JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dan politik Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang baru diresmikan pada Kamis (21/1/2016) kemarin dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi, hanyalah akal-akalan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Indikasi pertama, Faisal mengatakan, pejabat yang mengurusi kereta cepat sejak awal bukanlah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, melainkan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Faisal menengarai, ada kepentingan terselubung (vested interest) yang sedang dimainkan Rini.

"(Soal vested interest di blog) sebut saja Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana dulu deal-nya? Oke bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api enggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam PLN Outlook 2016 di Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Indikasi kedua, lanjut Faisal, BUMN dianggap memiliki kepentingan dengan investor utama kereta cepat, yakni China.

Dia menengarai, ada kaitan antara proyek puluhan triliun itu dan pinjaman yang diberikan China Development Bank (CDB) kepada tiga bank pelat merah, yakni Mandiri, BNI, dan BRI.

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing 1 miliar dollar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, ini harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," kata dia lagi.

Terakhir, dia juga menilai, sinergi BUMN yang digembar-gemborkan dalam proyek ini tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa kereta cepat tidak dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Jadi, akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN (penyertaan modal negara). Jadi, APBN juga. Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak begini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," tandas mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu.