- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ide JokowiLiibatkan TNI Awasi Harga Pangan Ditentang. Siapa Mafia Beras?
TS
ts4l4sa
Ide JokowiLiibatkan TNI Awasi Harga Pangan Ditentang. Siapa Mafia Beras?
Jokowi: "Feeling" Saya Mengatakan Ada yang Bermain agar Kita Impor Beras
Sabtu, 28 Februari 2015 | 13:53 WIB
Presiden Jokowi, Panglima Tertinggi TNI dan Polri
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menduga kenaikan harga beras akhir-akhir ini akibat adanya permainan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut Jokowi, permainan ilegal itu ditempuh dengan tujuan Indonesia menggunakan beras impor.
Jokowi menyatakan telah mengambil kebijakan bahwa Indonesia tak akan menggunakan beras impor. Ia yakin kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi terlebih ketika masuknya musim panen seperti saat ini.
"Feelling saya mengatakan ada yang mau bermain agar kita impor. Saya sampaikan tidak ada impor karena sebentar lagi kita akan panen," kata Jokowi saat melakukan peninjauan di Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Jokowi melanjutkan, pemerintah akan mengindentifikasi oknum yang bermain dan menyebabkan harga beras naik. Jika terbukti, maka Jokowi meminta proses hukum dapat dijalankan terhadap oknum tersebut.
"Selalu ada yang memanfaatkan situasi. Kalau sudah diidentifikasi, kalau ada pidana, ada kriminalnya, tangkap," ucap Jokowi.
Jokowi blusukan ke Pasar Pagi Rawamangun untuk mengecek harga beras yang melambung. Ia menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang dan berbelanja setelahnya.
http://nasional.kompas.com/read/2015...ta.Impor.Beras
Ide Jokowi libatkan TNI dalam pengawasan harga pangan ditentang
Minggu, 31 Januari 2016 14:00
Merdeka.com - Permintaan Presiden Joko Widodo supaya TNI turun tangan dalam menstabilkan harga pangan ditentang. Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin mengatakan, perintah itu melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, dan membuat profesionalitas TNI mundur.
"Dalam pasal 7 ayat 2 b tentang OMSP (operasi militer selain perang) terdapat 14 tugas, tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan," tulis Tb Hasanuddin dalam pesan singkat, Jakarta, Minggu (31/1).
Hasanuddin melanjutkan, di samping tidak sesuai dengan beleid, TNI juga tidak terlatih menstabilkan harga pangan. Menurut dia, prajurit TNI disiapkan dan dilatih secara keras melakukan pertempuran buat menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
"Sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," lanjut Mantan Sekretaris Militer itu.
Tb Hasanuddin menambahkan, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Oleh sebab itu, dia khawatir permintaan Jokowi membikin tumpang tindih kebijakan, atau malah menyulut konflik dengan pemangku kepentingan lainnya.
"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," tutup Hasanuddin.
Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden memerintahkan TNI dan Polri tidak segan turun ke lapangan menelusuri permainan harga bahan pangan.
"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, Jakarta, Jumat lalu.
http://www.merdeka.com/peristiwa/ide...ditentang.html
TNI dan Mafia Beras ... Sikap TNI Sejak Awal Sudah Jelas kok, Pak TB Hasanuddin ...
--------------------------------------------
Saya rasa yang baik itu, semua pihak nggak usah mutlak-mutlakan dalam hal menjamin tersedianya beras dalam harga wajar di pasar ... dengan menonjolkan egonya masing-masing ... semisal mengatakan "Beras harus swasembada adalah harga mati, jangan coba-coba impor beras".
Masalahnya begini. Beras itu dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan analisa table Input-Output (IO) beberapa puluh tahun ini, diketahui merupakan sektor kunci (key sector) yang memiliki dampak luas ke hulu dan ke hilir di berbagai sektor ekonomi lainnya di Indonesia. Makanya "ekonomi-beras" itu menjadi sangat sensitif sekali dalam kehidupan masyarakat kita di negeri ini. Tapi juga sekaligus dia mengandung unsur kelemahan yang paling strategis. Maksudnya, kalau anda berniat menggoyang Indonesia dengan mengobarkan kemarahan rakyat, caranya mudah sekali. Cukup timbun beras sehingga barangnya menjadi langka di pasaran, dan mahal serta tak akan terjangkau sebagian rakyat kita. Nanti otomatis rakyat kebanyakan di kalangan bawah, akibat lapar, mudah sekali dibakar dan di provokasi. Kasus 1965 dan 1998, sedikit banyak "faktor beras langka dan mahal" itu, ikut juga menjadi variable signifikan yang membuat rakyat marah turun ke jalan, yang berakibat jatuhnya pemerintahan saat itu.
Jadi begini saja, kalau tahun 2016 ini memang secara ilmiah dan bisa dibuktikan dilapangan, ternyata memang terjadi kelangkaan pangan khususnya beras, entah itu akibat ulah mafia pangan, akibat el-nino, akibat gagal panen, akibat rezim Jokowi sendiri ternyata setahun ini hanya bisa ngomog doank tentang swasembada pangan tapi nggak ada langkah riel untuk memperkuat infrastruktur pertanian (seperti yang dilakukan Soeharto dulu yang rajin membangun waduk, saluran irigasi, dan mensubsidi saprodi untuk petani) .. jangan gegabah menyalahkan satu faktor atau satu variable penyebab saja. Mafia beras boleh jadi benar salah satu penyebabnya, tapi itu bukan satu-satunya variabel penyebab yang signifikan.
Yang penting itu, stabiltas harga pangan (khususnya beras) dan stocknya, jangan sampai hilang dan langka di pasaran seperti yang pernah terjadi dimasa-masa menjelang tahun 1965 lalu atau tahuh n1998 lalu. Kalau memang stock beras berkurang akibat gagal panen karena faktor cuaca el-nino atau memang prasarana irigasi yang buruk, yaaa kenapa nggak impor saja? Toh kalo pemerintah curiga ada permainan importir beras swasta yang dikangkangi Mafia Beras akan bermain, tunjuk saja secara langsung pihak BULOG untuk memonopoli impornya, ngga maalah bukan?
Sabtu, 28 Februari 2015 | 13:53 WIB
Presiden Jokowi, Panglima Tertinggi TNI dan Polri
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menduga kenaikan harga beras akhir-akhir ini akibat adanya permainan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut Jokowi, permainan ilegal itu ditempuh dengan tujuan Indonesia menggunakan beras impor.
Jokowi menyatakan telah mengambil kebijakan bahwa Indonesia tak akan menggunakan beras impor. Ia yakin kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi terlebih ketika masuknya musim panen seperti saat ini.
"Feelling saya mengatakan ada yang mau bermain agar kita impor. Saya sampaikan tidak ada impor karena sebentar lagi kita akan panen," kata Jokowi saat melakukan peninjauan di Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Jokowi melanjutkan, pemerintah akan mengindentifikasi oknum yang bermain dan menyebabkan harga beras naik. Jika terbukti, maka Jokowi meminta proses hukum dapat dijalankan terhadap oknum tersebut.
"Selalu ada yang memanfaatkan situasi. Kalau sudah diidentifikasi, kalau ada pidana, ada kriminalnya, tangkap," ucap Jokowi.
Jokowi blusukan ke Pasar Pagi Rawamangun untuk mengecek harga beras yang melambung. Ia menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang dan berbelanja setelahnya.
http://nasional.kompas.com/read/2015...ta.Impor.Beras
Ide Jokowi libatkan TNI dalam pengawasan harga pangan ditentang
Minggu, 31 Januari 2016 14:00
Merdeka.com - Permintaan Presiden Joko Widodo supaya TNI turun tangan dalam menstabilkan harga pangan ditentang. Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin mengatakan, perintah itu melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, dan membuat profesionalitas TNI mundur.
"Dalam pasal 7 ayat 2 b tentang OMSP (operasi militer selain perang) terdapat 14 tugas, tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan," tulis Tb Hasanuddin dalam pesan singkat, Jakarta, Minggu (31/1).
Hasanuddin melanjutkan, di samping tidak sesuai dengan beleid, TNI juga tidak terlatih menstabilkan harga pangan. Menurut dia, prajurit TNI disiapkan dan dilatih secara keras melakukan pertempuran buat menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
"Sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," lanjut Mantan Sekretaris Militer itu.
Tb Hasanuddin menambahkan, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Oleh sebab itu, dia khawatir permintaan Jokowi membikin tumpang tindih kebijakan, atau malah menyulut konflik dengan pemangku kepentingan lainnya.
"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," tutup Hasanuddin.
Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden memerintahkan TNI dan Polri tidak segan turun ke lapangan menelusuri permainan harga bahan pangan.
"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, Jakarta, Jumat lalu.
http://www.merdeka.com/peristiwa/ide...ditentang.html
TNI dan Mafia Beras ... Sikap TNI Sejak Awal Sudah Jelas kok, Pak TB Hasanuddin ...
Quote:
--------------------------------------------
Saya rasa yang baik itu, semua pihak nggak usah mutlak-mutlakan dalam hal menjamin tersedianya beras dalam harga wajar di pasar ... dengan menonjolkan egonya masing-masing ... semisal mengatakan "Beras harus swasembada adalah harga mati, jangan coba-coba impor beras".
Masalahnya begini. Beras itu dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan analisa table Input-Output (IO) beberapa puluh tahun ini, diketahui merupakan sektor kunci (key sector) yang memiliki dampak luas ke hulu dan ke hilir di berbagai sektor ekonomi lainnya di Indonesia. Makanya "ekonomi-beras" itu menjadi sangat sensitif sekali dalam kehidupan masyarakat kita di negeri ini. Tapi juga sekaligus dia mengandung unsur kelemahan yang paling strategis. Maksudnya, kalau anda berniat menggoyang Indonesia dengan mengobarkan kemarahan rakyat, caranya mudah sekali. Cukup timbun beras sehingga barangnya menjadi langka di pasaran, dan mahal serta tak akan terjangkau sebagian rakyat kita. Nanti otomatis rakyat kebanyakan di kalangan bawah, akibat lapar, mudah sekali dibakar dan di provokasi. Kasus 1965 dan 1998, sedikit banyak "faktor beras langka dan mahal" itu, ikut juga menjadi variable signifikan yang membuat rakyat marah turun ke jalan, yang berakibat jatuhnya pemerintahan saat itu.
Jadi begini saja, kalau tahun 2016 ini memang secara ilmiah dan bisa dibuktikan dilapangan, ternyata memang terjadi kelangkaan pangan khususnya beras, entah itu akibat ulah mafia pangan, akibat el-nino, akibat gagal panen, akibat rezim Jokowi sendiri ternyata setahun ini hanya bisa ngomog doank tentang swasembada pangan tapi nggak ada langkah riel untuk memperkuat infrastruktur pertanian (seperti yang dilakukan Soeharto dulu yang rajin membangun waduk, saluran irigasi, dan mensubsidi saprodi untuk petani) .. jangan gegabah menyalahkan satu faktor atau satu variable penyebab saja. Mafia beras boleh jadi benar salah satu penyebabnya, tapi itu bukan satu-satunya variabel penyebab yang signifikan.
Yang penting itu, stabiltas harga pangan (khususnya beras) dan stocknya, jangan sampai hilang dan langka di pasaran seperti yang pernah terjadi dimasa-masa menjelang tahun 1965 lalu atau tahuh n1998 lalu. Kalau memang stock beras berkurang akibat gagal panen karena faktor cuaca el-nino atau memang prasarana irigasi yang buruk, yaaa kenapa nggak impor saja? Toh kalo pemerintah curiga ada permainan importir beras swasta yang dikangkangi Mafia Beras akan bermain, tunjuk saja secara langsung pihak BULOG untuk memonopoli impornya, ngga maalah bukan?
Diubah oleh ts4l4sa 01-02-2016 08:11
0
3.8K
43
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan