JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setiap keluarga ber-KTP DKI penghuni bantaran kali hanya mendapat satu unit rumah susun.

Namun, ia menyebut ada segelintir warga yang menginginkan mendapat lebih dari satu rusun.

Ahok menuding warga-warga itu adalah para pemilik rumah petak. Ia menyebut orang-orang inilah yang selalu menunda pindah ke rusun.

"Awalnya minta waktu sebulan. Tapi setelah sebulan, minta waktu tambahan dua bulan," kata Ahok saat menjadi pembicara dalam diskusi panel Kompas "Jakarta Kota Sungai", di Gedung Kompas Gramedia, Selasa (19/1/2016).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ahok menyebut alasan warga ini menunda pindah ke rusun adalah bagian dari strategi mereka mendapatkan unit rusun yang lebih banyak. Ia kemudian menjelaskan modus-modus yabng dilakukan.

"Jadi pemilik-pemilik rumah petak ini kan selama ini nyewain ke pendatang, sementara pendatang enggak bisa dapat rusun. Jadi selama dua bulan dia usir-usirin tuh pendatang, terus dia isi dengan saudara-saudaranya dari tempat lain. Jadi begitu nanti didata, saudara-saudaranya ini bisa dapat rusun," ujar dia.

Ahok menilai cara-cara yang dilakukan itu sebagai tindakan yang jahat. Hal itulah yang mendasarinya meminta bantuan polisi saat melakukan penertiban. (Baca:"Kalau Tinggal di Rusun, Kami Enggak Bisa Kontrakin Rumah")

"Kita datang baik-baik mau dibakar hidup-hidup kita, mau cabut golok. Makanya gue bawa golok. Kalau lo macem-macem nyabut golok, gue tembak," ujar Ahok.