Politisi senior mempertanyakan langkah triumvirat Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang memutuskan dimulainya ground breaking pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Cina.

Menurut politisi PDIP Effendi Simbolon, tidak ada satupun alasan yang masuk akal sehat sehingga pemerintahan ini memulai pembangunan tersebut.

“Kita hanya mau mengingatkan sajak kepada triumvirat, Jokowi, Jusuf Kalla dan Rini Soemarno untuk menghentikan proyek pembangunan kereta cepat asal Cina ini karena sekarang dan nanti pasti akan menimbulkan masalah,” kata Effendi, di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Karena pembangunan ini tidak memiliki alasan yang bisa diterima, maka sebelum ini jadi masalah dan sebelum KPK nantinya masuk, Effendi mengaku terpanggil untuk memberikan peringatan. “Kkami minta agar presiden menunda proyek ini,” ujar Effendi.

Dia mengingatkan kepada Jokowi akan kasus Bank Century dan juga kasus pembelian bus TransJakarta ketika dirinya  masih menjabat sebagai Gubernur yang menimbulkan masalah.

Jokowi harus belajar dari kasus Bank Century di era SBY yang menimbulkan masalah hukum dan juga kasus pengadaan bus Trans Jakarta yang juga dibeli dari Cina yang kemudian menimbulkan masalah ketika dirinya masih menjadi gubernur DKI Jakarta. “Jangan sampai hal itu diulang lagi dengan kasus kereta cepat,” katanya.

Menurut Effendy, ada banyak alasan sehingga pembangunan itu harus dihentikan. Pertama, jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km, dengan 4 pemberhentian, sehingga kereta yang berkecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan  mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Kereta cepat itu sebelum berlari dengan kecepatan  maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta itu bisa dipicut dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiannya terlalu banyak.Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?,” tambahnya.

Negara Menanggung Bebannya

Alasan bahwa pembangunan ini tidak memberatkan keuangan negara karena tidak menggunakan APBN, menurut Effendi, juga merupakan alasan yang tidak nalar, karena bagaimanapun BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara dilibatkan dalam pembangunan ini.

”Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN.Iya betul, tapi kan BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, yah negara ikut membiayai dan menanggung bebannya,” tegasnya.

Pembangunan ini juga sifatnya sangat terpusat pada Jawa atau Jawa centris, padahal menurutnya  masih banyak infrastrukur yang dibutuhkan di daerah-daerah lain dan tentunya akan lebih efektif mendukung pembangunan.

”Ini tidak sejalan dengan ide dan rencana pembanguna infrakstruktur di tanah air dan pembangunan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pembangunan hanya terpusat di Jawa,” ujar Anggota Komisi I DPR Ri ini lagi.

Pembangunan ini jelasnya juga hanya akan dinikmati segelintir orang saja sementara rakyat kebanyakan sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat.

”Betul ini bisa memicu pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang semu karena yang menikmati hanya segelintir orang saja, sementara rakyat sama sekali tidak mendapatkan manfaat,” kata dia.

Selain itu pembangunan ini juga tidak transparan. Masyarakat tegasnya seharusnya mendapatkan pemaparan lebih  jauh. Jokowi  sebagai presiden menurutnya tidak mempelajari dengan baik dan detail tentang persoalan yang ada di dalam pembangunan ini.

”Justru saya melihat presiden tidak memiliki  tipikal untuk mempelajari detail hal ikhwal mengenai fungsi kereta cepat. Banyak masalah, seperti analisa dampak lingkungan dan juga TNI AU yang tidak ingin wilayah Halim Perdanakusuma dilewati jalur kereta cepat ini. Resistensi terlalu banyak,” paparnya lagi. (win)

http://poskotanews.com/2016/01/23/po...karta-bandung/


Smakin banyak pihak Mempertanyakan #keretacepat Jakarta - Bandung
Smakin menimbulkan pertanyaan , Ada apa dengan proyek ini?