Negara kita menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan dunia dalam urusan korupsi, biaya hidup tinggi yang membebani menjadi alasan terjadinya praktek korupsi. Sampai hari ini kita selalu melihat ada saja kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di daerah maupun ibukota.



Tapi, ada baiknya kita belajar dari negara dengan tingkat praktek korupsinya minim berdasarkan IT (International Transparancy) lembaga penilai korupsi menempatkan Denmark sebagai Negara paling anti korupsi, kalau kita mau membandingkan dengan Indonesia, Biaya Hidup di negara ini sebenarnya sangat mahal bahkan 5 kali lipat mulai dari harga bahan bakar smpai pajak yang tinggi. Lalu kenapa Denmark bisa menjadi juara dalam hal anti-korupsi?

Di Denmark Transaparansi Sangat Terbuka, Sampai Hal Kecil Pun Rakyatnya Tahu


Ada upaya yang kuat dari pemerintahan Denmark yang bersistem parlementer ini untuk meningkatkan tranparansi dalam hal keterbukaan politik. Tahun 2009, parlemen mempernalkan sistem Keterbukaan yang bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran(budjet) dan aktivitas anggota parlemen.

Setiap anggota parlemen harus mengumumkan pengeluaran bulanan, aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, dan pertemuan resmi mereka setiap bulan kepada publik.

Pemerintah Denmark juga berperan dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka atau Open Government yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintah yang baik dan memperkuat demokrasi. Pemerintah berkomitmen memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan antikorupsi, partisipasi warga dan dialog dengan civil society.

Kebijakan tersebut membuat keseimbangan sosial diantara pemerintahan dan rakyat ini agar tidak muncul kcurigaan dan membangun kepercayaan yang tinggi.

Jam Kerja Di Denmark Mengutamakan Fleksibilitas Tenaga Kerja

Denmark menjadi kekuatan ekonomi terbesar di benua Eropa sebab mereka memiliki gross domestic(pertumbuhan ekonomi) sebesar US$309 miliar di tahun 2010 mengenalkan sistem pasar tenaga kerja yang disebut “flexicurity” atau kombinasi dari flexibility (fleksibilitas) dan security (keamanan).

Fleksibilitas dan keamanan ini kemudian membentuk “segitiga” dengan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang belakangan diadopsi Uni Eropa. Sisi pertama dari segitiga ini adalah aturan untuk merekrut dan memecat karyawan yang memudahkan pengusaha untuk memberhentikan pegawai saat ekonomi turun dan memudahkan merekrut saat ekonomi tumbuh. Sekitar 25 persen pekerja sektor swasta Denmark berubah strukturnya setiap tahun.

Sisi kedua, keamanan pengangguran yang memberikan santunan pengangguran yang bisa mencapai 90 persen upah buruh minimum yang dipatok tinggi. Kemudian sisi ketiga, kebijakan pasar tenaga kerja aktif di mana ada sistem menawarkan bantuan, panduan, pendidikan pada semua pengangguran. 1,5 Persen GDP Denmark dihabiskan untuk ini.

Sistem ini membuat Denmark berhasil mengamankan pertumbuhan ekonomi berimbang dengan daya serap tenaga kerja. Dan berikutnya tentu menjaga kesejahteraan warganya.

Semua Sekolah Di Denmark Semuanya Gratis, Swasta pun Juga.

Betapa irinya kamu jika mendengar kebijakan negara nordik ini, Pemerintah disana membayar generasi mudanya agar mau pergi kuliah, Jika para mahasiswa lebih memilih untuk tinggal terpisah dari orangtuanya (mandiri), pemerintah akan membantu biaya hidup mereka sekitar US$900 atau setara dengan Rp11,9 juta-an per bulan. Hak ini didapat semua warga Denmark di atas usia 18 tahun dan mendapat pendanaan hingga enam tahun selepas lulus SMU.

Kesenjangan Antar Penduduknya Hampir Tidak Ditemui Ada Di Negara Skandinavia ini


Kalau kamu bertanya negara mana yang paling bahagia didunia, jawabnya adalah Denmark.Sebab, negeri kecil yang luasnya 40 kali lipat lebih kecil dari ibu pertiwi ini tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki pemerataan kesejahteraan terbaik di dunia.

Artinya, hampir tidak ada kesenjangan kesejahteraan antar penduduk-nya. Tidak mengherankan, rakyat mereka diklaim sebagai rakyat yang paling bahagia berdasarkan survey Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Masih ada alasan lain disini