Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat
Senin, 25 Januari 2016 | 06:35 WIB


Presiden Joko Widodo saat menemui warga Indonesia di KBRI Brunei Darussalam, Minggu (8/2/2015).

PDI-P: Wantimpres Diisi Parpol karena Jokowi Butuh Dukungan Politik Hendropriyono dan Mooryati Soedibjo Batal Jadi Anggota Wantimpres Aksi "Come Back" Soetrisno Bachir dari Prahara Dunia Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) semakin menambah daftar panjang para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelaksanaan pemilihan presiden lalu yang kini menjadi pejabat.

Jokowi dulu sempat menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Namun, dalam politik, rupanya Jokowi juga harus kompromistis terhadap berbagai pihak yang telah mendukungnya.

"Ini semacam barter politik," ujar analis Poltracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com.

Dari deretan pendukung Jokowi, nama pertama yang mencuat adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir. Soetrisno dipercaya Jokowi menjadi Ketua KEIN.

Pria yang akrab disapa "Tris" itu mengungkapkan, penunjukan dirinya dilakukan secara profesional dan tak ada kaitannya dengan sikap PAN yang menyatakan dukungan pada pemerintah.

Namun, peran Soetrisno selama pilpres tidak bisa dilupakan. Dialah tokoh PAN yang membelot dari sikap resmi partai itu mendukung Prabowo-Hatta. (Baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Nama Soetrisno bahkan tercantum dalam tim sukses resmi Jokowi-JK yang terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim pengarah bersama Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Hasyim Muzadi, dan Pramono Anung.

Nama-nama lainnya kini telah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan.

"Ini hitungannya DP (untuk PAN). Nanti akan lunas saat reshuffle. Setidaknya, ini bisa memenuhi hasrat PAN ingin 'membantu' pemerintah secara substantif menjaga stabilitas politik," katanya.

Bagi pemerintah, ungkap Agung, keberadaan PAN akan menambah soliditas dan menekan potensi kegaduhan akibat perbedaan cara pandang di parlemen. (Baca: Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik)

"Peran PAN cukup strategis memperlebar kekuatan KIH di parlemen. Sehingga, ke depan kegaduhan dari eksternal bisa dihindari sebagaimana sering terjadi pada tahun 2015," imbuh dia.

Di jajaran KEIN, ada pula nama-nama lain yang juga memiliki kedekatan dengan Jokowi, seperti Arif Budimanta (PDI-P) dan Hendri Saparini (ekonom UGM). Keduanya aktif memberikan masukan kepada tim transisi yang saat itu menyiapkan sejumlah program Jokowi.

Tak hanya KEIN

Sepanjang 2015, Jokowi juga kerap melakukan penunjukan yang kontroversial. Salah satunya yang terkait dengan relawan hingga politisi dari partai pendukung Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari penunjukan komisaris BUMN, penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden, hingga pemilihan duta besar. (Baca: 16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN)

Setidaknya ada 16 komisaris BUMN yang masuk dalam barisan pendukung Jokowi, beberapa di antaranya, Diaz Hendropriyono (penggagas Kawan Jokowi) menjadi Komisaris PT Telkomsel dan Fadjroel Rachman (relawan) menjadi Komisaris PT Adhi Karya.

Selain itu, ada pula Refly Harun (mantan staf khusus Mensesneg) sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Roy Maningkas (PDI-P) menjadi Komisaris PT Krakatau Steel, dan Jeffry Wurangian (Partai Nasdem) sebagai Komisaris BRI. (Baca: Politisi-Relawan Jadi Komisaris BUMN, Silakan Diadu dengan Profesional...)

Tak hanya itu, pemilihan Wantimpres juga menjadi representasi pengakomodasian seluruh elemen pendukung utama Jokowi. (Baca: Jadi Anggota Wantimpres, Suharso Sebut Semua Parpol Punya "Hidden Agenda")

Mereka yang ditunjuk yakni Sidarta Danusubrata (PDI-P), Suharso Monoarfa (PPP), Jan Darmadi (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), Sri Adiningsih (ekonom), dan Hasyim Muzadi (NU).

Kontroversi masih berlanjut saat Presiden Jokowi menyerahkan 33 nama calon duta besar ke DPR pada pertengahan tahun lalu.

Ada delapan nama yang setidaknya menjadi pro dan kontra karena lagi-lagi merupakan politisi dari parpol pendukung. (Baca: 5 Kontroversi Penunjukan Pejabat oleh Jokowi Sepanjang 2015)

Mereka adalah Safira Machrusah (NU, PKB) yang menjadi Duta Besar Aljazair, Helmy Fauzi (PDI-P) menjadi Duta Besar Mesir, Marsekal Madya (Purn) Budhy Santoso (Hanura), Diennaryati Tjokrisuprihatono (Nasdem) sebagai Duta Besar Ekuador, dan Alexander Litaay (PDI-P) sebagai Duta Besar Kroasia.
http://nasional.kompas.com/read/2016...ampaign=khiprd


Jadi Komisaris, Boni Hargens ingin Antara seperti BBC dan VoA
Selasa, 26 Januari 2016 11:24


jokowi terima penghargaan tokoh pluralis 2013. ©2013 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengamat politik Boni Hargens diangkat menjadi komisaris Kantor Berita Nasional (KBN). Boni pun bertekad membangun Antara menjadi public relation (PR) bangsa dan negara. Antara bukan menjadi corong pemerintah, tetapi menjadi corong bangsa dan negara.

"Maka sumber daya manusia (SDM) harus segera dibenahi. Jangan ada lagi wartawan yang sudah pensiun namun dikontrak lagi," ujar Boni, salah satu pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) dalam rilisnya, Selasa (26/1).

Boni yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), mengatakan, teknik jurnalistik dan telekomunikasi penyebaran berita, berkembang sangat cepat. Maka hanya kualitas SDM yang bisa membawa Antara agar tetap eksis dalam persaingan.

Menurut Boni, Antara tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Antara harus belajar dari kemajuan kantor berita negara lain seperti Bristish Broadcasting Corporation (BBC) di Inggris, atau Voice of Amerika (VoA) di Amerika.

"BBC dan VoA sudah menjadi kantor berita kelas dunia, bukan lagi hanya melayani berita di negerinya sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia," ujar Boni Hargens, yang juga staf pengajar FISIP Universitas Indonesia (UI).

Menurut Boni, menulis berita atau feature, sebetulnya adalah aplikasi sistematika berpikir. Maka senjata yang paling diperlukan bukanlah keterampilan menulis, tetapi sistematika berpikir yang benar. Logika dan dialektika harus ditajamkan.

"Kita bukan hanya perlu memberitakan peristiwa kebakaran, tetapi harus juga menulis fenomena-fenomena yang bisa menimbulkan kebakaran. Itulah fungsi wartawan yang benar," papar Boni.

Bagi Boni, berita tidak selamanya harus yang baik-baik, selama berita berpijak pada fakta. Dalam kaitan inilah Boni melihat Antara berperan menyebarluaskan berita pembangunan untuk mendukung kinerja pemerintah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo selalu memantau berita melalui media massa dan media sosial sehingga Antara harus berperan sebagai media yang menyuarakan kepentingan bangsa dan negara.

Berita yang objektif yang digali dari realitas sosial akan memberikan gambaran ril kepada masyarakat terkait dengan pembangunan. Untuk itulah Boni berharap agar wartawan Antara memakai hati nurani dalam meliput dan mengedepankan fakta dan moral ketika menulis berita.
http://www.merdeka.com/peristiwa/jad...c-dan-voa.html

--------------------------


spource pic: http://www.portalpiyungan.com/2016/0...hn-jokowi.html

Revolusi mental tenanan iki ya, mas Jok!