MotoGP 2017 di Indonesia Makin Dekati Kata Batal



Jakarta, Otomania Pengambilalihan gelaran MotoGP 2017 di Indonesia oleh Pemerintah, tidak meperbaiki keadaan. Malah, status apakah Indonesia positif menjadi tuan rumah di ajang balap sepeda motor paling bergengsi ini semakin kabur.

Rapat koordinasi tingkat menteri dengan agenda pembahasan MotoGP yang dipimpin oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (29/1/2016), belum menghasilkan keputusan jadi atau tidaknya MotoGP.

Padahal batas waktu yang diberikan pihak Dorna untuk Indonesia, akan berakhir pada Sabtu (30/1/2016).

Puan Maharani mangatakan, pemerintah masih memprioritaskan dua hal yang harus dikaji dan dan bisa diputuskan secepatnya. Itu terkait dengan tujuan pembangunan sirkuit baru untuk MotoGP apakah ditujukan untuk kemajuan olahraga atau bisnis.

"Artinya apakah MotoGP ini untuk olahraga atau bisnis. Kedua hal tersebut harus memiliki solusi berdasarkan pengkajian tata kelola keuangan bernegara," ujar Puan.

Puan melanjutkan, karena pemerintah masih membutuhkan waktu terkait pengkajian ulang gelaran MotoGP, maka dirinya meminta Kemenpora untuk bisa memperpanjang tenggat waktu tersebut. Ketika ditanya berapa lama, Puan tidak bisa menyebutkannya.

"Maka dari itu kami meminta kepada Kemenpora untuk bisa mengomunikasikan masalah gelaran MotoGP kepada Dorna. Penjelasannya yaitu bahwa kami masih butuh waktu untuk mengkaji lebih lanjut, terkait dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017," ujar Puan.

Sumber : http://www.otomania.com/read/2016/01/29/133522130/MotoGP.2017.di.Indonesia.Makin.Dekati.Kata.Batal

Jakarta, Otomania - Gelaran MotoGP 2015 di Indonesia masih banyak menemui kendala. Pasalnya, dana yang harus dikeluarkan membangun sirkuit tidak sedikit, dan ini jadi salah satu yang membuat pemerintah berpikir panjang dan lebih dalam.

Salah satu yang jadi indikator utama yaitu penentuan tujuan dari pembangunan sirkuit untuk MotoGP Indonesia. Apakah untuk bisnis atau olahraga?

Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (29/1/2016), yang merupakan induk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan, apakah MotoGP ini untuk kemajuan olahraga atau bisnis. Kedua hal ini masih harus diselesaikan dan dicari solusinya.

"Kalau memang untuk olahraga, akan banyak implikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa melakukan hal tersebut. Sementara, kalau ini dilakukan untuk bisnis (goverment to business). Ini berarti kami akan mendorong atau merekomendasikan pihak swasta harus banyak dilibatkan untuk bisa berperan aktif dalam dalam gelaran MotoGP," ujar Puan.

Puan melanjutkan, terkait lokasi penyelenggaraan juga masih belum pasti, karena tiga opsi yang sempat diajukan kurang memenuhi persyaratan.

"Pertama Sentul, tapi kemudian tidak bisa dilakukan, opsi kedua Gelora Bung Karno, ternyata setelah di cek tidak memenuhi standar internasional. Lalu yang ketiga Palembang, namun lagi-lagi ternyata lahannya kurang luas. Karena itu saya minta Kemenpora untuk mengkaji lagi lebih dalam, terkait hal-hal yang berkaitan dengan sirkuit," ujar Puan.


http://www.otomania.com/read/2016/01/29/140100230/Gelaran.MotoGP.untuk.Kemajuan.Olahraga.atau.Bisnis.

Kemenpora: MotoGP 2017 Harus Digelar di Indonesia, Kalau Tidak …

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan bahwa kesempatan Indonesia untuk menggelar satu Grand Prix di ajang MotoGP hanya datang sekali. Jika gagal mendapatkan kepercayaan Dorna untuk MotoGP 2017-2019, dikhawatirkan Indonesia tidak akan memperoleh kesempatan serupa di kemudian hari.

Saat ini, perlombaan untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017 hingga 2019 sudah memasuki detik-detik terakhir. Deadline penandatanganan kontrak dengan Dorna akan terjadi pada akhir bulan Januari 2016. Namun, Kemenpora justru membatalkan kemungkinan Sirkuit Sentul menjadi venue MotoGP Indonesia.

Sebagai ganti, Kemenpora menyiapkan dua tempat. Yang pertama, adalah GBK di Jakarta. Sementara yang kedua adalah Sirkuit A Land di Palembang. Kemenpora sendiri sudah memastikan jika pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan MotoGP 2017, lengkap dengan pembangunan sirkuit.

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto menuturkan, Indonesia tengah berjuang keras untuk meyakinkan Dorna tentang penyelenggaraan MotoGP di tanah air. Menurut Gatot, efek gelaran MotoGP Indonesia akan sangat besar, meskipun juga harus dibayar dengan modal besar pula.

Dikutip detik.com, Gatot meyebut, “Kita tahu bahwa potensi pasar Indonesia untuk otomoti (adalah) salah satu yang terbesar di dunia. Kami pun sadar, kalau nanti MotoGP berlangsung, multiefeknya akan lebih besar ketimbang ongkos yang dikeluarkan. Jadi, kami tidak berpikir untuk hari ini saja, walaupun terkesan seakan-akan (pengeluaran di tahun ini) besar sekali.”

Gatot memastikan fokus pemerintah untuk MotoGP tidak membuat hal-hal lain ditelantarkan. Ia menambahkan, “(Soal) prioritas pembinaan, kami tetap jalankan. Persiapan Asian Games juga tetap berlangsung. Juga dengan TAFISA. Lalu soal MotoGP, karena kebetulan kita (Indonesia) ditawari Dorna, meskipun ada tenggat waktunya. Mohon digarisbawahi, yang sedang kami lakukan ini (usaha menjadi tuan rumah MotoGP) bukan untuk hura-hura.”

Gatot tidak lupa menjelaskan, kesempatan yang didapatkan Indonesia tergolong langka. Andai gagal mendapatkan hak tuan rumah MotoGP dalam tiga tahun ke depan, Kemenpora khawatir tidak akan ada kesempatan kedua yang diberikan Dorna untuk Indonesia.

“Kalau (Indonesia ingin menjadi tuan rumah MotoGP) setelah 2019, belum tentu ada jaminan Indonesia bisa mendapatkan kesempatan itu. Ibaratnya, now or never."

http://sidomi.com/431117/kemenpora-motogp-2017-harus-digelar-di-indonesia-kalau-tidak/