TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Daerah Dharma Jaya Marina Ratna D. Kusumajati menyesalkan kerugian pemerintah gara-gara kapal pengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur berlayar kosong sampai Jakarta.

Menurut Marina, masalah itu tak terjadi jika Kementerian Pertanian memberi kesempatan kepada badan usaha milik Pemerintah DKI Jakarta yang dikelolanya ikut memanfaatkan kapal ternak yang diadakan atas perintah Presiden Jokowi itu. Tapi sejak kapal beroperasi Desember lalu, Kementerian Pertanian tak pernah mau berkomunikasi dengan Dharma Jaya.

“Masalah ini harus diselesaikan. Karena Dharma Jaya tak dikasih kesempatan, ya kapal kosong,” kata Marina kepada Tempo hari ini, Selasa, 19 Januari 2016.


Marina menjelaskan, ketika pelayaran pertama kapal pada awal Desember lalu Bulog yang diberi kesempatan mengangkut sapi. “Bulog kan tidak biasa mengurusi sapi,” ucapnya. Hingga pelayaran kedua bulan ini Dharma Jaya juga tak pernah dilibatkan. Padahal, Dharma Jaya sudah memiliki pasokan sapi di NTT. "Butuh dua minggu untuk ngumpulin sapi."

Marina menerangkan, kebutuhan sapi di pasar tradisional Jabodetabek per hari sebanyak 650 ekor atau sekitar 150 ton. Jumlah itu sama dengan 97 persen dari total jumlah sapi impor yang 3 persennya sapi lokal.

Dharma Jaya, dia meneruskan, bertugas memenuhi kebutuhan pasokan daging sapi di 159 pasar yang dikelola PD Pasar Jaya. Dharma Jaya juga sudah mendatangkan sapi dari NTT pada Desember lalu untuk memenuhi kebutuhan Ibukota.


Marina berharap, BUMN dan BUMD yang menangani pasokan daging diberi kesempatan untuk memanfaatkan kapal sapi itu. Karena angkutan disubsidi dari biaya normal Rp 1,8 juta per ekor menjadi hanya Rp 500 ribu. Walhasil, Dharma Jaya akan bisa menjual daging seharga Rp 38 ribu per kilogram sapi hidup ke pasaran. “Kalau kapal dipergunakan mengangkut sapi milik pedagang swasta, yang untung bukan masyarakat, dong,” ucapnya.