Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Per orangan diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Maret lalu. Kebijakan itu merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 yang menyebut fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara hanya Rp 116.650.000 kini menjadi Rp 210.890.000.

Berbagai pihak pun langsung menyerang Jokowi dari atas kebijakan yang tidak pro rakyat di tengah pencabutan subsidi harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.

Presiden Jokowi yang baru kembali dari kampungnya di Solo mengaku kaget dengan polemik kenaikan uang muka kendaraan pejabat negara itu. Dia mengaku tidak tahu Perpres yang ditekennya membuat rakyat marah.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen artinya hal seperti itu harusnya di kementerian sudah menscreening apakah berakibat baik dan tidak untuk negara," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4).

Jokowi justru menyalahkan menteri terkait, karena dalam beberapa rapat terbatas tidak mempersoalkan hal itu. Apalagi, usulan itu berasal dari Ketua DPR Setya Novanto ke yang diproses di Sekretaris Kabinet dan dikaji oleh Kementerian Keuangan.

Jokowi mengaku banyak perpres, keppres dan peraturan lainnya yang membutuhkan tanda tangannya. Untuk itulah, Jokowi menyerahkan urusan yang sifatnya teknis atau administrasi kepada para menterinya.

"Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangan. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar satu Perpres satu Keppres. Saya tidak tahu, saya cek dulu," terangnya.

Lalu, apa masalah yang dihadapi Jokowi sehingga tidak mengecek perpres yang bakal ditekennya?

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyatakan terdapat masalah yang serius di Istana Negara. Indikasi itu terlihat dari miskomunikasi antara Jokowi dengan pembantunya soal Perpres tunjangan uang muka kendaraan pejabat.

"Saya pikir ada masalah di lingkungannya. Saya minta presiden menunda dulu jadwal blusukannya dan koordinasi dulu, tantangan dia bukan hanya menandatangani dokumen tapi mengkonsolidasi kekuatan di lingkungan dalamnya," kata Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (6/4).

Menurutnya, tidak selayaknya Jokowi saling berbantahan dengan menteri di depan publik. Diduga, persoalan uang muka mobil pejabat ini adalah susupan lawan politik Jokowi.

"Bagaimana pun tidak elok berbantahan di depan publik. Manajemen kepresidenan tidak berjalan atau ada upaya yang lebih serius seperti sengaja ada susupan seperti itu," terang dia.

Mengapa Jokowi perlu mengecek terlebih dahulu perpres yang akan ditandatanganinya?

Lebih jauh, dia menyatakan jika Jokowi tetap tidak teliti dan mempunyai tim yang terpercaya. Maka, bukan tidak mungkin uang rakyat akan mengalir untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

"Bahayanya uang tidak jelas ke mana dicairkan. Itu juga menjatuhkan citranya di depan publik. Ada kesan seolah-olah Jokowi sengaja menarik subsidi dari rakyat ke pejabat," tutur dia.

Dia meminta Jokowi serius menanggapi persoalan yang mengemuka itu. Jika terjadi dalam sebuah perjanjian bilateral maka nama Indonesia bakal menjadi taruhannya.

"Harus segera ada penertiban ke dalam. Coba kalau yang diteken perjanjian antar-negara, bahaya melibatkan negara lain efeknya," pungkas dia.


SUMBER