AKARTA, KOMPAS.com — Pembayaran pajak oleh 900 wajib pajak terbesar pada 2012 turun sampai Rp 67 triliun. Ini merupakan implikasi pelambatan perekonomian global yang berimbas sampai ke Indonesia.

”Krisis dunia sudah kena Indonesia. Kami mencatat dalam 10 bulan pertama pada 2012, pembayaran 900 wajib pajak terbesar turun sampai Rp 67 triliun,” kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak di luar cukai sampai dengan akhir 2012 adalah Rp 835 triliun atau 94,35 persen dari target. Rinciannya adalah pajak penghasilan Rp 464,7 triliun atau 90,5 persen, pajak pertambahan nilai Rp 337,6 triliun atau 100,5 persen, pajak bumi dan bangunan Rp 29 triliun atau 97,6 persen, dan pajak lain Rp 4,2 triliun atau 74,8 persen.

Sektor dengan kontribusi paling dominan adalah manufaktur, pertambangan, keuangan, dan perkebunan. Volumenya menurun akibat krisis global.

Pada 2013, target penerimaan pajak, termasuk cukai, adalah Rp 1.193 triliun. Asumsi rasio pajak 12,9 persen.

Dampak pelambatan ekonomi dunia tersebut, menurut Agus, secara langsung berimplikasi pada turunnya sejumlah harga komoditas. Ini terutama berlangsung pada semester II-2012.

”Setoran pajak penghasilan cenderung menurun dan ini tentu masih akan berlanjut pada 2013,” kata Agus.

Secara khusus, Agus menyoroti sektor pertambangan kelas kecil dan menengah yang minim kontribusi. Pemerintah meyakini masih banyak perusahaan pertambangan yang belum bayar pajak.

Izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah, menurut Agus, adalah 11.000 IUP. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata banyak yang tidak layak karena selama ini tidak membayar pajak dan tidak memiliki nomor wajib pajak.

Royalti yang dibayarkan perusahaan pemegang IUP untuk batubara, kata Agus, lebih rendah daripada perusahaan yang konsesinya didasarkan atas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Pembayaran royalti perusahaan pemegang IUP berkisar 3-7 persen. Sementara pembayaran yang mengantongi PKP2B sekitar 13,5 persen.

”Sudah beberapa kali kami ingatkan kementerian sektor, tetapi belum mendapatkan jawaban sampai sekarang,” kata Agus.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam keterangan pers menyatakan, guna mencapai penerimaan pajak 2013, pihaknya membangun sistem integrasi direktorat jenderal pajak. Tujuannya adalah mengintegrasikan seluruh sistem di semua kantor pajak di Indonesia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, kata Fuad, juga terus melakukan penomoran faktur pajak. Pada 2013, penomoran hanya boleh dilakukan oleh otoritas pajak sehingga akan menutup kemungkinan perilaku curang dari pengemplang pajak.

Hal lain yang menjadi penting, Fuad menambahkan, adalah kontrol internal, seperti pengawasan pegawai-pegawai Ditjen Pajak. (K13/LAS)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Khlwp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comment: Bayar Pajak atau kagak bayar pajak sama saja , pembangunan hampir ga keliatan, APBN dan APBD abis buat bancakan para pejabat dan pegawai negri. Contohnya: Pembangunan jalan yang baru hampir tidak ada, semua jalan yang baru adalah jalan Tol yang notabene milik swasta dan kita tetap harus bayar lagi kalau masuk Tol. Kalau kita tidak di jajah Belanda, kagak ada itu jalan sepanjang pulau Jawa, sampai sekarang kita masih naik Andong. Pemerintah baru terasa ada pada saat kita di Tilang polisi dimana kita harus nyogok juga. Jadi mending di jajah Belanda atau di jajah bangsa Jawa ?