Mangkrak atau terbengkalai adalah kosa kata yang sering kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita, terutama digunakan untuk menilai sebuah projek yang terbengkalai tak bisa diteruskan pengerjaannya karena berbagai sebab.

Untuk projek-projek pemerintah yang berjangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, banyak faktor yang menyebabkan sebuah projek mangkrak, diantaranya karena kekurangan modal. Sebab yang lainnya adalah terjadinya perubahan kepemimpinan dan kebijakan di dalam tubuh pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Adalah kenyataan bahwa masing-masing Presiden atau Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilu langsung (Pilpres dan Pilkada) memiliki program, kebijakan dan janjinya sendiri.

Sebagai contoh di era Presiden SBY, pemerintahannya mempunyai program ambisius percepatan pembangunan infrastruktur dalam segala bidang yang dibingkai dalam judul MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) 2011-2025. Salah satu khayalan dari program MP3I diantaranya adalah mentargetkan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai US$ 14.250 s/d US$ 15.500 pada tahun 2025 kelak.

Namun sekarang, di era Presiden Jokowi, program jangka menengah, MP3I, yang dilancarkan oleh Hatta Radjasa, Menko Perekonomian era Presiden SBY, nyaris ditelan bumi, tak terdengar gema dan batang hidungnya lagi. Malahan dalam penutupan tahun 2015 di Papua, Presiden Joko ternyata mempunyai mimpi yang lebih panjang lagi, target 2085. Target mimpi yang berbeda dengan SBY. Mimpi Indonesia 2016-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo di Monumen Kapsul Waktu di Papua.

Jangan-jangan Presiden Joko sedang masuk ke dalam lorong waktu menembus masa depan hingga tahun 2085. Sadarkah Presiden Joko jika menuju tahun 2085 itu pasti telah terjadi silih berganti puluhan Presiden memimpin Indonesia. Tidak menutup kemungkinan seluruh program infrastruktur dan mimpinya Presiden Joko akan dibikin mangkrak oleh Presiden pengganti berikutnya, sebagaimana Presiden Joko juga membuat mangkrak program infrastruktur MP3I dan mimpi 2025 nya Presiden SBY.

“Tidak adanya sistem negara yang menjamin kepastian kebijakan yang berjangka panjang, berkelanjutan, terkonsepsi, terencana dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan kemampuan adalah sebab utama mangkraknya sebuah projek padat modal dan berjangka panjang”.

Mangkraknya sebuah projek juga disebabkan oleh kejahatan korupsi yang dibungkus dengan cover pembangunan infrastruktur. Di era Pemerintahan SBY dibangun sejumlah projek infrastruktur mercusuar, seperti pembangunan fasilitas olahraga (PON, Sea Game, dll.) telah terbukti direncanakan sebagai cover semata untuk menciptakan alasan dalam merampok uang negara.

Sebagai contoh pembangunan fasilitas olahraga untuk PON di Balikpapan dan Samarinda Kalimantan Timur (2008), pembangunan fasilitas olahraga untuk SEA Games di Palembang Sumatera Selatan (2011), serta pembangunan fasilitas olahraga untuk PON di Pekanbaru Riau (2012) yang memangsa puluhan hingga ratusan triliun anggaran (APBN dan APBD).

Selain dikorupsi anggarannya, pembangunan fasilitas olahraga di berbagai daerah tersebut terasa belum menjadi kebutuhan di tengah masyarakat yang masih miskin dan menganggur. Kenyataannya setelah pelaksanaan event olahraga, fasilitas olahraga tersebut kini dalam kondisi terbengkalai tak bermanfaat untuk masyarakat setempat.

Stadion Palaran di Kalimantan Timur misalnya, yang dibangun untuk pelaksanaan PON 2008, diklaim paling megah di Indonesia, empat tingkat dengan berkapasitas 50 ribu penonton, yang dibangun di atas lahan seluas 46 hektare, dengan menggunakan anggaran negara sebesar Rp. 5 triliun, kini keadaannya gelap gulita, temboknyan mulai retak, ditumbuhi rumput ilalang, dihuni oleh ular, kodok, menjadi rumah hantu dan tempat jin buang anak. Terakhir kali pertandingan sepak bola besar dimainkan di stadion tersebut pada Mei 2010.

Kenyataan mangkraknya sejumlah projek infrastruktur warisan Pemerintahan SBY pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ketika masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Luhut menyampaikan ada sekitar 22 proyek infrastruktur yang mangkrak selama empat tahun lalu di era Presiden SBY. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 143 triliun, padahal pemerintah sudah membayar komitmennya (tempo.co, 25 Juni 2015).

Bagaimana dengan masa depan mimpi pembangunan projek infrastruktur era Pemerintahan Joko-Kalla? Dari segi niat dan tekad, tentu program tersebut sangat baik, tepat dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Namun, jika dilihat dari sepak terjangnya (track record) sejak menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, Joko Widodo tampaknya bergaya “slonong boy” dan mirip orang sedang “kesurupan” dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam menggerakan pembangunan projek infrastruktur.

Joko Widodo tampak tak begitu peduli pada riset untuk menentukan prioritas, tahapan dan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur. Joko Widodo juga tak terlalu peduli dengan studi kelayakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat mutlak dalam pembangunan infrastruktur.

Itulah mengapa Joko Widodo sering melakukan berbagai kecerobohan dan inkonsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Saat masih menjabat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, sejumlah programnya mangkrak justru setelah di-groundbreaking.

Ketika menjadi Wali Kota Solo, Joko Widodo membuat gebrakan program mobil Esemka yang telah mangkrak ditelan bumi. Projek rail bus Batara Kresna yang menghubungkan Solo-Wonogiri, juga hanya berjalan 3 tahun ketika mangkrak pada 2014, yang meninggalkan kerugian sebesar Rp.16 miliar (solopos, 21 Juni 2013, detik.com 05 Juli 2014).

Saat menjadi Gubernur DKI, beberapa rencana programny Joko Widodo juga mangkrak di tengah jalan, diantaranya adalah projek deep tunel karena tidak memperhitungkan tanah Jakarta yang gembur, sehingga kalau dilanjutkan akan menyebabkan longsor besar (merdeka.com, 8 Mei 2013). Program sodetan kali Ciliwung-Cisadane juga tidak memperhitungkan jika kali tersebut telah mengalami sedimentasi parah, dan jika diteruskan, banjir besar bakal melanda wilayah Banten.

Konyolnya lagi, setelah jadi Presiden, Joko Widodo berangkat ke Malaysia sebagai Kepala Negara untuk menyaksikan penandatanganan MOU mobil nasional antara produsen otomotif Proton milik Malaysia dengan sebuah perusahaan bodong asal Indonesia milik Hendropriyono (tempo.co, 06 Februari 2016).

Program pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang tak kalah sembrono, karena tumpang-tindih dengan jalur pipa distribusi minyak Pertamina. Jika projek tersebut diteruskan, akan membutuhkan biaya sangat mahal untuk memindahkan jalur minyak tersebut, sehingga harus dibatalkan (Walhi desak dibatalkan, bisnis.com, 16 Januari 2016). Sumber

Beberapa hari lalu Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengumumkan akan melakukan grounbreaking 62 projek infrastruktur “super ambisius” senilai investasi sebesar Rp. 347,22 triliun (kontan.co.id, 19 Januari 2016). Pada hari ini, 21 Januari 2016, Presiden Joko juga telah melakukan groundbreaking projek kereta cepat jarak pendek Jakarta-Bandung (metrotv.com, 21 Januari 2016).

Projek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilerjakan oleh perusahaan dari China tersebut sangat kontroversial karena selain tidak menjadi kebutuhan mendesak, projek ini juga tanpa melalui studi kelayakan dan masih bermasalah dari segi AMDAL. Tak kurang dari Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menilai projek tersebut tak masuk akal, karena Jakarta-Bandung itu jarak tempuhnya terlalu pendek, hanya 145 KM, tapi kereta cepat dengan jarak tempuh 250 KM per Jam.

Kami menilai pembangunan projek infrastruktur dengan gaya “slonong boy” dan “kesurupan”, tanpa kajian dan riset untuk menentukan kebutuhan, kemampuan dan tahapan, tanpa studi kelayakan, tanpa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri dan pasokan bahan baku impor, pasti akan berunjung mangkrak.

Pembangunan infrastruktur yang bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri sangat membahayakan, jika negara seperti China, tempat pemerintahan Joko-Kalla menggantungkan nasibnya, mengalami krisis ekonomi, maka bukan hanya Pemerintahan Joko Kalla yang mangkrak di tengah jalan. Rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang terlilit utang luar negeri juga terseret turut mangkrak dan tenggelam ke dalam perut bumi.

Kami berdoa, semoga kita tidak sedang dipimpin oleh seorang Presiden yang sedang gila dan kesurupan, yaitu gila dan kesurupan utang luar negeri, gila dan kesurupan infrastruktur, serta gila dan kesurupan investasi asing, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap aspek kenegeraan yang lain (aspek ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan).

Saat ini perampokan dan penjualan negara sedang berlangsung sangat ganas yang dilindungi oleh Paket Kebijakan Ekonomi Joko Widodo. Para perampok tersebut juga memanfaatkan seorang Presiden yang sedang gila dan kesurupan utang luar negeri, investasi asing dan infrastruktur.

Sumur




TEMPO.CO, Jakarta - Tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membedah analisis dampak lingkungan (amdal) terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim menyimpulkan, dokumen yang diajukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina tersebut belum layak.

Anggota tim, Widodo Sambodo, menilai dokumen amdal milik perusahaan patungan Indonesia-Cina tersebut belum lengkap. “Juga belum jelas,” kata Widodo, Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.

Widodo menjelaskan, amdal antara lain harus berisi kajian dalam dua musim, yakni kemarau dan hujan. Tujuannya untuk mengukur resapan air daerah yang akan dilalui kereta cepat. Tapi kajian amdal yang diserahkan PT Kereta Cepat, Jumat pekan lalu, hanya menggunakan data sekunder yang telah ada.

Widodo khawatir dokumen yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Dia menilai dokumen amdal ini disusun terburu-buru. “Mesti sabar. Jangan hanya mengejar administrasi,” kata Widodo. Kajian amdal perusahaan, Widodo menambahkan, juga tidak merinci mengenai daerah tangkapan hujan di kawasan Walini.

Perkebunan teh Walini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat--yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VIII--merupakan salah satu titik yang akan dilintasi kereta cepat. Widodo memastikan di Walini terdapat daerah tangkapan hujan area Sungai Citarum. Jika stasiun Walini dibangun, ia khawatir akan mengganggu daerah tangkapan hujan.

Bila kekhawatiran itu terjadi, bakal ada dampak domino bagi warga sekitarnya. Pasokan air untuk Waduk Jatiluhur berpotensi terganggu. Padahal air bendungan tersebut sangat penting untuk mengairi irigasi dan membangkitkan listrik milik Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur. "Apalagi di situ berpotensi longsor.”

Kemarin, Selasa, 19 Januari 2016, perwakilan beberapa pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat, yang wilayahnya bakal dilalui proyek kereta cepat, menggelar audiensi dengan manajemen PT Kereta Cepat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Mereka juga mengkritisi amdal.

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Sukristiono menilai kajian pengadaan lahan belum jelas mekanismenya. Misalnya, apakah akan menggunakan mekanisme penetapan lokasi atau izin lokasi. "Kalau skemanya bisnis oleh swasta, harus lewat izin lokasi."

Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Iwan, mempertanyakan trase atau jalur kereta cepat. Sebab, hingga saat ini, Pemda belum menerima rencana trase. “Kami ingin di setiap daerah yang dilintasi, ada stasiunnya, sehingga warga tidak hanya jadi penonton." Berdasarkan dokumen amdal, memang tidak ada stasiun di Karawang. Pemberhentian yang paling dekat dengan Karawang adalah Bekasi.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Hanggoro Budi Wiryawan setuju dokumen amdal perlu dilengkapi. "Kalau untuk teknis, memang kami harus melengkapi. Kami bekerja 24 jam," ujarnya. Tapi ia optimistis semua kekurangan bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Karenanya, proses groundbreaking bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 Januari 2016. “Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kami terima semua masukan.”

Adapun Duta Besar Cina di Jakarta, Xie Feng, yakin proyek ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi di Negeri Panda pada 2003. "Setelah merampungkan kereta cepat, GDP (gross domestic product) per kapita Cina naik dari US$ 10.00 menjadi US$ 7.500 lebih.”
Sumur




TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipaksa untuk segera menyelesaikan izin lingkungan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 70 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan persiapan peletakan batu pertama proyek itu oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 21 Januari 2016, sudah rampung.

Panitia telah mendirikan panggung untuk Jokowi di Walini, Purwakarta, yang bakal dilintasi proyek kereta kerja sama Indonesia-Cina. "Jadi masih tunggu hari ini dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Pramono di Istana Kepresidenan pada Rabu, 20 Januari 2016.

Pramono, politikus PDI Perjuangan, ini mengklaim Presiden meminta semua menteri terkait membereskan masalah perizinan sebelum 21 Januari 2016.

Adanya desakan itu memaksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ngebut menyelesaikan izin lingkungan. "Pokoknya izinnya hari ini selesai," kata Siti, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.

Menurut Siti, Kementeriannya masih menyiapkan keperluan administrasi yang berhubungan dengan penerbitan izin lingkungan. Dia mengakui ada beberapa hal yang masih harus dibenahi.

Pembenahan itu umumnya terkait dengan hal teknis, seperti adanya keberatan dari masyarakat sekitar. Dia mencontohkan ada beberapa warga yang menanyakan pengaruh pembangunan kereta cepat terhadap air sawah.

Untuk mengakomodasi adanya pertanyaan dan permintaan dari masyarakat, Siti mengatakan mereka diberikan waktu sekitar 30 hari untuk memberikan masukan. Masukan itu akan digunakan jika nantinya dibutuhkan perbaikan atau revisi izin lingkungan.

Yang terpenting, kata Siti, pemerintah akan memastikan proyek itu akan memenuhi unsur tata kelola yang baik atau governance, "Jangan sampai prosedur kecil-kecil seperti itu menghambat kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat."

Padahal tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diajukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCCI) belum layak.

Anggota tim teknis Widodo Sambodo menilai dokumen amdal itu belum lengkap dan tidak jelas karena hanya menggunakan data sekunder yang telah ada.

Dia menengarai dokumen itu disusun terburu-buru. "Mesti sabar. Jangan hanya mengejar administrasi," kata Widodo, yang juga Direktur Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, KLHK pada Selasa, 19 Januari 2016.

Kajian amdal KCCI, kata Widodo, juga tidak memerinci kawasan Walini yang merupakan daerah tangkapan hujan area Sungai Citarun. Jika stasiun Walini dibangun, ia khawatir akan mengganggu daerah tangkapan hujan.

Bila hal itu terjadi, akan ada efek domino, yaitu pasokan air Waduk Jatiluhur berpotensi terganggu. Padahal air bendungan tersebut penting untuk irigasi dan pembangkit listrik tenaga air di Jatiluhur. "Apalagi di situ berpotensi longsor."

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan setuju dokomen amdalnya perlu dilengkapi. Ia optimistis semua kekurangan bisa dipenuhi dalam waktu dekat sehingga proses groundbreaking bisa dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 Januari 2016.

Perusahaan itu merupakan konsorsium empat badan usaha milik negara dan perusahaan Cina. Sekitar 75 persen pembiayaan proyek berasal dari China Development Bank.
Sumur




Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek kereta cepat sudah layak.

"Peraturannya sudah mengatur hal tersebut, sudah layak," kata Siti Nurbaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurit Siti, amdal bisa direvisi seiring dengan pembangunan kereta cepat tersebut jika sewaktu-waktu berubah.

"Menurut aturan izin lingkungan atau amdal bisa direvisi ketika luas dan cakupan berubah. Jadi, hal-hal teknis yang merupakan kekurangan bisa disempurnakan," katanya.

Dia mengungkapkan Amdal telah selesai pada Rabu 20 Januari 2016 pukul 15.00 WIB setelah dilakukan rapat teknis pada 18 Januari dan rapat komisi Amdal 19 Januari.

Siti menyebut dalam rapat teknis amdal sudah mencatat semua masukan dan catatan teknis yang dibahas pada rapat komisi penilaian tanggal 19 Januari 2016.

"Semua hadir dan setuju kelayakannya," katanya.

Namun pihaknya masih membuka ruang selama satu bulan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait proyek tersebut.

"Jadi izin lingkungan sudah selesai dan diterbitkan," katanya.

Siti mengatakan dokumen izin Amdal tersebut telah sampai kepada Kementerian Perhubungan untuk nantinya diterbitkan izin pembangunannya. "Saya dengar sudah sampai ke Presiden," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris saat dihubungi mengaku belum menerbitkan izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Setahu kami, belum menerbitkan terkait izin pembangunan proyek itu," katanya.
Sumur



Jakarta - Ada yang mencuri perhatian dari proses groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung. Bukan soal keretanya atau apa, tapi soal salah tulis atau typo di prasasti yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Memang salah ketik ini soal kecil, tapi cukup menggelitik juga. Lengkapnya tulisan di prasasti itu 'Walini 21 Januari 2016 PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBAGUNANKERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG ditandatangani Ir JOKO WIDODO PRESIDEN RI'.

(dra/dra)
Sumur


Waktu dan tempat kami persilahkn...