JAKARTA - Ada istilah baru pasca skandal Papa Minta Saham, yakni Papa Minta Cepat. Ini disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menanggapi peresmian megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya melihatnya ini skandal baru setelah Papa Minta Saham, Saya melihatnya ini Papa Minta Cepat," kata Dadan, dalam diskusi bertajuk Di Balik Kereta Cepat" yang diselenggarakan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).

Dadan menyebutkan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung bukan kebutuhan. Apalagi survei kecil-kecilan yang dia lakukan di Jawa Barat, ternyata masyarakat tidak membutuhkannya.

"Ini bukan kebutuhan. Saya survei butuh nggak kereta cepat, tidak butuh warga Bandung, tidak butuh masyarakat Purwakarta, Karawang. Warga biasa di Jakarta juga tidak butuh. Jadi sebenarnya yang butuh ini siapa," ujar Dadan, mempertanyakan.

Dari pengamatannya, moda transportasi biasa seperti bus, travel, dan kereta yang ada sekarang sudah cukup bagi masyarakat. Tapi pembangunan ini terkesan dipaksakan lewat Peraturan Presiden (Perpres).

"Perpres yang dikeluarkan saya kira karena presiden doyan bikin perpes, untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur dan kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Walhi melihat Rancana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah-daerah di Jawa Barat yang dilewati proyek ini belum melegasi kereta cepat tersebut. "Ini mau merujuk kemana RTRW, dari atas ke bawah atau bawah ke atas," tukasnya.

Di sisi lain, proyek tersebut akan memakan sampai 500 hektar lahan buat jalurnya saja. Baik pemukiman masyarakat di Jakarta Timur, Karawang. Ada kawasan industri, ada sawah, perkebunan, hutan.

"Jabar saja saat ini mengalami defisit, 45 persen hutan lindung terus dikurangi dengan menghalalkan segala cara untuk menggolkan proyek ini. Aspek keterbukaan informasi publik, sosialisasi pada masyarakat juga bermasalah," tambahnya.(fat/jpnn)
Sumber