Jumat, 29 Januari 2016 | 10:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ikut menandatangani nomor rekening dan nomor nomenklatur pada berbagai program dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Termasuk nomenklatur dan nomor rekening dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014.

"Yang pegang tanda tangan uang itu Sekda dan saya Gubernur itu enggak bisa tanda tangan," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (28/1/2016).

Di dalam pemerintahan, lanjut Basuki, Gubernur menunjuk Sekda sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menandatangani seluruh keuangan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mengetahui apakah Sekda DKI Saefullah terlibat dalam pengadaan UPS atau tidak.

"Saya enggak tahu, Sekda terlibat atau tidak. Apakah Lasro (Marbun) mantan Kepala Dinas Pendidikan terlibat juga atau tidak, saya enggak tahu. Nanti di persidangan kan bisa kelihatan," kata Basuki.

Basuki menunggu undangan resmi pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) untuk pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan pengadaan UPS.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung menyebut ada keanehan mengenai adanya nomor nomenklatur dan nomor rekening untuk pengadaan UPS pada APBD Perubahan 2014.

Dia menyebutkan, nomor rekening dan nomenklatur bukan berasal dari DPRD, melainkan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), khususnya di Bappeda dan BPKAD.

Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka, yaitu dua tersangka dari pihak eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.


Sumur Suci Kobokan

http://megapolitan.kompas.com/read/2...S.adalah.Sekda

Klo pun gubernur ga lgsg terlibat, dia patut mundur krn lalai mengawasi anak2 buahnya. Sama halnya dgn kasus transjakarta panggang. Kecuali ini terjadi di masa pokemon