VIVA.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno mengaku sedih dengan pihak-pihak yang mengkritik proyek strategis kereta cepat. Dia mengatakan, banyak pihak yang berbicara tanpa menggunakan data dan fakta yang jelas.

"Yang saya sedihkan bahwa sering kali orang berbicara tanpa data yang jelas, tanpa fakta yang jelas, sebenarnya kami terbuka," ujar Rini ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Ia menyatakan, Kementerian BUMN memastikan proyek kereta cepat bukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua aturan perizinan kereta cepat tersebut pun telah diatur dalam Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kan keppresnya sudah jelas (tidak ada APBN). Kalau saya melanggar, saya kena pidana loh. BUMN yang terlibat kena pidana loh. Keppresnya tuh jelas, tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN, Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja," ujar dia.

Ia menyampaikan, proyek tersebut betul-betul merupakan proyek bisnis. Semua hal dapat diselesaikan secara business to business tanpa merugikan pemerintah.

"Dikalkulasi secara business to business. Karena itu kreditornya, banknya juga meminta hal-hal yang normal. Kalau Anda lihat, jaminan proyek jangka panjang itu selalu ada komitmen dari yang pemberi lisensi, pemberi izin," kata dia.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...k-kereta-cepat