarakat, serta menindaklanjutinya.
http://www.jakartaobserver.com/2013/...akyat-dan.html

JEJAK KARIER MASINTON PASARIBU

Lahir di Sibolga, 11-02-1971

• 1998: Aktif dalam pergerakan mahasiswa,
  
• 2003: S1 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
  
• 2004: Mendirikan FAMRED (Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi) bersama Beathor dan Budiman Sudjatmiko.
  
• 2011: Terpilih menjadi Ketua Umum DPN REPDEM 2011-2016.
  
• 2014: Menjadi Caleg PDIP nomor urutan 3 Daerah pemilihan DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri). Masuk daftar 60 caleg Koalisi Bersih.
  
• 2014: Lolos ke Senayan dengan perolehan 30.989 suara dari Dapil DKI II
  
• 2015: Pada 6 Oktober 2015 ikut mengusulkan revisi UU KPK
  
• 2015: Pada 12 Oktober 2015 dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014
  

source: http://www.pejabatpublik.com/masinto...litisi-bersih/

ICW: Masinton Pengkhianat Anti Korupsi
Masinton sendiri lebih tunduk kepada partai ketimbang para konstituennya
Selasa, 13 Oktober 2015 00:00

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menuding bahwa anggota Komisi III DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sudah mengkhianati agenda pemberantasan korupsi. Bahkan Masinton sendiri lebih tunduk kepada partai ketimbang para konstituennya.

Pernyataan tersebut dikatakan Donal dalam acara diskusi publik dengan tajuk, "Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-undang KPK". Donal menyebut, jika Masinton sebagai anggota legislatif melupakan janji-janji kampanyenya, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

"Masinton mengkhianati agenda bersih 2014. Ini bukan soal memenangkan caleg dalam pemilu, tapi bagaimana memperjuangkan tindak pidana korupsi. Bagi kami, Masinton telah mengkhianatinya," ucap Donal di Bakul Koffie, Cikini, Senin (12/10).

Peneliti asal ICW itu menegaskan bahwa Bersih 2014 tidak akan berhenti hanya di tahun 2014. Bahkan Donal mengaku bakal segera membuat daftar Bersih 2019, dan Masinton bakal berada di daftar hitam saat pesta demokrasi lima tahunan berlangsung 2019 mendatang.

"Kami tegaskan bersih 2014 tak hanya berhenti di 2014. Kami juga akan membuat list bersih 2019, beberapa nama telah masuk dalam catatan. Untuk Masinton ia ada di daftar hitam," sahut Donal.
http://www.jitunews.com/read/23366/i...t-anti-korupsi


Masinton Pasaribu Dorong Revisi UU KPK. Tapi Malu-malu Kucing Lho
Rabu, 4 Nov 2015 - 15:03

KONFRONTASI - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu malu-malu mengakui bahwa dirinya ingin revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sebab menurutnya KPK seharusnya hanya menyelidiki sektor pengadaan barang dan jasa di setiap lembaga dan kementerian.

"Jika ingin memastikan KPK membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang anti korupsi, memang sebaiknya dimasukkan ke UU melalui revisi. Tapi ya terserah masyarakat, sampai kapan bersedia memberi izin ke Pemerintah dan DPR untuk merevisinya," kata Masinton ketika dihubungi, Rabu (4/11).

Meski sudah tahu usulannya ini akan menuai protes di kalangan masyarakat, namun Masinton tetap bersikukuh. Dia mengklaim bahwa revisi tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat.

"Kita selalu belajar dari pengalaman bahwa revisi UU KPK selalu memancing kontroversi. Makanya kami memilih untuk mendengar suara rakyat," tuturnya.

Politikus PDIP ini menilai KPK harus dipastikan bisa mengubah serta memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga. Sehingga kebocoran anggaran bisa bisa dieliminasi semaksimal mungkin.

Sepengetahuannya selama ini, pengadaan barang dan jasa di Kementerian atau Lembaga menjadi salah satu titik utama korupsi dan kebocoran anggaran negara yang belum ditangani secara serius. Seharusnya kata Masinton, sebagai lembaga yang sudah didirikan Presiden RI Ke lima Megawati Soekarnoputri sejak 13 tahun lalu, KPK sudah mampu mengenali titik-titik lemah sistem pengadaan barang dan jasa selama ini.

"Tapi seperti yang kita tahu, ternyata sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga kita masih sama saja dan rentan dikorupsi. Harus ada pendekatan sistemik dalam mengatasinya, dan seharusnya KPK yang berperan memberikan panduan pencegahan dini seperti grand design sistem pengadaan yang tak bisa dikorupsi," terangnya.

Masinton juga menjelaskan, berdasarkan studi sejumlah lembaga, sebanyak 70 persen tindakan korupsi terjadi di proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Maka dari itu Masinton menyatakan, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi KPK untuk memperhatikan sektor itu apabila memang serius dalam pemberantasan korupsi.

"KPK seharusnya jangan menunggu pencuri melakukan aksinya. Kalau diibaratkan Indonesia adalah sebuah rumah besar, maka sistem pencegahan dini dan pengamanan harus dibangun dan diperkuat. Begitu pula dengan sistem pengadaan barang dan jasa, harus dibangun serta diperkuat," jelasnya.

Masinton mendukung bila KPK berkonsentrasi pada langkah penegakan hukum dan menangkap para koruptor. Namun menurut dia, kerja penegakan hukum juga harus dibarengi dengan pencegahan sehingga benar-benar memberantas korupsi.

"Salah satu yang paling utama adalah justru membangun sistem pencegahan itu. Tapi banyak kalangan yang memberi masukan kepada kami, justru pada titik itu juga salah satu kelemahan penegak hukum kita, tak terkecuali KPK," ungkapnya.

Padahal menurutnya, ada ratusan hingga ribuan triliun rupiah dana pengadaan barang dan jasa yang ada di kementerian atau lembaga dan BUMN di Indonesia. Menjadi penting untuk memastikan KPK benar-benar bisa berperan mengatasi potensi korupsi di wilayah itu.

"Masukan para pakar dan LSM kepada kami adalah bagaimana agar KPK bisa didorong membangun semacam standar prosedur pengadaan yang tak bisa di akal-akali, tak bisa jadi sarang korupsi," tegasnya.

Ketika ditanya apakah dengan keprihatinan itu PDIP akan mendorong revisi UU KPK, Masinton menjawab bahwa hal itu tergantung masyarakat sendiri. Pihaknya selalu mendengar kemauan rakyat, sehingga akan bergerak mendorong revisi itu jika memang diminta oleh masyarakat
http://www.konfrontasi.com/content/p...alu-kucing-lho


Masinton Pertanyakan Ideologi KPK
Rabu, 27 Januari 2016 − 15:13 WIB

JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dalam rapat tersebut Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan ideologi KPK selama ini.

Menurut dia, ideologi akan mempengaruhi cara lembaga antikorupsi itu bertindak. "Karena menurut saya ideologi selama ini KPK kalau ada di parlemen, parlemen dianggap sebagai kumpulan bramacorah (penjahat)," ujar Masinton dalam rapat di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan insiden adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua DPR dan penyidik KPK beberapa waktu lalu.

Saat itu tindakan penyidik yang menyertakan pasukan Brimob bersenjata lengkap yang diprotes Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Seperti kemarin yang dipertontonkan membawa senjata laras panjang, padahal DPR punya pengamanan berlapis-lapis. Saya enggak tahu SOP-nya. Apakah dengan menganggap DPR kumpulan bramacorah, tindakan seperti itu sah-sah saja?" kata Masinton.

Menurutnya, jika KPK menganggap DPR sebagai institusi negara maka penggeledahan tidak akan dilakukan melalui cara seperti itu.

"Kalau mau digeledah monggo (silakan). Enggak perlu gaya-gaya seperti ini. Nanti bisa saja menteri lagi rapat kabinet, dengan dalih hukum maka akan seperti itu juga," kata Masinton
http://nasional.sindonews.com/read/1...kpk-1453882410