Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyarankan DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini perlu dilakukan agar proyek yang dilakukan atas kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan pemerintah China itu bisa membawa keuntungan, bukan malah merugikan di kemudian hari.

"Saya tidak mendalami betul masalah ini, tapi ini menjadi tugas BPK untuk mendalami dan mengaudit rencana pembangunan ini sebelum terlanjur. Komisi VI bisa meminta BPK melakukan audit apakah menguntungkan atau tidak," kata Marzuki Alie, kepada wartawan, Sabtu (23/1).

Dia menegaskan, proyek itu harus dihentikan jika hasil audit menyimpulkan tidak memberi keuntungan. Penghentian itu mesti dilakukan sebelum negara merugi. Menurutnya, BPK berhak mengaudit karena nilai investasi sangat besar.

"Kalau BUMN investasi maka hal itu harus untung. Masalahnya sekarang ada tidak visibility study-nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa asal sembarangan berinvestasi," tegas politisi Partai Demokrat ini.

Marzuki menilai investasi jalur kereta cepat akan menguntungkan jika tingkat penggunaan kereta itu nantinya akan tinggi. Investasi itu juga harus menghitung moda transportasi lainnya karena bagaimanapun ada banyak moda transportasi yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

Marzuki sendiri menilai saat ini pembangunan kereta cepat belum diperlukan karena masih banyak daerah yang memerlukan pembangunan infrastruktur.

"Kalau saya lihat banyak daerah yang sebetulnya membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sementara  dana infrastruktur kurang, karena APBN desifisit. Disini BUMN sebenarnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain yang lebih visible dan bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi kita,” jelasnya. [ald]


http://m.rmol.co/read/2016/01/23/233...an-Atau-Tidak-