BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Buntut pengusiran warga Ahmadiyah di Sungailiat Kabupaten Bangka menimbulkan respon. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo melarang Bupati Bangka mengusir Ahmadiyah.

Dikutip dari kompas, Tjahjo meminta para kepala daerah untuk dapat bertanggung jawab melindungi setiap warganya.

"Kepala daerah harus melindungi warga negaranya. Kepala daerah jangan lepas tangan kepada warganya. Kalau ada yang salah, dibina, diluruskan, tidak boleh pakai diusir dan sebagainya," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (26/1/2016).

BACA : EMPAT JENIS LAKI-LAKI yang BAKAL MASUK NERAKA Gara-gara WANITA

Tjahjo meminta agar Bupati membatalkan pengusiran tersebut. "Kalau sampai ada yang mengusir warganya, yang wajib diusir ya kepala daerahnya," kata Tjahjo. Selengkapnya: klik http://bangka.tribunnews.com/2016/01...am-usir-bupati


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang Bupati Bangka Tarmizi untuk mengusir warga Ahmadiyah di wilayahnya. Tjahjo meminta para kepala daerah untuk dapat bertanggung jawab melindungi setiap warganya. "Kepala daerah harus melindungi warga negaranya. Kepala daerah jangan lepas tangan kepada warganya. Kalau ada yang salah, dibina, diluruskan, tidak boleh pakai diusir dan sebagainya," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (26/1/2016).

Sebelumnya, Bupati Bangka Tarmizi meminta seluruh jemaah Ahmadiyah di daerahnya segera pindah ke daerah lain, sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. "Saya minta seluruh jemaah Ahmadiyah segera pindah ke daerah lain karena kegiatannya dianggap telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat," ujar Tarmizi di Sungailiat, seperti dikutip Antara, Senin (25/1/2016). Tarmizi menjelaskan, dalam kesepakatan itu, jemaah Ahmadiyah menyatakan kesediaan untuk pindah ke daerah lain paling lambat pada 5 Februari 2016. Jika sampai batas waktu yang telah disepakati para anggota jemaah Ahmadiyah belum pindah, Tarmizi mengatakan, Pemkab Bangka dan kepolisian tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Tjahjo meminta agar Bupati membatalkan pengusiran tersebut. "Kalau sampai ada yang mengusir warganya, yang wajib diusir ya kepala daerahnya," kata Tjahjo. RMOL. Setara Institute mengkritik cara-cara Bupati Bangka Tarmizi yang mendatangi Sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Provinsi Bangka Belitung saat warga hendak mengusir jamaah tersebut. Tindakan warga dilakukan setelah keluar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa ajaran Ahmadiyah sesat. Tarmizi tak mau berlama-lama dialog dengan pengurus JAI dengan alasan dialog akan melebar ke mana-mana. Dia pun meminta mereka hengkang. Tarmizi pun menetapkan waktu kepada jamaah Ahmadiyah pada 24-31 Januari untuk menyelesaikan administrasi dan tanggal 1-5 Februari mereka harus angkat kaki dari Bangka Belitung.

Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, cara kerja Bupati Bangka tersebut adalah modus biasa untuk mengakomodir kehendak kelompok dan masyarakat yang intoleran atas Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya dengan alasan keamanan. Hendardi punya menilaian sendiri terhadap cara-cara yang dilakukan Tarmizi. Dia mengatakan, bupati seperti itu adalah pejabat yang malas bekerja mempromosikan toleransi dan memoderasi kelompok intoleran. "Bupati justru memfasilitasi dan turut menekan Ahmadiyah. Pengungsian paksa model ini adalah pelanggaran HAM (hak asasi manusia)," katanya kepada redaksi, Selasa (26/1).

Oleh karena itu, Setara Institute mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk tidak mengandalkan pemerintah daerah untuk menangani masalah seperti itu. "Pemda sudah bias dan tidak berimbang dalam mengakomodir aspirasi warga," ujar Hendardi. Dia menegaskan kalau tanggal 5 Februari terjadi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, maka Tarmizi adalah pihak yang paling bertanggung jawab. "Kemendagri harus keluarkan perintah tegas bahwa Ahmadiyah harus dilindungi karena mereka adalah warga negara. Ini ujian ke-Indonesiaan Tjahjo Kumolo yang dikenal sebagai pembela Pancasila dan konstitusi," tegas Hendardi. [wah]

http://regional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp