Terancam Terseret Kasus Korupsi UPS, Ahok Mulai Panik
26 JAN 2016 able'?

[img]http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/11/23/627311/670x335/ogah-kasus-lahan-sumber-waras-berlarut-larut-ahok-sambangi-bpk.jpg[p/img]

Rimanews - Tersangka korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), Fahmi Zulfikar mengancam akan menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada kasusnya.

Ahok sapaan karibnya bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dinilai turut serta dalam menginisiasi pengadaan UPS yang menyebabkan kerugian daerah mencapai ratusan miliar itu.

Menanggapi ancaman tersebut, Ahok membantah pernah melakukan pertemuan setengah kamar dengan Prasetio, lalu dengan sengaja mengevaluasi APBD Perubahan, tempat dimana anggaran pengadaan UPS itu muncul.

"Kita gak pernah evaluasi APBD 2014. Pras pernah ngajuin surat yang saya tulis ada 'Nenek Lo' itu lho," ucap Ahok saat dikonfirmasi, Senin (25/1/2016) malam.

Berkas 'Nenek Lo' yang dimaksud Ahok adalah adanya anggaran siluman yang sengaja diselipkan oknum DPRD pada Rancangan APBD DKI tahun 2015. Karena persoalan itu juga yang membuat Ahok berseteru dengan DPRD DKI hingga ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terlebih, sambung Ahok, korupsi pengadaan UPS jauh dari keterlibatan Ketua DPRD DKI, Prasetio atau akrab disapa Pras.

"Dulu kan dia belum jadi Ketua. Saya tidak pernah evaluasi-evaluasi APBD," tegas Ahok.

Sebelumnya, mantan Anggota DPRD DKI yang kini mendekam di sel, Fahmi Zulfikar berencana membeberkan bukti baru tentang keterlibatan Ahok dan Pras pada korupsi UPS. Hal itu disampaikan langsung kuasa hukumnya, Ilal Ferhard.

"Besok klien saya akan serahkan bukti pertemuan Ahok dengan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI) dalam pemeriksaan lanjutan," kata Ilal Ferhard, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/01/2016) kemarin.

Menurut Ilal, Ahok melakukan pertemuan di ruang Prasetyo karena saat itu ada permintaan evaluasi perubahan APBD-P tahun anggaran 2014. Dikatakannya, bahwa politisi PDI Perjuangan itu mengakui kepada anggota dewan pada akhir Desember 2015 kemarin.

"Bukan dalam agenda resmi, berdua membicarakan masalah evaluasi dari Kemendagri perubahan APBD, diakui Pak Pras segera menjawab evaluasi. Nah ada revisi mengenai Rumah Sakit Sumber Waras di APBD-P bukan pembelian lahan tetapi rumah sakit. Direvisi pembelian sebagian lahan Rp800 miliar dan dimasukan pengadaan scanner dan UPS," papar Ilal.

Padahal, kata Ilal, pada saat zaman Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, pengadaan UPS dan Printer 3D tidak dimasukkan. Dia pun meminta agar penyidik memanggil Prasetyo dan Ahok. "Kalau perlu keduanya dikonfrontir," tandas dia.‬
http://nasional.rimanews.com/hukum/r...ok-Mulai-Panik


KPK Diyakini Jadikan Ahok Tersangka Korupsi Sumber Waras
24 November 2015 18:57 wib


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. (Foto:MI/Adam Dwi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan menjadikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperkirakan diserahkan ke KPK Kamis 26 November.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan BPK dan dilimpahkan ke KPK biasanya berakhir di pengadilan.

"Soal itu (penetapan tersangka wewenang) KPK, ketika diinvestigasi biasanya 90 persen masuk pengadilan karena investigasi itu tercantum nama yang bertanggung jawab," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

Taufik mengatakan, dirinya masih menunggu hasil keputusan KPK. Hasil audit investigasi BPK diperkirakan diserahkan Kamis 26 November. "Jadi nanti kita tunggu KPK, Kamis nanti katanya diserahkan," katanya.

Taufik menyarankan Ahok tidak melawan KPK. Ahok harus mengikuti prosedur yang dijalankan KPK. "Saran saya tidak usah nambah musuh lah, tunggu saja kapan KPK manggil, datangi. Kan kalau nantang juga tidak jadi pahlawan di masyarakat," ujar Taufik.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan berani melawan KPK jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan jelas.

"Saya sangat senang, rekor saya sudah nambah lawan BPK. Berarti takdir saya juga lawan oknum KPK. Wah, lengkaplah, top banget republik ini saya lawan semua," kata Ahok.

Ahok mengaku bakal melawan lantaran menilai ada oknum BPK yang tendensius terhadap dirinya. Kendati demikian, dia bersyukur dengan perlakuan yang ia terima, termasuk saat menjalani pemeriksaan.

Kalau ia jadi tersangka, Ahok anggap itu takdir yang harus dijalani. Menurut Ahok, persoalan Sumber Waras yang diduga merugikan negara senilai Rp191 miliar sebagai bentuk tendensius BPK terhadap dirinya.

"Mungkin memang sudah takdir saya. Saya bilang untuk melawan institusi-institusi di republik ini yang diisi oknum-oknum yang tidak betul," kata dia.
http://news.metrotvnews.com/read/201...si-sumber-wara


Kasus dugaan korupsi lahan Sumber Waras, Ahok penuhi panggilan BPK
Senin, 23 November 2015 09:31

Merdeka.com - Agar kasus dugaan penyalahgunaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras tak berlarut-larut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Ahok ini ingin memberikan informasi detil soal kasus yang turut menyeret namanya itu.

"Dia (BPK, Red) mau minta keterangan soal Rumah Sakit Sumber Waras, suratnya. Kan dia udah mintai keterangan dari sekda, bekas Bappeda, dari BPKAD, bekas kepala dinas, Kepala Dinas Kesehatan, dan dia juga udah turunin lebih dari 100 orang lebih, mungkin melebihi periksa Bank Century ini. Udah periksa 60 hari, perpanjang 20 hari, ya mungkin terakhir mau tanya sama saya," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (23/11().

Dengan kehadirannya itu, Ahok mengaku tak mau proses pembelian lahan Sumber Waras itu menggantung. Jika itu terjadi, dia meyakini bisa menjadi senjata bagi lawan-lawan politik untuk menjatuhkan namanya.

"Jangan gantung-gantung, kan lucu. Nanti yang gantung-gantung dipakai bahan orang buat kampanye lagi," sahutnya.

Ahok mengaku tidak mempersiapkan apapun dalam pemeriksaannya itu, sebab dia yakin proses pembelian lahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. "Orang prosesnya bener, terang, jelas, selesai kok. Mereka aja yang tendensius," tutupnya.

Masalah yang membelit Ahok ini bermula dari BPK yang mempersalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membeli lahan RS Sumber Waras terlampau mahal dan tak sesuai dengan harga pasaran. Sedangkan Ahok berkeyakinan pembelian tersebut sesuai aturan.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 60 hari ditambah perpanjangan 20 hari, BPK menyatakan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Namun, lembaga ini menyebut telah terjadi inkonsistensi rencana peruntukan bangunan di atas tanah tersebut.

Sebab, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014, Pemprov DKI berencana mengambil alih lahan tersebut untuk membangun rumah sakit khusus kanker. Sedangkan menurut rencana awal rumah sakit itu diperuntukan untuk jantung dan kanker.
http://www.merdeka.com/jakarta/ogah-...bangi-bpk.html



Tak Dilindungi Istana, Ahok Bongkar Korupsi Jokowi
Rabu (8/4/2015)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membongkar korupsi yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ahok sudah memberikan sinyal akan membongkar korupsi Jokowi. Saat ditanya wartawan serapan APBD DKI Jakarta 2014, Ahok menjawab Jokowi. Ini sinyal saja,” kata pengamat politik Aino Sukirno kepada intelijen, Rabu (8/4).

Menurut Aino, Ahok mempunyai data korupsi yang dilakukan Jokowi terutama pengadaan bus TransJakarta. “Korupsi bus TransJakarta itu nyata-nyata melibatkan Jokowi, tetapi kasusnya didiamkan saja Kejaksaan Agung,” ungkap Aino.

Kata Aino, Ahok mempunyai kartu truf bila Istana tidak melindunginya sehingga terjungkal dari Gubernur DKI Jakarta. “Pertarungan sangat menarik, bila Ahok membongkar korupsi Jokowi,” papar Aino.

Aino mengungkapkan berdasarkan audit BPK terhadap laporan keungan APBD DKI 2013 negara dirugikan Rp1,41 triliun.

Atas laporan pertanggungjawaban APBD 2014, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014 yang hanya 59 persen.

Namun Ahok menegaskan, ucapan politisi Gerindra tersebut keliru jika menilai dirinya tidak bekerja. Sebab dia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014.

“Penyerapan 59 persen. Kalau enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok. Ah yang bener saja dia,” ungkap Ahok seperti dilansir merdeka.com.
http://www.intelijen.co.id/tak-dilin...orupsi-jokowi/

------------------------------------------

NKRI itu negara hukum, Hok .... siapapun bahkan seorang mantan presiden pun, bisa diseret ke pengadilan bila diduga bersalah seperti korupsi misalnya. Emang dia baru dengar kalo tak pernh ada Guebernur aktif digelandang aparat hukum karena kasus korupsi? Itu lihat aja kasus Gubernur SUMUT dari PKS itu belum lama ini misalnya